Jakarta, Aktual.co —Terkait dengan pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan pembebasan lahan. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan Biro Hukum DKI sedang membuat Peraturan Gubernur mengenai pembebasan lahan tanah yang akan menjadi payung hukum proyek pembangunan sodetan.
“Ini lagi digodok Pergubnya, bagaimana menyelesaikan dead lock pengadaan tanah itu, termasuk warga yang mendiami tanah itu. Jadi lagi digodok biro hukum. Kalau pengadaan tanah atau pembebasan lahan itu dilakukan sosialisasi oleh pihak tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Jakarta Timur,” ujar Kepala Dinas PU Agus Priyono di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan, biaya pembebasan lahan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Bukan dari Dinas PU DKI maupun Pemprov DKI. Pihak P2T, lanjut Agus pihaknya tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga warga banyak yang mengeluhkan dan menolak.
“Pas Pak Gubernur blusukan kemarin, jadinya kan tau masalahnya sebenarnya seperti apa. Soal pembebasan lahan juga sekarang disepakati dengan harga dari tim appraisal,” ujarnya.
Agus belum dapat memastikan kapan Pergub tersebut akan keluar. Ia hanya bisa berharap Pergub tersebut dapat diselesaikan dengan segera, sehingga pembebasan lahan dapat segera dilakukan dan proyek pembangunan sodetan dapat dilakukan. Pasalnya, Januari mendatang, Jakarta diprediksi akan mengalami banjir besar.
Pernyataan Agus dibenarkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T. Iskandar. “Saat ini tim appraisal sedang melakukan pemetaan, kemudian juga tim dari P2B sedang memverifikasi dokumen lahan yang warga miliki,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia menargetkan biaya pembebasan lahan untuk sodetan Kali Ciliwung sejumlah Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk 200 KK di Bidara Cina, Jakarta Timur.
“Jika Pergubnya keluar, diharapkan bulan depan sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengharapkan warga yang terkena relokasi sodetan dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak Pemprov.
“Warga harus mengerti karena ini untuk kepentingan bersama. Pak Walikota Jakarta Timur sudah saya minta lakukan pendekatan. Kita, kan cuma mengukur. Soal harga saya pikir fleksibel, ada negoisasi dengan tim appraisal,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan, jika warga bekerjasama dengan baik, proyek pembangunan sodetan sudah bisa dilakukan 2015 mendatang. Dilain itu, proyek sodetan lainnya di Kebon Nanas, ia menilai sedang berjalan dengan baik.
“Sodetan Kali Ciliwung yang di Kebon Nanas ke KBT progress-nya cukup bagus. Mudah-mudahan sesuai target. Akhir 2015 sudah tersodet, sehingga air bisa mengalir langsung ke KBT. Sekarang, kan warganya sudah mengerti setelah mendapatkan penjelasan dan kepastian dari Pak Gubernur,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Singapura Teo Sar Luck untuk membahas investasi.

“Bersama pak menteri Singapura Kita bahas kemungkinan investasi dari Singapura ke Jakarta,” katanya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/11).

Gubernur mengatakan rencana investasi tersebut di antaranya adalah membangun kawasan industri bersama, membangun reklamasi, membangun jalur kereta, membuat unit pengolahan limbah dan membantun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Saat dikonfirmasi kapan rencana tersebut akan dilaksanakan Ahok mengatakan nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai kapan investasi itu direalisasikan.

“Sekarang kan politik yang penting kita ngomong-ngomong dulu. Soal bisnis lebih lanjut kita kerjakan nanti. Nantinya kita bekerjasama melalui Badan Usana Milik Daerah (BUMD) atau dengan Kadin,” kata gubernur yang pertama kali dilantik presiden itu.

Dalam pertemuan yang dimulai dari pukul 08.00 WIB tersebut Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura didampingi Delegasi Misi Bisnis Singapura.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta ditemani oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Biro KDH dan KLN, dan Dishut.

Pertemuan tersebut digelar di Balai Kota Gedung Balai Agung selama kurang lebih satu setengah jam atau berakhir pada pukul 09.30 WIB.

Ahok mengatakan kerjasama tersebut akan membawa dampak positif terhadap Jakarta. Pemerintah Singapura yang mampu mengelola dan menata kotanya dengan baik sehingga Jakarta patut menjadikan negara tersebut sebagai salah satu acuan pembangunan.

“Mereka punya lahan yang terbatas tapi mereka bisa menata kotanya seperti yang sekarang kita lihat. Kita langsung loncat saja melihat yang sudah berhasil seperti Singapura,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan total 1.020 unit pompa air untuk mengantisipasi musibah banjir dan rob. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Dinas Pekerjaan Umum DKI, Warsito di Jakarta, Selasa (25/11).
“Untuk Jakarta kurang memadai kira-kira masih kurang 1.020 unit,” ujarnya kepada Aktual.co.
Ia mengatakan di Jakarta saat ini hanya terdapat 555 unit pompa air dengan rincian, di wilayah Jakarta Barat terdapat 149 pompa air dengan rincian 100 pompa stasioner, 45 pompa mobile, dan 4 pompa underpass.‎ Dari jumlah itu, ada 104 yang berkondisi baik dan 45 pompa lainnya berkondisi rusak.
Di Jakarta Pusat, terdapat 120 unit pompa air yang terdiri dari 78 pompa stasioner, 24 pompa mobile, dan 18 pompa underpass. Pompa air yang dinyatakan masih dalam kondisi baik berjumlah 100 unit, sedangkan 20 unit rusak. ‎
Di Jakarta Selatan, terdapat 113 unit pompa air dengan rincian 66 pompa stasioner, 27 pompa mobile, dan 20 pompa underpass. Sebanyak 41 pompa berkondisi rusak dan 77 pompa dinyatakan masih baik.Di Jakarta Timur, terdapat 56 unit pompa air, terdiri dari 28 pompa stasioner, 18 pompa mobile, dan 10 pompa underpass. Tujuh unit pompa dalam kondisi rusak dan 49 dinyatakan baik.
Kemudian di Jakarta Utara, terdapat 117 unit  pompa air, dengan rincian 100 pompa stasioner dan 17 pompa mobile. “Di Jakarta Utara tidak ada pompa underpass. Total pompa air yang rusak tercatat ada 28 unit, sedangkan yang masih berkondisi baik sebanyak 89 unit.
Warsito mengatakan, kerusakan pompa akibat tersangkut sampah rumah tangga. “Pompa itu kadang-kadang begitu operasi rusak karena adanya sampah,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pihaknya berupaya melakukan pemeliharaan pompa terutama dari sampah dengan memperbaiki dan membersihkan sampah yang tersangkut.
“Kita sudah berupaya optimal agar pompa yang ada bisa beroperasi maksimal. Hanya saja, sampah di Jakarta belum dapat dikendalikan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid