Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat tidak perlu menanggapi penggunaan hak interpelasi secara berlebihan.

Dia merasa yakin penggunaan hak interpelasi tidak berkembang menjadi hak angket jika pemerintah memberi jawaban yang masuk akal.

“Tidak perlulah ditanggapi negatif begitu. Itu kan hak DPR yang diatur konstitusi, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Saan di gedung DPR RI, Senin (24/11).

Saan mengemukakan, anggota DPR tidak dapat diam jika masyarakat di daerah pemilihannya mempertanyakan dan menolak penaikan harga BBM. Anggota DPR, kata dia, wajib menyampaikan aspirasi yang disampaikan pemilihnya.

“Aspirasi penolakan terjadi di mana-mana. Masyarakat butuh jawaban yang masuk akal terkait kenaikan harga BBM,” kata dia.

Sebelumnya, politikus PDIP Arif Wibowo curiga hak interpelasi yang akan digunakan KMP terkait pengurangan subsidi BBM akan berkembang menjadi penggunaan hak angket.

“Saya menduga ada motif khusus di balik itu, terutama mengganjal Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Arif di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai sejumlah kalangan tidak memiliki prestasi menonjol saat menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Meski begitu, Prasetyo pun menanggapi santai tudingan tersebut. Dia menegaskan wajar saja dirinya tak punya prestasi menangani korupsi, karena itu merupakan wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
“Mengukur saya di Pidum (sebagai Jampidum), karena saya tidak menangani korupsi. Dulu yang tangani (korupsi) itu gedung bundar (Jampidsus), saya tidak bisa,” kata Prasetyo saat menyambangi press room Kejagung, Senin (24/11).
Setelah ditunjuk jadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, bekas Kajati NTT itu tinggal memerintahkan seluruh Jaksa Agung Muda (Jam) untuk melakukan pengusutan sebuah perkara? ” Sekarang saya hanya mengarahkan,” jawab Prasetyo sambil tersenyum.
Namun, Prasetyo mengungkapkan, saat menjadi Jampidum maupun Kepala Kejaksaan Tinggi juga banyak kasus-kasus besar yang ditangani. Ia mencontohkan saat menjadi Kejati sejumlah kasus yang berkaitan dengan pejabat juga ada yang ditangani. Kemudian, sejumlah kasus seperti kematian aktivis Munir, Bom Bali, ekstasi di Cikupa, kemudian kasus ratu mariyuana Schapelle Leigh Corby. “Itu siapa yang menangani,” kata Prasetyo.
Lantas, sekarang ketika sudah menjabat Jaksa Agung Prasetyo menegaskan akan menjadikan penanganan korupsi sebagai prioritas utama.
“Tapi, kita tidak menelantarkan perkara lain hanya untuk mengejar target penanganan korupsi,” katanya seraya menambahkan Kejagung tidak hanya menangani kasus korupsi saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Arif Wibowo curiga hak interpelasi yang akan digunakan Koalisi Merah Putih terkait pengurangan subsidi BBM akan berkembang menjadi penggunaan hak angket.

“Saya menduga ada motif khusus di balik itu, terutama mengganjal Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Arif mengatakan, hak interpelasi merupakan hak anggota DPR. Namun, dia melihat ada kepentingan politik KMP yang sangat kental dalam mendorong penggunaan hak interplasi itu.

“Saya menyayangkan jika tujuannya hanya untuk mengganggu kinerja pemerintah,” kata dia.

Dalam penggunaan hak interplasi, kata dia, jika jawaban pemerintah terkait alasan menaikkan harga BBM diterima DPR, maka tidak ditindaklanjuti.

“Sebaliknya, bila alasan pemerintah ditolak, itu akan dilanjutkan dengan hak angket,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: