3 April 2026
Beranda blog Halaman 41845

Larang Menteri Rapat dengan DPR, Pemerintah Dianggap Arogan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yandri Susanto menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi-JK yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang para menterinya rapat dengan DPR.

Menurut dia, pelarangan itu menunjukan sikap arogansi pemerintah dalam menjalankan sistem kenegaraan.

“Itu menunjukan arogansi pemerintahan Jokowi, padahal kan membangun pemerintahan ini kan perlu ada kerjasama dengan DPR,” kata Yandri, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menarik surat edaran yang sifatnya rahasia dari para pembantu presiden.

“Tidak perlu diedarkan oleh para menteri-menteri. Karena sampai hari ini, beberapa komisi anggotanya sudah lengkap, sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebaga anggota dewan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengurus Cabor Keluhkan Perhatian Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Beberapa pengurus cabang olahraga (cabor) di Indonesia, mengeluhkan perhatian pemerintah terhadap dunia olahraga. Sehingga, prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional, menjadi merosot.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Sekjen PB PASI), Tigor Tanjung, mengeluhkan perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terhadap prestasi atletnya yang telah mengharumkan nama Indonesia.

“Kami (PB PASI) memiliki fasilitas yang sangat minim, tapi tetap bisa sumbang medali. Untuk itu, saya harap Pak Menteri (Imam Nahrowi), bisa lebih perhatian lagi,” keluh Tigor ketika rapat dengan Menpora di gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Selain cabor atletik, cabor jet ski juga menyampaikan keluhannya kepada Menpora.

Cabor ini justru malah punya keluhan yang lain dari pada cabor lainnya.

Seperti disampaikan salah satu pengurusnya, Rinaldi bahwa, cabor jet ski merasa dianak tirikan. Selain itu Rinaldi juga menyarankan kepada Kemenpora untuk memperbaiki sistem penganggaran.

“Kami dari jet ski merasa seperti berjalan sendiri, kami kurang mendapatkan tempat di Kemenpora. Saya juga mempertanyakan sistem anggaran untuk cabor. Saya melihat setiap kali dana pembinaan cair, cabor-cabor seperti berebut anggaran,” papar Rinaldi.

Artikel ini ditulis oleh:

Idrus Akui Ical Gagal Bawa Golkar

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengakui jika Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie gagal membawa Golkar. Namun, kegagalannya itu hanya di pilpres.

Sedangkan, kinerja  yang disebut-sebut sejumlah pihak tidak memuaskan, bagi Idrus itu tidak benar.

“Kalau kita ingin jujur melihat kerja politik yang ada, yang tidak berhasil kan hanya pada pilpres,” kata Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (24/11).

Dia mengatakan, Golkar di bawah kepemimpinan Ical berhasil dalam pemilu legislatif. Buktinya, kata dia, kader Golkar di segala daerah terpilih sebagai wakil rakyat, bahkan menjadi pimpinan dewan.

“Di DPR kita ketuanya, di MPR kita wakilnya. Lalu pimpinan DPRD di provinsi dan kabupaten kota coba ada berapa,” kata Idrus.

Menurut dia, berjuang melalui legislatif sama efektifnya jika partai bisa memanfaatkan.

“Ini yang harus kita pahami,” kata dia.

Lebih jauh Idrus menekankan bahwa penilaian kinerja ketua umum adalah kewenangan peserta munas. Pada gilirannya peserta munas bakal memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar.

“Saya tidak mau menanggapi orang-orang yang keinginannya tidak terpenuhi lalu memberikan penilaian tidak objektif, menuding semua ini tidak berhasil,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Kooperatif, Pemilik Lahan Ancam Duduki PT Cendratex

Semarang, Aktual.co — Sedikitnya puluhan anggota ormas Lindu Aji Semarang, Senin (24/11) siang tadi menduduki PT Cendratex Indah Busana yang terletak di Jl Syeh Basyarudin, Pringapus, Ungaran.

Mereka meminta bertemu dengan pemilik salah satu perusahaan garmen tersebut terkait sengketa lahan milik Ny Sumariyah (60), warga Kampung Sarowo, Kalirejo, Ungaran.

Massa dengan pakaian hitam-hitam tersebut memaksa seluruhnya ingin bertemu dengan pemilik, direktur atau manajemen Cendratex. Namun petugas keamanan setempat bersikukuh hanya perwakilan massa dan pihak keluarga Sumariyah yang diperkenankan bertemu dengan pihak manajemen.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindu Aji, Toni Triyanto mengatakan, kedatangan pihak ahli waris Sumariyah bersama massa Lindu Aji tersebut dipicu sikap PT Cendratex yang tidak kooperatif menyelesaikan sengketa lahan yang sudah berjalan hampir 13 tahun lamanya.

“Kantor pertanahan sudah memfasilitasi untuk pertemuan antara ahli waris Sumariyah dengan Cendratex, namun pihak owner tidak kooperatif. Kami sudah kirim surat, sidah somasi dua kali namun tidak ditanggapi,” kata Toni.

Menurut Toni, sengketa tanah antara Sumariyah dengan PT Cendratex bermula pada tahun 2003. Nenek berputra empat ini mendapat wasiat dari mendiang suami, Nasrudin, untuk mengurus hak milik lahan seluas 11.050 meter persegi yang ada di desa Pringapus.

Tanah itu dibeli suami Sumariyah dari mantan kades Pringapus, Ashadi pada tahun 1989. Namun tanpa sepengetahuan korban, diatas tanah itu telah berdiri bangunan milik PT Cendratex Indah Busana.

“Setelah diusut ternyata tanah itu disewakan oleh suami Sumariyah kepada Samsudin untuk 13 tahun. Oleh Samsudin dibalik nama lantas dijual kepada Cendratex,” kata Toni.

Atas kasus tersebut, Sumariyah sudah melaporkan Samsudin ke polisi pada tahun 2005 dan pengadilan negeri (PN) Semarang telah menjatuhkan vonis hukuman penjara lima bulan kepada Samsudin dan Muh Umar, kepala desa Pringapus.

Artikel ini ditulis oleh:

Inalum Siapkan Pembangunan PLTU

Jakarta, Aktual.co — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk memperkuat pasokan energi, guna peningkatan produksi aluminium dan beberapa program lainnya.

“Kami telah menyiapkan sejumlah program pengembangan pascapengambilalihan operasional dari konsorsium perusahaan Jepang,” ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Winardi, di Medan, Senin (24/11).

Di antaranya, pengolahan biji bauksit menjadi alumina sebagai bahan baku aluminium dan pengolahan aluminium menjadi berbagai produksi seperti kabel listrik, aloy, dan suku cadang otomotif.

Untuk mendukung program pengembangan produk tersebut, Inalum membutuhkan pasokan energi agar tidak mengalami kendala dalam proses produksi.

Dengan keberadaan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) selama ini, Inalum hanya memiliki pasokan energi listrik sebanyak 553 Megawatt.

Dari jumlah energi yang ada, Inalum harus menyumbangkan pasokan sebanyak 90 Megawatt ke PLN guna mendukung ketersediaan listrik di Sumatera Utara.

Karena itu, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Batubara tersebut, berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan yang lokasinya masih berada dalam areal Inalum.

Dengan fasilitas yang dapat menghasilkan daya hingga 1.000 Megawatt, direncanakan pembangunan PLTU tersebut akan selesai dalam lima tahun.

Menurut Winardi, pembangunan PLTU tersebut merupakan faktor pendukung dalam merealisasikan berbagai peningkatan produksi dan jangka panjang Inalum.

Pembangunan PLTU di areal seluas 80 hektare tersebut diyakini akan berjalan sukses karena menggunakan menggunakan lahan milik Otorita Asahan yang juga memiliki komitmen dalam pengembangan Inalum.

“Jadi, tidak ada masalah signifikan. Tinggal kita dengan otorita,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PB PABBSI Mengaku Terus Ditagih Sewa Gedung GBK

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI), mengungkapkan bahwa, pengurus Gelora Bung Karno (GBK) terus menagih pembayaran sewa gedung yang digunakan.

Dikatakan Ketua Umum PB PABBSI, Adang Daradjatun, selain sewa gedung yang mereka gunakan sebagai Sekretariat dan tempat latihan, PB PABBSI juga dikenakan biaya untuk membayar listrik dan air.

“Kami selalu ditagih untuk membayar sewa. Terus terang berat sekali,” keluh Adang ketika rapat antara pengurus cabor dengan Menpora di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Untuk diketahui, PB PABBSI merupakan satu dari beberapa cabor yang berkantor di kawasan GBK.

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mantan Wakapolri ini, ternyata berbanding terbalik dengan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh cabor Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI).

Dikatakan Wakil Ketua POBSI, Andi Syamsul Alam Malarangeng, untuk menggunakan gedung di kawasan GBK, Pengurus Pusat Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), hanya menarik iuran listrik saja.

“Tidak ada pemungutan biaya lain. Hanya tagihan listrik yang dibayarkan melalui kas POBSI,” ungkapnya kepada Aktual.co, Kamis (2/10).

Meski demikian, Andi Syamsul Alam, membenarkan jika PPKGBK memperlakuan setiap cabor yang berkantor di kawasan GBK, berbeda-beda.

“Mungkin ada juga sekretariat yang diperlakukan berbeda, bisa aja ada yang dipungut biaya selain listrik. Tiap PPKGBK ganti pengurus, kebijakannya kan juga berubah,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain