Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Jakarta Utara menuntut gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar terus memberdayakan warga sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial.
“Seharusnya, bantuannya kita berikan pelatihan. Kita beri mereka kail dan umpan, bukan langsung diberi hasilnya,” kata Pelaksana tugas Wali kota Jakarta Utara Tri Kurniadi di Jakarta, Senin (24/11).
Untuk itu, menurutnya, diperlukan sebuah kegiatan yang mampu mngubah pola pikir masyarakat seperti itu, salah satunya ialah pemberdayaan masyarakat melalui PKK.
Tri berpendapat bahwa bantuan yang baik bukan lah berupa materi, melainkan dengan memberikan modal pelatihan atau kemampuan agar mampu berusaha mandiri.
Pelatihan yang dapat diberikan PKK antara lain pelatihan membuat makanan ringan, usaha konveksi, atau usaha kecil lainnya, katanya.
“Dengan itu mereka punya upaya untuk bekerja di Jakarta. Kalau masalah permodalan pun bisa mengajukan ke kelurahan,” kata Tri.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) juga melakukan sosialiasi terkait kemandirian masyarakat melalui usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah menyadari adanya kebutuhan bantuan bagi pengusaha kecil kreatif seperti bantuan pelatihan, modal, hingga pemasaran,” kata Ketua BK3S DKI Jakarta Budiharjo di Jakarta, Selasa (18/11).
Menurutnya kegiatan tersebut bertujuan memajukan masyarakat melalui usaha kreatif, dan memanfaatkan peluang sirkulasi uang yang ada di Jakarta.
“Peluang di Jakarta kan sangat besar, sekitar 65 persen uang beredar di Jakarta. Makanya kita dorong mereka untuk memanfaatkan potensi tersebut,” kata Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Peraturan Gubernur mengenai kenaikan tarif angkutan umum di DKI Jakarta akan dikeluarkan pada hari Rabu (26/11) mendatang. 
Pergub tersebut berisikan kenaikan tarif angkutan umum di DKI Jakarta pasca kenaikan harga BBM bersubsidi adalah Rp 1.000.
“Suratnya sudah diusulkan ke Gubernur dan sudah ditandatangani. Rencananya, hari rabu Pergubnya akan disosialisasikan,” cetus Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar di Balai Kota, Senin (24/11).
Kenaikan Rp1.000 itu berdasarkan perhitungan gaji supir, oli, keuntungan sebesar 10persen dan suku cadang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp 1.000 berlaku untuk Mikrolet, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), bus sedang dan bus besar.
“Kalau hari ini selesai, saya teken nanti malam sudah berlaku,” ujarnya di Balai Kota, Senin (24/11).
Sebagai informasi, pasca pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi pada 17 November lalu, muncul protes dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI yang menuntut agar tarif angkutan umum dinaikkan juga. 
Pihak Organda DKI pun kemudian berdiskusi dengan Dinas Perhubungan DKI, dan akhirnya sepakat bahwa tarif angkutan umum di Jakarta akan naik Rp 1.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemberlakuan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi jalan protokol di DKI Jakarta yang akan diujicoba mulai 17 Desember nanti, ternyata belum memiliki payung hukum yang kuat.
Saat ini Dinas Perhubungan DKI hanya mengandalkan UU No. 22 tahun 2009 dan PP No. 79 tahun 2013 tentang hukum lalu lintas. 
Masalahnya, di UU itu ternyata belum tercantum mengenai pelarangan tersebut. Padahal pengendara motor yang melanggar dan melintasi kawasan jalan protokol akan dikenakan sanksi. Mulai dari teguran hingga denda tilang. 
Sedangkan untuk menentukan besaran tilangnya, haruslah ditentukan berdasarkan peraturan yang jelas. Alhasil, Dishub DKI perlu peraturan yang sah agar kebijakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Jadi memang perlu ada kombinasi antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Gubernur supaya aturan pelarangan itu bisa dimungkinkan,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit di Balaikota DKI, Senin (24/11).
Sehingga saat kebijakan itu diterapkan penuh di awal Februari 2015, pemberian sanksi sudah bisa dilakukan secara tegas. 

Artikel ini ditulis oleh: