5 April 2026
Beranda blog Halaman 41868

Warga Kebingungan Pilah Sampah Organik dan Anorganik

Jakarta, Aktual.co —Sejumlah warga Jakarta mengakui masih bingung memilah sampah antara organik dan anorganik sebelum membuang pada tempatnya sebagai dukungan pencanangan Gerakan Pungut Sampah (GPS).
Salah seorang warga M. Abdi, mengaku tidak terlalu paham membedakan sampah organik dan anorganik sehingga ia kerap membuang sampah dengan tidak memikirkan perbedaan jenis dan sifat sampahnya.
“Kalau saya pokoknya buang sampah di tempatnya. Apa itu organik atau anorganik, saya tidak paham betul,” ujarnya ketika ditemui di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Tentang program GPS, bapak dua anak tersebut mengaku sudah mendengar dan sangat mendukungnya demi menjadikan Jakarta bersih dan bebas banjir.
“Efeknya sangat bagus karena meminimalisasi banjir di Jakarta. Kalau bisa program ini dikontrol dan ada pengawasan,” katanya.
Dian, perempuan asal Menteng, mengaku belum mendengar program GPS yang pencanangannya resmi diberlakukan akhir pekan lalu.
“Saya belum dengar program itu. Tapi, kalau tujuannya seperti itu maka wajib didukung,” katanya.
Terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, ia mengaku mengerti perbedaannya, namun kerap tak mempedulikan membuang sampah berdasarkan sifatnya.
“Ya terus terang saya membuangnya tak melihat organik atau anorganik. Pokoknya saya buang sampah di tempatnya,” kata perempuan yang datang bersama rekannya tersebut.
Berbeda dengan Sudirman, warga asal Pasar Baru, yang mengaku belum mendengar program GPS.
“Belum tahu mas. Harus ada sosialisasi lebih dari pemerintah tentang program itu,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencanangkan GPS yang merupakan gerakan massal rutin digelar setiap Jumat pukul 06.30-07.00 WIB.
“Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan memiliki kesadaran pribadi, sikap, dan akhirnya menjadi kebiasaan untuk selalu menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya,” ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas.
Untuk mendukung kegiatan itu, pihaknya menyediakan kotak sampah dengan tiga warna, yaitu hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, dan merah untuk jenis sampah yang tidak termasuk ke dalam dua golongan sampah tersebut.
“Kami harap dengan penyediaan kotak sampah warga DKI juga akan terbiasa untuk memilah sampah sesuai jenisnya sebagai langkah awal dari proses daur ulang sampah,” katanya.
Sekadar diketahui, sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
Sedangkan, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Uji Nyali Anda Disini!

Jakarta, Aktual.co — Flying fox adalah permainan ekstrim yang sangat digemari oleh semua kalangan. Manfaat dari olahraga ekstrim tersebut, Anda bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat serta berani mengatakan “Ya” atau “Tidak”. Olahraga rekreasi ini bisa menghilangkan rasa takut dalam diri Anda.

“Permainan outbound tantangan yang dapat, memberikan pengalaman baru pada orang, mengambil keputusan yang cepat, dan melawan rasa takut.  Kini flying fox dijadikan sebuah wisata,” urai Yudho Triwibowo, pemilik dari ‘Flying Fox Indonesia’, di Jakarta.

Yudho menuturkan, para penggiat flying fox harus bernyali besar. “Hampir semua kalangan tertarik untuk melakukan permainan seperti ini. Mulai dari orang-orang sipil hingga tentara. Dewasa hingga anak kecil,” paparnya.

Namun, pada olahraga ini terdapat beberapa pantangan. Yakni, bagi wanita hamil dan orang yang mempunyai riwayat resiko penyakit jantung dilarang untuk mengikutinya. “Game ini juga memiliki hentakan ketika mulai meluncur. Jadi bagi orang sakit jantung dan wanita hamil sebaiknya jangan melakukan permainan ini,” kata ia memberikan saran.

Pria ramah dan murah senyum itu menerangkan tentang peralatan yang wajib dipakai peserta. Tujuannya, kata ia, agar penggiat flying fox terhindar dari cedera serius hingga kematian. Misalnya, daswire (kable baja) sebagai jalur lintasan dan kunci pengaman serta conector sling dengan katrol. Lalu, ada heat harness yakni alat pengaman tubuh dari ikatan tali. Kemudian, full body harness sebagai alat pengaman tubuh dari ikatan tali, helm dan sebagainya.

“Peralatan tersebut disediakan yang dibutuhkan dalam permainan ini. Kami juga menerima jasa pemasangan flying fox dan pelatihan bagi operator yang memandu permainan ini,” katanya lagi.

Selain peralatan, lanjutnya, di tempatnya, juga ada pelatihan bagi calon operator dalam memadu pengunjung yang ingin menikmati sensasi meluncur. “Pelatihan yang diberikan kepada para operator sehari kegiatan sudah cukup. Materi yang disajikan seperti teorinya safety prosedure, cara penggunaan alat, kemudian cara perawatan peralatan tersebut,” bebernya.

Peralatan tersebut wajib dicek terlebih dahulu. “Pengecekan peralatan menjadi perhatian utama pada permainan ini. Karena menyangkut resiko keselamatan  nyawa orang,” ujarnya lagi

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden dan Gubernur Bertemu di Istana Bogor

Yogyakarta, Aktual.co —Pertemuan Pesiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/11) pagi adalah tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Istana Negara Jakarta untuk mendengarkan persoalan maupun program-program para Gubernur.

“Pertemuan ini dirancang sebagai pertemuan ke dua Gubernur dengan Presiden. Jika pada pertemuan pertama lalu Presiden memaparkan program-program unggulan kepada Gubernur, maka pada pertemuan ke dua ini presiden yang akan mendengarkan program-program yang dirancang para Gubernur,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Pratikno usai menghadiri pelantikan rektor baru UGM di Balai Senat UGM, Senin (24/11).

Presiden Jokowi ingin mendengarkan dan mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi para Gubernur satu persatu dan kemudian dilakukan evaluasi. Termasuk juga program-progam yang dimiliki para Gubernur untuk mendukung sejumlah kebijakan strategisnya.

“Fokusnya tetap pada program strategisnya. Pertama adalah isu tentang pangan, bagaimana Gubernur melakukan akselerasi kemandirian pangan. Kedua adalah terkait industri energi terutama power plan. Karena beliau sangat komit dengan percepatan penyelesaian penyediaan energi listrik. Yang ketiga tentang infrastruktur pendukung yang lain seperti pelabuhan dll,” katanya.

Selain itu dikatakan salah satu hal yang juga menjadi pembicaraan Presiden dengan Gubernur dalam pertemuan itu adalah menyangkut persoalan percepatan pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan. Pasalnya di dalam perijinan ini dikatakan masih banyak terjadi persoalan yang harus diselesaikan.

“Tindak lanjutnya sesuai dengan apa yang selalu ditekankan oleh presiden Jokowi untuk tidak berlama-lama pada proses perencanaan. Harus segera diselesaikan dari hulu sampai hilir dan diikuti dengan gaya blusukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Dianggap Layak Ajukan Interpelasi

Jakarta, Aktual.co — DPR harus mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi, Senin (24/11).

“Interpelasi dilakukan untuk mengetahui dasar hukum apa yang membuat Presiden Jokowi berani menaikan harga BBM subsidi tanpa persetujuan DPR,” kata dia.

Selain soal penaikan harga BBM bersubsidi, interpelasi juga bisa dilakukan DPR terkait peluncuran tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Dimana, kata dia, penggunaan anggaran untuk ketiga kartu itu juga tanpa persetujuan DPR.

“Kalau presiden (Joko Widodo) sudah memberikan keterangan atau alasan terkait penaikan harga BBM dan peluncuran tiga kartu itu (KIS, KIP dan KKS), DPR tak perlu lakukan interpelasi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh: Lepas Dari Mulut Buaya Jatuh Kedalam Mulut Harimau

Medan, Aktual.co — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Di Medan, kali ini ratusan buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11). 

“Situasi hari ini bagaikan lepas dari mulut buaya dan masuk kedalam mulut harimau,” ujar Ketua DPD SBSI 92 Sumut, Pahala Napitupulu.

Menurutnya, kenaikan yang terjadi dikisaran 36,5 persen rata-rata harga BBM bersubsidi akan menjadikan masyarakat khususnya kalangan buruh menjadi sengsara.

“Apalagi dengan jumlah UMP yang ditetapkan oleh pemerintah hari ini, yang sangat kecil dan tidak layak,” tandas Pahala.

Sementara itu, korlap Aksi, Erwin Manalu kepada Aktual.co menuturkan, pihaknya menuding kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah Jokowi-JK diduga kuat berkat intervensi asing dalam kebijakan energi di Indonesia. Peran itu agaknya berada ditangan beberapa menteri yang merupakan titipan asing.

“Saya melihat kenaikan ini karena titipan asing melalui menterinya di kabinet. Diantaranya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri ESDM Sudirman. Kami minta ketiganya agar di reshufle oleh Jokowi, dan turunkan harga BBM,” tandas Erwin.

Pantauan, aksi itu nyaris ricuh saat terjadi aksi tolak menolak di gerbang kantor Gubernur itu. Tiang penyangga gerbang itu nyaris rubuh, saat buruh hendak masuk ke dalam halaman kantor. Hingga saat ini aksi masih terus berlangsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Mestinya Jaksa Agung Bukan dari Kalangan Parpol

Jakarta, Aktual.co — Selebihnya, posisi Jaksa Agung mutlak menjadi hak Presiden  Joko Widodo untuk memilih siapa yang ingin dia tunjuk untuk menakhodai ‘Gedung Bundar’. Sepanjang tidak merangkap jabatan-jabatan yang ditentukan di Pasal 21, sosok tersebut dapat dipilih sebagai Jaksa Agung.
Namun, pada kenyataanya Presiden Joko Widodo tetap melantik untuk menjadikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang memiliki latar belakang Politikus asal Partai Nasdem.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Johanes Tuba Helan berpendapat, jabatan Jaksa Agung mestinya bukan figur yang berasal dari partai politik agar lebih netral dalam melaksanakan tugas.
“Menurut saya, jabatan penegak hukum mestinya tidak berasal dari unsur partai politik agar lebih independen dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum di Tanah Air. Kalau dari unsur parpol sudah pasti tidak bisa independen,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Senin (24/11).
Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu mengatakan, meski pun Prasetyo mundur dari Partai Nasdem setelah ditunjuk menjadi Jaksa Agung, tetapi tetap saja ada hubungan emosional dengan orang partai, terutama partai asal Nasdem.
Kondisi ini tentu secara otomatis akan berpengaruh pada penegakan hukum, apalagi bila ada orang partai yang terlibat dalam kasus-kasus hukum. “Saya yakin, kalau ada orang partai yang terlibat masalah hukum, maka Jaksa Agung tidak mungkin membiarkan.”
Hanya saja, pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden sehingga harus dihormati. “Tugas bersama kita adalah bagaimana mengawal proses penegakakan hukum di tanah air agar bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Masyarakat, kata dia, jangan segan-segan untuk melakukan kontrol dan mengeritik jika mengetahui adanya proses hukum yang tidak sesuai dengan aturan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain