Semarang, Aktual.co — Generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) mendukung rencana pemakaman ulang para korban Tragedi 1965/1966 yang terdapat di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Menurutnya, pemakaman ulang sebagai bentuk rasa kemanusiaan tidak memandang siapa yang menjadi korban dan agama yang dianut.

”Pemakaman ulang adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena zaman sudah semakin terbuka. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk saling memaafkan,” ujar kader muda NU Jateng, Ahmad Dimyati, Senin (24/11).

Dia menekankan, sebelum dilakukan pembongkaran, masyarakat harus diberikan pemahaman mendasar supaya tak salah persepsi. ”Semua pihak terkait harus dilibatkan dalam hal ini,” kata Dimyati.

Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Semarang, Tedi Kholiludin, mengatakan, rekonsiliasi seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang yang peduli, tapi pemerintah pun harus ikut ambil bagian dalam kerja kemanusiaan itu. ”Negara sudah semestinya memberikan pengertian kepada masyarakat atas hal yang selama ini tidak benar,” kata Tedi.

Dia mengatakan, stigma anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dicitrakan telah melakukan praktik kejahatan kemanusiaan sehingga bisa dibinasakan, nyatanya masih terus membayangi sebagian besar masyarakat di era sekarang.

Pemakaman ulang, menurut Tedi, justru dapat mempertebal rasa persatuan di tengah masyarakat karena semakin banyak orang tahu pada ideologi bangsa. Selama ini, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sering dilihat sebagai kelompok yang saling bertentangan.

”Banyak kiai yang telah melakukan rekonsiliasi kultural dan membuka pemahaman baru. Proses untuk melakukan edukasi itu sudah berlangsung lama. Sekarang, secara teknis pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat dan melalui pembelajaran di sekolah, sehingga kerja ini tidak semata kerja kemanusiaan sekelompok orang semata,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Prof Dwikorita Karnawati akhirnya secara resmi menjabat sebagai Rektor baru UGM periode 2014-2017 menggantikan rektor sebelumnya Pratikno yang menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Pelantikan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) di Balai Senat UGM Senin (24/11/2014) pagi.

Dalam pidato pelantikanya, Dwikorita Karnawati mengaku akan meneruskan visi dan misi rektor sebelumnya Pratikno. Salah satu hal yang menjadi prioritasnya adalah melakukan mapping atau pemetaan penelitian di UGM. Selain itu ia juga mengaku akan memprioritaskan hilirisasi hasil-hasil penelitian tersebut kepada masyarakat, industri dan pemerintah.

“Kita akan mencoba merombak budaya penelitian saat ini. Yakni dengan melakukan mapping penelitian. Penelitian mestinya jangan sesukanya saja. Tapi diarahkan pada kebutuhan publik atau market (pasar) yakni masyarakat, industri maupun pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dwikorita juga menyampaikan dirinya bersama seluruh elemen di UGM akan berusaha mempertahankan UGM sebagai universitas pancasila, univeristas kerakyatan dan universitas nasional dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berakar pada kemajemukan bangsa.

“Perubahan kementrian yang kini menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi juga menjadi peluang sangat baik,” katanya.

Sebelum menjadi Rektor, Dwikorita sendiri sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM Yogyakarta. Dia merupakan rektor pertama perempuan di UGM Yogyakarta. “Menjadi rektor bukan tujuan, tapi ini amanat yang harus diemban,” ujarnya.

Selain dihadiri sejumlah civitas UGM, pelantikan tersebut juga nampak sejumlah pejabat di DIY seperti Kapolda DIY Brigjen Pol Oerip Soebagyo, Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Sabrar Fadillah, hingga Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang merupakan anggota Majelis Wali Amanat UGM.

Artikel ini ditulis oleh: