Semarang, Aktual.co — Generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) mendukung rencana pemakaman ulang para korban Tragedi 1965/1966 yang terdapat di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Menurutnya, pemakaman ulang sebagai bentuk rasa kemanusiaan tidak memandang siapa yang menjadi korban dan agama yang dianut.

”Pemakaman ulang adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena zaman sudah semakin terbuka. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk saling memaafkan,” ujar kader muda NU Jateng, Ahmad Dimyati, Senin (24/11).

Dia menekankan, sebelum dilakukan pembongkaran, masyarakat harus diberikan pemahaman mendasar supaya tak salah persepsi. ”Semua pihak terkait harus dilibatkan dalam hal ini,” kata Dimyati.

Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Semarang, Tedi Kholiludin, mengatakan, rekonsiliasi seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang yang peduli, tapi pemerintah pun harus ikut ambil bagian dalam kerja kemanusiaan itu. ”Negara sudah semestinya memberikan pengertian kepada masyarakat atas hal yang selama ini tidak benar,” kata Tedi.

Dia mengatakan, stigma anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dicitrakan telah melakukan praktik kejahatan kemanusiaan sehingga bisa dibinasakan, nyatanya masih terus membayangi sebagian besar masyarakat di era sekarang.

Pemakaman ulang, menurut Tedi, justru dapat mempertebal rasa persatuan di tengah masyarakat karena semakin banyak orang tahu pada ideologi bangsa. Selama ini, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sering dilihat sebagai kelompok yang saling bertentangan.

”Banyak kiai yang telah melakukan rekonsiliasi kultural dan membuka pemahaman baru. Proses untuk melakukan edukasi itu sudah berlangsung lama. Sekarang, secara teknis pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat dan melalui pembelajaran di sekolah, sehingga kerja ini tidak semata kerja kemanusiaan sekelompok orang semata,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Prof Dwikorita Karnawati akhirnya secara resmi menjabat sebagai Rektor baru UGM periode 2014-2017 menggantikan rektor sebelumnya Pratikno yang menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Pelantikan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) di Balai Senat UGM Senin (24/11/2014) pagi.

Dalam pidato pelantikanya, Dwikorita Karnawati mengaku akan meneruskan visi dan misi rektor sebelumnya Pratikno. Salah satu hal yang menjadi prioritasnya adalah melakukan mapping atau pemetaan penelitian di UGM. Selain itu ia juga mengaku akan memprioritaskan hilirisasi hasil-hasil penelitian tersebut kepada masyarakat, industri dan pemerintah.

“Kita akan mencoba merombak budaya penelitian saat ini. Yakni dengan melakukan mapping penelitian. Penelitian mestinya jangan sesukanya saja. Tapi diarahkan pada kebutuhan publik atau market (pasar) yakni masyarakat, industri maupun pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dwikorita juga menyampaikan dirinya bersama seluruh elemen di UGM akan berusaha mempertahankan UGM sebagai universitas pancasila, univeristas kerakyatan dan universitas nasional dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berakar pada kemajemukan bangsa.

“Perubahan kementrian yang kini menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi juga menjadi peluang sangat baik,” katanya.

Sebelum menjadi Rektor, Dwikorita sendiri sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM Yogyakarta. Dia merupakan rektor pertama perempuan di UGM Yogyakarta. “Menjadi rektor bukan tujuan, tapi ini amanat yang harus diemban,” ujarnya.

Selain dihadiri sejumlah civitas UGM, pelantikan tersebut juga nampak sejumlah pejabat di DIY seperti Kapolda DIY Brigjen Pol Oerip Soebagyo, Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Sabrar Fadillah, hingga Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang merupakan anggota Majelis Wali Amanat UGM.

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Anggota DPD RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara menyayangkan pemanggilan yang dilakukan Satreskrim Polresta Medan terhadap dua orang mahasiswa Universitas Pancabudi dengan dalih melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum saat menggelar aksi demonstrasi BBM.

“Tugas kepolisian kan mengamankan, kita menyayangkan anggapan bahwa aksi demonstrasi sebagai tindak pidana. Karena mereka kan tidak merusak,” ujar Dedi kepada Aktual.co di Medan, Senin (24/11).

Menurut Dedi yang juga menjabat sebagai sekretaris KNPI Sumut itu, aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM tidak saja terjadi di kota Medan. Pun, aksi bakar ban dan pemblokiran jalan. Dimana aksi-aksi itu dinilai wajar sebagai sikap kritis mahasiswa.

Selain itu menurutnya, pemanggilan mahasiswa untuk diperiksa atas alasan mengganggu ketertiban umum oleh Polisi, agaknya hanya terjadi di Kota Medan.

“Dan BBM ini kan berpengaruh sama sektor kehidupan, jadi wajar direspon. Sepengetahuan saya, diluar Medan belum ada pemanggilan seperti ini,” katanya.

Dedi menyatakan, aksi-aksi penolakan kenaikan BBM di Kota Medan masih dapat dinilai sangat santun. Berbeda dengan beberapa daerah lain, dimana terjadi bentrokan fisik.

Dedi menegaskan, agar kepolisian tidak mengembalikan gaya lama, dengan menganggap aksi demonstrasi mengesankan tindakan subversif.

“Saya melihat santun kali kita disini (Medan-red) demo. Saya berharap polisi jangan represiflah menghadapi demo-demo. Jangan dikembalikan kesan-kesan subversif, demo dianggap mengganggu negara, mengganggu stabilitas negara. Tak cocok mereka (mahasiswa-red) dipersepsikan seperti itu. Jangan dikembalikan ke cara-cara lama menghadapi demonstran,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua orang pendemo BBM di Kota Medan, masing-masing Hendra M. Sihaloho alumni Universitas Panca Budi dan Taufiq Hilmi Ketua BEM Universitas Panca Budi mendapatkan surat pemanggilan dari Satuan Reskrim Polresta Medan.

Surat Pemanggilan itu masing-masing bernomor S.Pgl/6007/XI/2014 untuk Hendra dan S.Pgl/6007/XI/2014 untuk Hilmi dengan alasan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan untuk mengambil keterangan tentang terjadinya tindak pidana pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam 489 KUHP.

Terkait pemanggilan itu, kedua aktivis itu agaknya akan melakukan perlawanan dan penolakan.

“Kita tidak akan pernah takut dan mundur selama memperjuangkan aspirasi rakyat kecil,” tegas Hilmi saat dihubungi Aktual.co di Medan, Minggu (23/11).

Artikel ini ditulis oleh: