Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Munas IX akan tetap dilaksanakan di Bali pada 30 November mendatang.
“Memang hasil Rampinas memilih Bandung, namun selang kemudian memutuskan Musyarawarah Nasional (Munas) dilaksanakan di Bali sebagai tempat Munas Golkar pada 2014 dengan berbagai pertimbangan,” sergah Bamsoet kepada wartawan di komplek DPR Senayan, Senin (24/11).
Pembatalan di Bandung, kata dia, dikarenakan sisi keamanan  dan Bali  lebih baik dari daerah lain, tidak adanya demo yang terjadi serta kapasitas yang mumpuni untuk seluruh kader Golkar.
“Keputusan inilah yang membuat lokasi Munas Golkar berpindah,” demikian Bamsoet.
Sebelum tercetus keputusan Munas Golkar diadakan di Bali. Rapimnas ingin melaksanakan di Bandung, Jawa Barat. 
Seperti diketahui, Victor mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar sedang kebingungan menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kontroversi bermunculan terkait surat edaran sekretaris kabinet tentang instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintah memunda pertemuan dengan DPR. Surat ini disebut bakal menjadi bumerang yang ujung-ujungnya menyusahkan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan.
“Surat edaran seperti ini kan tidak perlu dan merugikan. Nantinya akan menyusahkan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Lihat saja nanti,” ujar Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada aktual.co di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
Poempida menambahkan, surat edaran semacam ini adalah penyelewengan terhadap amanat konstitusi. Sebab dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR dan pemerintah memiliki hubungan kelembagaan yang erat. DPR mempunyai kewajiban mengawasi pemerintah dan karena kewajiban itu pula ada hak untuk membahas masalah dengan pemerintah.
“Kalau sampai ada edaran larangan menghadiri rapat dengan DPR, nah ini jelas tak bisa dibenarkan dan yang seperti ini akan menyulitkan untuk Jokowi,” tegasnya.
Ditanya tentang hak interpelasi yang didengungkan sejumlah anggota DPR terkait kenaikan harga BBM, Poempida menilai hal itu sangat wajar. Jokowi pun tidak perlu alergi dengan interpelasi. “(Jokowi) enggak usah takut. Datang saja menjelaskan kalau memang yakin dengan program itu (menaikkan harga BBM). Kenapa harus takut,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa telah beredar Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat edaran yang ditandatangani Seskab Andi Widjajanto itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR sampai lembaga wakil rakyat tersebut dinyatakan benar-benar solid.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menghimbau kepada anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat untuk mendukung wacana tersebut.
Dan kabarnya penggalangan hak interpelasi ini diawali pada hari Senin (24/11) ini.
Berikut Syarat untuk mengajukan Hak Interpelasi: Dalam  UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) pada  Pasal 194 disebutkan : hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 
Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan.
Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat (FPD)  memilih opsi bertanya secara langsung terlebih dulu kepada pemerintah melalui komisi yang ada di DPR.
“Kita ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan dan perkembangan yang ada. Fraksi Partai Demokrat akan mempertanyakan mengapa harga BBM dinaikkan,” jelas Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
Pertanyaan yang dilontarkan Fraksi Demokrat kata Agus harus dijawab dengan jelas oleh pemerintah. Karena, FPD sendiri melihat ada keanehan saat pemerintah menaikkan harga BBM, padahal harga minyak mentah dunia tengah turun.
Lebih lanjut Agus mengatakan FPD baru menggunakan hak interpelasi jika jawaban pemerintah dirasa kurang memuaskan.
Wacana pengguliran hak interpelasi soal kenaikan harga BBM bersubsidi kembali menghangat di DPR, bahkan hari ini di jadwalkan akan ada aksi penggalangan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi yang dimotori sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Sebelumnya diberitakan jika Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menghimbau kepada anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat untuk mendukung wacana tersebut. 
Laporan: Dedy

Artikel ini ditulis oleh: