Jakarta, Aktual.co — Surat edaran yang dikeluarkan baik oleh Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Sekertaris Kabinet (Seskab) Kerja Jokowi-JK, Andi Widjajanto untuk tidak hadir di DPR RI terus menuai kecaman.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan larangan itu sudah mengebiri fungsi pengawasan kepada pemerintah yang dimiliki oleh parlemen.
“Itu menyalahi, karena DPR punya fungsi pengawasan. Kalau alasanya teknis, kami pahami. Tapi kalau substansi, itu menyalahi konstitusi. Itu bisa jadi celah digunakannya hak-hak DPR,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/11).
Lebih lanjut, sambung dia, seluruh pimpinan komisi sudah tersusun. Begitu juga Komisi VI yang merupakan mitra kerja BUMN.
“Kalau dia ngga mau bekerja dengan DPR (Rini Soemarno) memangnya dia hidup di negara mana?”, tanyanya.
Surat Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soemarno yang meminta penundaan rapat dengan DPR seolah menjadi pemantik perseteruan lembaga wakil rakyat dengan Menteri BUMN baru. Sejumlah anggota DPR juga merespon berbagai macam terkait surat tersebut.
Selain itu, telah beredar di kalangan jurnalis Surat Edaran itu bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.  
Merujuk pada surat edaran tersebut disebutkan jika Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya agar menunda pertemuan dengan DPR sampai lembaga wakil rakyat tersebut dinyatakan benar-benar solid. Pekan lalu, DPR yang terbelah menjadi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)telah menandatangani islah, namun ada beberapa poin-poin kesepakatan islah yang belum dijalankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengundang seluruh gubernur-gubernur se-Indonesia, Senin (24/11), di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden akan mendengarkan ‘curhat’ para gubernur tentang kendala-kendala pembangunan yang terjadi di daerah.
Namun demikian, dalam pertemuan tersebut para gubernur itu malah meminta kepada Presiden Jokowi agar kepala daerah yang sangkut kasus korupsi tak diekspose. Pengungkapan kasus dilakukan bila para gubernur sudah menjadi tersangka.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Johan Budi SP mengatakan, dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 KPK diminta untuk transparan kepada publik dalam menjalankan tugasnya.
“Selain itu, publik melalui media juga seringkali ingin mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan oleh KPK atau penegak hukum lainnya,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (24/11).
Dia mengatakan, dalam hal ini KPK menjamin kalaupun KPK memberikan informasi tidak akan mengganggu urusan perkara. Tidak juga mempengaruhi perkara.
“Karena itu memberikan informasi terkait dengan penanganan perkar , tentu terbatas pada informasi yang tidak mengganggu proses penanganan perkara, adalah bagian dari hal tersebut.”
Dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo meminta agar kasus korupsi di daerah tidak terlalu diekspose. Syahrul mengatakan, dirinya sepakat upaya pemberantasan korupsi. Namun jika ada kepala daerah yang terjerat, sebaiknya jangan diekspose terlalu berlebihan, biar hukum yang berjalan.
Gubernur Sulsel dari Golkar ini beralasan, dengan adanya ekspose secara berlebihan, maka akan mengurangi kewibawaan gubernur di daerah.
“Kami sepakat pemberantasan korupsi. Kami berharap tidak ada ekspose perkara. Kami kehilangan wibawa gubernur jika itu dilakukan. Tidak ada ekspose perkara sebelum selesai semua perkara. (Ekspose perkara) akan menyebabkan hilangnya legitimasi,” kata Syahrul.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan agar Sekretaris Kabinet Kerja Jokowi-JK, Andi Widjajanto untuk belajar kembali soal tata kelola negara.
Hal itu dimaksudkan agar dapat menimbang efek apa yang terjadi bila sebuah keputusan diambil. Termasuk soal pelarangan menteri untuk menghadiri undangan parlemen.
“Seskab (Andi Widjajanto) itu seharusnya belajar dulu tata kelola negara, silahkan dia melarang menteri nya, tetapi sadar tidak himbauan itu dapat memperkeruh hubungan antara Senayan (DPR) dengan Medan Merdeka Utara (Istana Negara),” ucap dia kepada awak media, dalam konfrensi persnya, di ruang rapat Fraksi Golkar Lantai 12, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (24/11).
Ia pun memperingatkan Presiden Jokowi untuk tidak terus melakukan sikap yang gegabah, jangan sampai ketidak harmonisan palemen dengan pemerintah menimbulkan efek negatif hingga pada pemakzulan.
“Saya tidak ingin Presiden Jokowi tidak meninggalkan Istana seperti Presiden Gus Dur dengan celana pendek,” tandasnya.
Seperti diketahui, surat edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung, terus menuai kontroversi.
Sementara itu, beberapa waktu lalu juga Menteri Rini Soemarno juga mengeluarkan surat yang bermotif sama yakni melarang para pejabatnya untuk menghadiri rapat dengan DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Olahraga ekstrim, jumping stilts telah berkembang pesat di tanah air. Sepintas jumping stilts sangat seru untuk dilihat. Namun demikian, olahraga yang ditemukan oleh Alexander Bock pada 2003 lalu itu ternyata sangat berbahaya.

Pada umumnya penggiat jumping stilts (bocker) bisa meloncat hingga 1-1,5 meter dari permukaan tanah. Dan, bocker bisa berlari hingga mencapai 20 mph (32km/jam). Bahkan, olahraga tersebut pernah diikutsertakan dalam upacara penutupan Olimpiade 2008 di Beijing, China.

Komunitas IndoJumpStilts yang berdiri pada 9 Januari 2010 lalu itu melestarikan  jumping stlits sebagai trend olahraga anak muda Indonesia.  “Terbentuknya berawal dari beberapa teman Mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Lalu, mereka kembali ke tanah air. Kemudian dibawa ke berbagai acara Urbanfest di Ancol Jakut. Karena banyak pengunjung yang tertarik mencoba akhirnya ada enam orang memiliki ide membentuk komunitas. Sky Jumper Indonesia jangkauannya sangat luas, akhirnya dibentuklah IndoJumpStilts khusus Jakarta,” terang Bhima Novri W, anggota IndoJumpStilts, di Jakarta. 

Bhima menerangkan, IndoJumpStilts telah merata di wilayah Jabodetabek. “60 anggota yang terdaftar. Namun, yang aktif 22 orang. Umur paling muda, usianya 15 tahun. Paling tua umur 30 tahun. Kebanyakan laki-laki yang ikut,” terang pria ramah dan murah senyum ini.

Lanjutnya, kegiatan rutin yang dilakukan IndoJumpStilts yakni latihan bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam. Agar tidak bosan, anggota perkumpulan tersebut juga suka menggelar latihan di depan Kedubes Jerman atau saat event ‘Car Free Day’ di Bunderan HI, Jakarta Pusat.

Bhima menuturkan, bagi bocker pemula yang pertama kali mencoba jumping stilts pasti akan terjatuh atau mengalami cedera. “Cedera ringan saja kok. Entah itu lecet atau bersentuhan dengan aspal. Makanya kami suruh pakai pelindung. Dan, yang fatal, karena faktor posisi jatuh yang salah, pernah ada tulang yang geser,” ujarnya, berbagi pengalaman kepada kami.

Artikel ini ditulis oleh: