Jakarta, Aktual.co — Mengusung tema ‘Melawan Bullying’, acara ini digelar untuk pertama kali diFISIP Universitas Indonesia, dengan mengundang beberapa sekolah di sekitarwilayah Jakarta dan sekitarnya. Hadir dalam acara tersebut diantaranya, PribadiSetiyanto, S.E., M.A selaku Dosen Ekonomi yang secara resmi membuka ‘DocumentaryDays 2014’, pada Senin (24/11), di Auditorium FE UI, Depok.

Acara yang dimulai dari tanggal 1-5 November diadakan dalam rangka memperingati“Festival Hari Anak: Melawan Bullying”, dengan serangkaian acara yang terdiridari seminar dan bedah film tentang bullying, kampanye anti bullying, dan kompetisifilm pendek yang diselenggarakan BEM FISIP UI. 

Film dokumenter yang sedang diputar dua hari ini hingga besok Selasa (24/11)merupakan film yang terpilih 10 besar dari seluruh pembuat dokumenter se-Indonesia,dengan tema Voice of the Voiceless. Untuk diketahui, banyak masyarakat yangantusias menyaksikan event tersebut. Mulai dari mahasiswa dari berbagai kampusdi Jakarta, praktisi film, hingga pewarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap bakal mempengaruhi institusinya dalam menuntaskan kasus-kasus yang ditangani korps Adiyaksa tersebut. Hal tersebut pun banyak keraguan di kalangan masyarakat menyangkut prospek penegakan hukum pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terlebih lagi, Prasetyo dinilai sulit menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara hingga 600 triliun rupiah.
Selain melibatkan banyak pihak dan waktunya sudah lama sekali, penyidik juga akan kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Pidana Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan, saat di hubungi, Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Agustinus, lantaran kasus tersebut sudah menggantung sejak 13 tahun yang lalu. Dia sangat meragukan Jaksa Agung baru untuk melanjutkan kasus yang melibatkan banyak pihak itu. “Selain itu, kasus itu melibatkan banyak pihak dan sudah lama sekali.”
Dia menuturkan, saat KPK masih dipimpin Antasari Azhar, para akademisi dari Fakultas Hukum se-Indonesia, sudah pernah melakukan kajian tentang BLBI. “Namun sampai sekarang, belum ada follow up dari KPK. Dari perhitungan kami, kerugian negara dalam kasus tersebut, mencapai angka seribu triliun rupiah.”
Agustinus menambahkan, jika ingin serius menyidik kasus BLBI, maka kejaksaan dapat memulainya dari satu atau dua kasus BLBI yang paling memungkinkan untuk diungkap.
“Dengan begitu, kejaksaan dapat terpacu untuk menuntaskan kasus-kasus BLBI lainnya, dari sekian banyak kasus, pasti ada satu dua kasus yang sudah lengkap barang bukti dan dokumen-dokumennya. Dari situ diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus korupsi BLBI lainnya,” kata Agustinus.
Karena itu, agar kejaksaan serius mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut, maka publik harus mengawasi terus penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan. “Kalau perlu terus dilakukan pengawasan, agar kejaksaan bekerja dengan sungguh-sungguh.”
Sebelumnya, Budayawan dan Rohaniawan, Romo Benny Susatyo mengatakan, pihaknya memberikan waktu enam bulan ke depan bagi Prasetyo untuk menuntaskan Kasus BLBI. “Enam bulan yang harus dilakukan untuk membuktikan dan menuntaskan kasus-kasus seperti BLBI. Kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan kasus itu dan kasus-kasus HAM lainnya,” kata Benny.
Seperti diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan dana talangan BLBI menyebabkan anggaran negara terancam kolaps. Karena selama 15 tahun terakhir negara terus menanggung akumulasi pembayaran bunga berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI.
Berdasarkan penghitungan, pada 2018, pajak rakyat di APBN yang digunakan untuk membayar kewajiban bunga berbunga itu mencapai lebih dari lima ribu triliun rupiah atau sekitar 416,67 miliar dollar AS dengan kurs 12 ribu rupiah per dollar AS. Jumlah ini hampir tiga kali lipat belanja negara di APBN 2014 yang tercatat 1.726 triliun rupiah.Hingga 2013, jumlah kerugian rakyat (dari kewajiban bunga) akibat perampokan dalam skandal BLBI itu sekitar tiga ribu triliun rupiah. Padahal, nilai obligasi rekap pada 1998 hanya 672 triliun rupiah.
Selain menuntaskan Kasus BLBI, kejaksaan juga harus memulangkan para buronan Kasus BLBI yang kabur dan menyembunyikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Meski sebelumnya, kejaksaan berhasil memulangkan Sherny Konjongian, buronan 10 tahun kasus penyalahgunaan dana talangan BLBI, dari San Fransisko ke Indonesia, namun masih banyak nama-nama buronan BLBI lainnya yang harus segera ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Setelah Golkar sepakat gulirkan hak interpelasi, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan juga memberikan sinyal. Ia mempersilahkan anggota DPR RI dari FPD untuk menggunakan haknya, hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Silahkan saja anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan haknya, hak interpelasi,” kata Syarief Hasan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11).
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, tidak hanya anggota DPR RI dari Demokrat, semua anggota DPR RI berhak menggunakan hak yang dimilikinya.
“Saya pikir tidak apa-apa menggunakan hak Interpelasi. Melalui hak interpelasi, hak bertanya, pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM,” kata Syarief Hasan.
Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengajak anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk ikut mendukung hak interpelasi yang akan digulirkan mulai besok,
“Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP),, dukungan juga diharapkan dari anggota KIH yang kecewa karena Jokowi telah mengkhianati rakyat dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM disaat rakyat sedang susah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,” kata Bambang Soesatyo.

Artikel ini ditulis oleh: