Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai sejumlah kalangan tidak memiliki prestasi menonjol saat menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Meski begitu, Prasetyo pun menanggapi santai tudingan tersebut. Dia menegaskan wajar saja dirinya tak punya prestasi menangani korupsi, karena itu merupakan wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
“Mengukur saya di Pidum (sebagai Jampidum), karena saya tidak menangani korupsi. Dulu yang tangani (korupsi) itu gedung bundar (Jampidsus), saya tidak bisa,” kata Prasetyo saat menyambangi press room Kejagung, Senin (24/11).
Setelah ditunjuk jadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, bekas Kajati NTT itu tinggal memerintahkan seluruh Jaksa Agung Muda (Jam) untuk melakukan pengusutan sebuah perkara? ” Sekarang saya hanya mengarahkan,” jawab Prasetyo sambil tersenyum.
Namun, Prasetyo mengungkapkan, saat menjadi Jampidum maupun Kepala Kejaksaan Tinggi juga banyak kasus-kasus besar yang ditangani. Ia mencontohkan saat menjadi Kejati sejumlah kasus yang berkaitan dengan pejabat juga ada yang ditangani. Kemudian, sejumlah kasus seperti kematian aktivis Munir, Bom Bali, ekstasi di Cikupa, kemudian kasus ratu mariyuana Schapelle Leigh Corby. “Itu siapa yang menangani,” kata Prasetyo.
Lantas, sekarang ketika sudah menjabat Jaksa Agung Prasetyo menegaskan akan menjadikan penanganan korupsi sebagai prioritas utama.
“Tapi, kita tidak menelantarkan perkara lain hanya untuk mengejar target penanganan korupsi,” katanya seraya menambahkan Kejagung tidak hanya menangani kasus korupsi saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Arif Wibowo curiga hak interpelasi yang akan digunakan Koalisi Merah Putih terkait pengurangan subsidi BBM akan berkembang menjadi penggunaan hak angket.

“Saya menduga ada motif khusus di balik itu, terutama mengganjal Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Arif mengatakan, hak interpelasi merupakan hak anggota DPR. Namun, dia melihat ada kepentingan politik KMP yang sangat kental dalam mendorong penggunaan hak interplasi itu.

“Saya menyayangkan jika tujuannya hanya untuk mengganggu kinerja pemerintah,” kata dia.

Dalam penggunaan hak interplasi, kata dia, jika jawaban pemerintah terkait alasan menaikkan harga BBM diterima DPR, maka tidak ditindaklanjuti.

“Sebaliknya, bila alasan pemerintah ditolak, itu akan dilanjutkan dengan hak angket,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPR RI akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah menyangkut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wacana itu mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Presiden mempertanyakan rencana penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPR RI itu.

Jokowi mengatakan, dalam sejarah penaikan harga BBM di Indonesia, baru kali ini ada rencana DPR menggunakan hak interpelasi.

“Berapa puluh kali harga BBM naik, apa pernah (ada) interpelasi itu?” kata Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Menurut Jokowi, penaikan harga BBM bersubdisi sebesar Rp 2.000 per liter yang berlaku pekan kemarin tidak berdampak besar pada penaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Menurut dia, kenaikan tersebut tidak berpengaruh besar pada penurunan daya beli masyarakat.

“Diperiksa ke lapangan, berapa rupiah naiknya?” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: