Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pihaknya akan menggelar kembali rapat pleno pada Senin sore (24/11) di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
“Rapat pleno nanti jam 15.00,” kata Nurul, di Jakarta, Senin (24/11).
Nurul mengaku belum tahu apa saja pembahasan yang akan dilakukan dalam rapat pleno tersebut. Namun, menurut Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata, rapat pleno itu akan membahas segala hal terkait pelaksanaan Munas IX Partai Golkar.
“Nanti sore akan ada pleno di DPP Partai Golkar. Pembahasannya untuk penetapan panitia munas. Karena lokasi penyelenggaraan munas juga kan belum pasti,” kata Victor.
Sebelumnya, Victor mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar sedang kebingungan menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
“Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan,” beber Victor.
Dia mengatakan berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
“Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama,” kata Victor.
Sejauh ini waktu penyelenggaraan Munas IX Golkar acap kali berganti. Meskipun rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya telah menyepakati Munas digelar Januari 2015, namun tiba-tiba dalam Rapimnas penyelenggaraan munas disepakati menjadi 30 November di kota kembang, Bandung.
Tidak lama berselang, DPP Partai Golkar tiba-tiba mengumumkan bahwa munas akan berlangsung di Bali.
Tidak sedikit kader yang menilai percepatan munas untuk memudahkan Aburizal kembali mempertahankan posisinya, sekaligus mempersulit calon ketua umum lain untuk melakukan konsolidasi dengan kader daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pimpinan Konsorsium PT Astra Graphia Yusuf Darwin Salim, Senin (24/11).
Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2010-2012 di Kementrian dalam negeri.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Sugiharto. Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Dukcapil Kemendagri itu disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
“Yang bersangkutan (Yusuf Darwin) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Senin (24/11).
Selain memanggil Yusuf Darwin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Mereka adalah Irvanto Hendra Pambudi, Direktur PT. Murakabi Sejahtera dan Mantan Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Adminduk Kemendagri, Ir. Ekworo Boedianto. 
Laporan: Acep Nazmudin

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo  mengabaikan prinsip good governence.
Berbagai langkah yang dilakukan Jokowi  seperti penggabungan nomenklatur  kementerian dan pada saat yang sama penghapusan kementerian, peluncuran berbagai aneka kartu, dan kenaikan BBM tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik adalah bukti tidak dijalankannya prinsip good governance.
“Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan dikemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden. 
Penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum dijelaskan arah dan tujuannya, semisal kenapa ristek dan dikti digabung atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementrian Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam menko maritim, dan sebagainya, yang masih menyisakan tanda tanya,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/11).
Herman mengkritik kemunculan secara tiba-tiba berbagai macam kartu yang belum dijelaskan Jokowi secara komprehensif dari mana dana program tersebut diambil dan untuk apa.
“Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik,” tambahnya.
Terakhir, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu, pemerintah tidak menjelaskan  manaikan harga BBM bersubsidi yang menurutnya sangat tidak tepat waktunya.
Rakyat, jelasnya belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG). Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan jg akan menurunkan daya beli masyarakat.
“Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya. Harus ada penjelasan yang utuh atas hal ini yang sesuai dengan perundang-undangan agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan. Lebih jauh sebaiknya pengurangan subsidi BBM dibicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematanya bisa diputuskan secara legitimit,” tandasnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata membeberkan bahwa DPP Partai Golkar bingung menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
“Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan,” kata Victor saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/11).
Dia mengatakan berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas akan dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
“Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama,” kata Victor.
Dia mengatakan apabila DPP Partai Golkar mengklaim sudah memperoleh izin penyelenggaraan munas di Bali, maka DPP Partai Golkar sebaiknya bisa menunjukkan bukti izin tersebut.
“Jangan-jangan mereka mengaku sudah memperoleh izin di Bali hanya untuk meyakinkan DPD I dan II saja,” kata dia.
Menurut dia skenario percepatan munas oleh DPP Partai Golkar, untuk memuluskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertahankan posisi, bak buah simalakama.
Kini DPP disebutnya tengah memutar otak atas penyelenggaraan munas yang kadung diputuskan untuk dipercepat.

Artikel ini ditulis oleh: