Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
11 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41916

DPD RI Peringatkan DPR dan Pemerintah soal UU MD3

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (ketiga dari kanan) bersama sejumlah anggota DPD RI lainnya  antara lain Ketua Komite I DPD Mukoham, Sekjen DPD Sudarsono ,Wakil Komite I Benny Ramdani serta Anggota DPD PPUU Nurmawati Bantila mengangkat tangan bersama sesuai jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2014). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengultimatum dan memberi peringatan keras kepada DPR dan Pemerintah terkait pembahasan UU MD3 yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “DPD siap mengambil langkah tegas untuk menegakan ketentusan tersebut, apabila DPR dengan pemerintah tidak menjalankan amanat yang dimaksud dalam Konstitusi, UU No 12/2011. AKTUAL/MUNZIR

Habib Rizieq Wajibkan Anggota FPI Ikut Aksi Lengserkan Ahok

Jakarta, Aktual.co — Habib Rizieq meminta semua anggota FPI turun ke jalan pada 1 Desember 2014 untuk melengserkan Ahok dari kursi Gubernur.
Instruksi ini disampaikan Rizieq melalui akun facebook Muhammad Rizieq Shihab yang dipostting sejak tanggal 19 November pukul 22:54 WIB. Instruksi ini merupakan kelanjutan dari rencana Kordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) KH Endang  yang mengajak Umat Islam dan semua anggota GMJ untuk melakukan aksi tolok Ahok pada 28 November 2014.
Dalam Status facebooknya, Habib Rizieq tidak hanya mewajibkan anggotanya untuk menggelar aksi pelengseran Ahok, namun juga berbaur dalam Gerakan Masyarakat Jakarta dalam menolak kenaikan harga BBM.
Berikut status Facebook Muhammad Rizieq Shihab yang diposting 19 NovemberFPI wajib ikut JIHAD GMJ:Hasil musyawarah Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) pada Rabu 19 Nov 2014 tentang Sikap Jokowi yang MeRAKYAT (Menyengsarakan Rakyat), dimana Jokowi Tidak Peduli terhadap ASPIRASI RAKYAT, sehingga dengan AROGANSI KEKUASAAN Jokowi tetap ngotot: MELANTIK AHOK dan MENAIKKAN HARGA BBM.Karenanya, Insya Allah, GMJ akan gelar APEL AKBAR JIHAD KONSTITUSIONAL untuk LENGSERKAN AHOK dan TOLAK KENAIKAN BBM dengan Long March dari HI – DPRD – BALAI KOTA DKI Jakarta pada Hari SENIN 1 Desember 2014 jam 8 pagi s/d SELESAI.GMJ akan FOKUS dan SERIUS dorong KMP di DPRD DKI JKT agar segera ajukan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Ketua DPRD dan secepatnya gunakan HAK INTERPELASI dan HAK ANGKET terhadap AHOK yang telah langgar UU serta Konstitusi. Sekaligus GMJ akan desak DPR RI agar tekan Presiden RI segera batalkan Kenaikan BBM.Ayo, ajak Kerabat dan Shahabat serta Masyarakat sebanyak-banyaknya bersama Ulama, Habaib, Tokoh, Ormas, Masjid, Musholla, Madrasah, Pesantren dan Majelis Ta’lim untuk ikut JIHAD LENGSERKAN AHOK karena AHOK MUSUH ISLAM. Allaahu Akbar!!!

Artikel ini ditulis oleh:

Jaksa Agung Baru Ditantang Ungkap Kasus BLBI dan HAM

Jakarta, Aktual.co — Rohaniawan Romo Benny Susetyo menantang Jaksa Agung HM Prasetyo menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus kejahatan hak asasi manusia (HAM) masa lalu. 
Tantangan ini sekaligus sebagai bukti bahwa Prasetyo bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lepas dari bayang-bayang kepentingan partai politik pemerintah. 
“Apakah Prasetyo bisa komitmen menegakkan hukum soal BLBI, HAM yakni Munir, kasus Semanggi Mei 98 dan kasus yang banyak terjadi di kejaksaan, dan itu sudah memiliki bukti yang cukup,” tegas Romo Benny di Jakarta, Minggu (23/11). 
Dalam diskusi ‘Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?’, ia memberikan tenggat sebagaimana harapan publik sekitar 6 bulan ke depan. Apabila Prasetyo mau dan mampu membuktikan penyelesaian kasus-kasus besar tersebut, maka harapan adanya Revolusi Mental Jokowi terbantahkan. 
Saat ini, lanjut dia, publik merindukan sosok (alm) Baharuddin Lopa saat memimpin Kejagung. Lopa dengan keberaniannya mengungkap kasus-kasus besar tanpa tedeng aling-aling. Mafia-mafia hukum yang selalu luput dari penegakan hukum, oleh Lopa dibabat habis.
“Kenapa Lopa jadi figur?, karena keberaniannya dalam menegakan hukum yang tidak pandang bulu dengan mampu berhadapan partai dan kekuasaan, dan Lopa adalah figur yang mengembalikan peradaban hukum kita dari permainan kekuasaan dan mafia,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Firman Soebagyo Dianugerahi Coastal Award Kementerian KKP

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo menerima penghargaan ‘Coastal Award’ dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 
Anggota DPR asal Jawa Tengah ini menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada acara Konas IX Surabaya, Kamis (20/11) kemarin. 
Diungkapkan Firman, berdasarkan penilaian Tim Coastal Award Kementerian KKP ia dinilai sebagai sosok yang sangat peduli dengan pengelolaan desa pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Terutama saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2009-2014.
Salah satu bentuk kepedulian itu ditunjukkan secara nyata atas peran aktifnya dalam penyusunan regulasi di parlemen. Yakni revisi Undang-Undang Wilayah Desa Pesisir dan disahkannya RUU Kelautan menjadi Undang-Undang. 
“RUU Kelautan ini menjadi Undang-Undang yang nyaris tidak terselesaikan pada masa jabatan DPR sebelumnya yang memakan waktu 10 tahun,” ucap Firman kepada Aktual.co, Minggu (23/11). 
Ia berharap dengan raihan penghargaan Coastal Award Kementerian KKP ini semakin termotivasi melakukan kegiatan yang muaranya kepentingan rakyat. Selain itu, penghargaan juga dapat memotivasi anggota DPR lainnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Puluhan Pengemis dan Gelandangan Ibu Kota Terjaring Razia

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 23 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terjaring razia yang dilakukan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Minggu (23/11).
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Ismu Taryono mengatakan, 23 PMKS yang terjaring akan dibawa ke panti sosial untuk direhabilitasi.
Para PMKS ini dijaring di beberapa lokasi yaitu di Kembangan, Cengkareng, Daan Mogot, Jembatan Genit, Tubagus Angke, Grogol, Stasiun Kota, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Slipi. Mereka terdiri atas 7 Pekerja seks komersial, 5 waria, dan 11 gelandangan dan pengemis.
“Razia ini merupakan instruksi dari Pak Gubernur yang menginginkan Jakarta bebas dari PMKS. Mereka nanti akan dikirim ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina,” ujar Ismu.
Suku Dinas Sosial Jakbar telah berhasil menjaring lebih dari 800 PMKS terhitung dari bulang Januari hingga November tahun ini. Operasi ini melibatkan aparat kepolisian dan juga tentara karena pihak PMKS sering melakukan perlawanan saat dirazia.
“Kami selalu menemukan wajah baru saat razia,” kata Ismu.
Ismu menghimbau masyarakat Jakarta Barat agar tidak memberikan sedekah atau sumbangan kepada PMKS. Jika ditemukan PMKS, masyarakat jangan segan-segan melapor ke pihak RT atau RW hingga pihak Kelurahan atau Kecamatan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Yang termasuk ke dalam PMKS diantaranya adalah gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial, orang stress/psychotic, pengamen dan pemulung.

Artikel ini ditulis oleh:

Mega Ketum PDIP Seumur Hidup?

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bambang Yuwono, mengatakan bahwa kongres pada 2015 akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum.
“Ini sesuai dengan keputusan Rakernas PDIP di Semarang beberapa hari lalu,” kata Bambang Yuwono dalam sosialisasi Juklak Musancab, Konfercab dan Konferda, serta penjaringan calon ketua PAC, DPC dan DPD di Pamekasan, Madura, Minggu (23/11).
Bambang menambahkan, keputusan untuk mengukuhkan kembali Megawati sebagai Ketum PDIP akan mulus karena partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini membutuhkan figur yang kuat untuk membantu tata kelola pemerintahan, mengingat Presiden Joko Widodo diusung oleh PDIP.
“Bu Megawati ini adalah figur yang kuat dan pengangkatan beliau sebagai ketum juga sudah berdasarkan musyawarah mufakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah meminta agar pemilihan ketua di semua jenjang kepengurusan partai memakai mekanisme musyawarah mufakat. Pemilihan melalui sistem voting suara terbanyak dinilai tidak sesuai dengan idiologi partai yang berprinsip gotong royong.
“Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan ketua harus diulang,” kata Said.

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,91541,91641,917...43,524Halaman 41,916 dari 43,524

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya