Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Indonesia tidak akan mengalami kondisi Shutdown seperti yang dialami pemerintahan Amerika Serikat. Hal itu menyusul kekhawatiran sejumlah pihak terkait perbedaan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat yang tidak terselesaikan hingga pembahasan RAPBN 2015 nanti.
Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) ketika dihubungi, di Jakarta, Minggu (23/11).
“Kalau persoalan pembahasan anggaran berupa APBN enggak disahkan atau tak disetujui DPR maka berlaku anggaran sebelumnya. Jadi kemungkinan terjadi potensi shutdown seperti AS enggak mungkin terjadi, ataupun kemungkinan anggaran pemerintah tersandera oleh parlemen enggak bakal bisa juga terjadi di Indonesia,” ucap dia.
Menurut dia, ketentuan itu sesuai dengan Pasal 23 ayat 3 UUD 1945, berbunyi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
Lalu, apakah kondisi parlemen yang relatif belum kondusif bisa mempengaruhi pembahasan kas negara? Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan itu bisa saja molor tidak akan berpengaruh apapun, akan tetapi tentunya tupoksi parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah.
“Pemerintah sebagai pengguna anggaran akan mengunakan anggaran tahun sebelumnya kalau kemudian DPR molor atau lambat dalam melakukan pembahasan APBN,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar pemilihan ketua di semua jenjang kepengurusan partai memakai mekanisme musyawarah mufakat. Pemilihan melalui sistem voting suara terbanyak dinilai tidak sesuai dengan idiologi partai yang berprinsip gotong royong.
“Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan ketua harus diulang,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah pada acara sosialisasi Juklak Musancab, Konfercab, dan Konferda serta penjaringan calon ketua PAC, DPC dan DPD di Pamekasan, Madura, Minggu (23/11).
Said menambahkan, PDIP menetapkan pola pemilihan pimpinan partai di berbagai tingkatan dengan cara musyawarah mufakat. Sistem ini akan lebih baik karena para kandidat tidak perlu keluar modal sehingga jika terpilih akan memegang komitmen kuat berjuang demi membersarkan partai.
Anggota Fraksi DPIP DPR RI ini menjelaskan, nantinya sistem yang diberlakukan para pengurus anak cabang (PAC) di masing-masing kecamatan mengusulkan sebanyak tiga hingga lima nama menjadi calon Ketua DPC. Nama-nama yang diusulkan oleh pengurus itu, selanjutnya disampaikan ke DPP melalui DPD.
“Lalu DPP melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas nama-nama yang diusulkan oleh pengurus itu sebelum akhirnya menetapkan pengurus DPC,” terang Said.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya masih menggantung proses hukum Dirut PT Bina Insan Sukses Mandiri, Subhash Chand Sethi terkait sangkaan dugaan penipuan dan penggelapan aset perusahan.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, kasus dugaan penggelapan tersebut perlu dilihat lebih teliti agar tidak merugikan banyak karyawan perusahaan.
Menurutnya, hal tersebut harus ditinjau agar penyidik kepolisian tidak keliru bertindak yang mengakibatkan berhentinya perusahaan berproduksi itu.
“Perlu dikaji lebih dalam, apakah upaya paksa seperti pemblokiran nomor identitas kepabeanan (NIK) BISM perlu dilakukan,” kata Bambang dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu ( (23/11).
Dia menuturkan, penyidik harus cermat menangani kasus dugaan penggelapan pejabat perusahaan batu bara itu, sehingga tidak keliru dalam penerapan hukum. Sebab dugaan penggelapan biasanya disangkaan kepada orang perorang, sedangkan pemblokiran  berkaitan dengan kelengkapan administrasi perusahaan. 
Ketika ditanyakan apakah ada kesengajaan dari Polda Metro Jaya yang terkesan mengulur waktu terkait proses hukum ini, Bambang mengatakan hal itu tergantung alat bukti.
“Itu tergantung 2 alat bukti, apakah sudah cukup bukti atau tidak. Kalau dalam tahap penyidikan ternyata tidak ada atau tidak cukup bukti maka harus diterbitkan SP3, dan itu tertuang dalam KUHAP,” ujarnya.
Sebelumnya, Polda menangani kasus dugaan penggelapan yang diduga dilakukan Dirut PT BISM Subhash Chand Sethi, sejak 24 Mei 2012. Namun hingga saat ini tidak jelas lanjutannya kendati bukti tidak cukup. Malah Ditreskrimum Polda melalui Unit V Subdit Harda telah mengirim surat ke Ditjen Bea Cukai untuk memblokir NIK PT BISM, termasuk melarang penerbitan Surat Keterangan Asal barang.
Akibatnya PT BISM berhenti ekspor dan berhenti produksi, dan sekitar 500 karyawan menganggur. Pihak PT BISM akan melapor ke Menkopolhukam dan Kapolri  karena ribuan keluarga karyawaan PT BISM terancam melarat.
Sebelumnya Kuasa Hukum PT BISM Juniver Girsang mengatakan, kliennya beritikad baik dalam berinvestasi di Indonesia, namun Polda Metro Jaya tidak bisa memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi.
“Tindakan Polda minta Dirjen Bea Cukai memblokir NIK PT BISM diluar prosedur hukum yang ada. Terkecuali pemblokiran karean izin-izin ekspor tidak lengkap. Ini faktanya semua ada, dan diperkuat dengan surat dari BKPM dan ESDM bahwa tidak ada masalah dengan perizinan PT BISM,” kata Juniver ketika dihubungi.
Juniver tidak ingin Kliennya dijadikan sapi perah, karena dugaan mengulur waktu yang dilakukan Polda tanpa alat bukti akan menjadi preseden buruk dalam hukum dan dunia investasi di tanah air. 
“Kami telah melapor ke BKPM agar investor asing betul-betul ditangani dan jangan dijadikan sapi perah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu