Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Pancasila terbuka untuk ditafsirkan karena merupakan perwujudan segenap nilai-nilai luhur tidak hanya bangsa secara nasional tetapi juga secara global.
“Sebagai rangkuman nilai-nilai luhur, Pancasila membuka diri untuk terus didialogkan dan ditafsirkan secara bersama-sama, kemudian disepakati secara bersama pula,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (21/11).
Menurut dia, Pancasila bukanlah rangkuman nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia saja. Namun sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang diakui masyarakat dunia.
Selain itu, ujar dia, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, bukan nilai-nilai yang lahir saat ini saja. “Namun sudah ada sejak lama, bahkan berabad-abad yang telah silam,” kata Hidayat.
Karena itu, ia mengemukakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana yang dilakukan rezim orde baru bukanlah langkah yang benar, dan menyalahi pemikiran yang sempat dikembangkan sang proklamator Soekarno.
Menurut dia, pada tahun 1952 ada sekelompok anak muda yang mendeklarasikan organisasi yang disebutnya memiliki asas tunggal Pancasila, namun oleh Bung Karno deklarasi itu ternyata dilarang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi seharusnya menggunakan metode ‘blusukan’ nya dalam mengatasi pertikaian yang terjadi antara TNI dengan Polri, di Batam Kepulauan Riau, yang terjadi Rabu (19/11) dini hari.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
Kata dia, pertikaian antara kedua kubu tersebut sudah terjadi sejak lama, sehingga diharapkan Presiden Jokowi dapat segera menyelesaikan pertikaian tersebut.
“Sekarang itu saatnya Jokowi harus membuktikan bahwa bisa (menyelesaikan). Bahwa akar konflik ini sudah lama. Sejak pemisahan Polri-TNI masalahnya belum tuntas,” ucap Martin.
Politisi dari Partai Gerindra itu, juga menilai, jika tidak diselesaikan dengan segera pertikaian tersebut bakal terus terjadi, dan bisa jadi akan berdampak luas sehingga berpotensi menganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
“Perlu diuji, kepemimpinan Jokowi sebagai presiden untuk menyelesaikannya. Cobalah blusukan itu, coba Jokowi datangi asrama tentara, dia bicara dengan tentara dan polisi. Sekali-kali datang ke barak tentara dan polisi supaya tau persoalan di benak TNI dan Polisi ini. Saya belum pernah liat jokowi blusukan kesana,” ungkapnya.
“Cobalah dipakai resep blusukan ini, Tau akar masalahnya dimana, buatlah keputusan, supaya tidak terjadi lagi, malu juga kalau tiap saat perang,” demikian Martin.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang notaris, Astrid Nur Mariska Yusuf dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
Astrid bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Choisyah yang merupakan Gubernur Banten nonaktif yang ikut terseret dalam kasus tersebut.
“Yang bersangkutan bakal dimintai keterangan sebagai saksi RAC,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (21/11).
Sementara Atut sendiri bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk adiknya yaitu Tubagus Chairy Wardhana alias Wawan. “RAC bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka TCW,” kata Priharsa.
Sejak 6 Januari, KPK menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
Penyidik telah menemukan dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan kasus itu bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Pemerintah Provinsi Banten dan Tubagus Chaeri Wardana selaku Komisaris Utama Bali Pacific Pragama. Ratu Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dari hasil perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Alkes Banten, penyidik KPK juga menjerat Atut dengan pasal penerimaan komisi. Atut dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Atut dijerat empat pasal itu karena diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Gubernur Banten menerima sesuatu, atau memaksa meminta sesuatu, atau menerima potongan padahal diketahui atau patut diduga hal itu supaya dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, terkait dengan proyek alkes Banten. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu