Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil, Drajat Wisnu Setyawan.
Drajat Wisnu bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket elektornik kartu tanda penduduk, di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011-2012.
“Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jumat (21/11).
Pemanggilan atas Drajat Wisnu tersebut, diduga guna mendalami kasus korupsi e-KTP ini. Terlebih lagi, lembaga besutan Abraham Samad cs itu telah melakukan penggeledahan rumah milik Drajat yang terletak di wilayah Pamulang. Dari informasi yang diperoleh Drajat pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Identitas Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Selain Drajat, lembaga tersebut pun mejadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan Pengembangan Imam Bastari dan Direktur Pengawasan PKD Wilayah II Eddy, petinggi Sucofindo Arif Safari dan seorang saksi Mayus Bangun.
Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah kantor Dukcapil Kemendagri, Rabu sore. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang sebelumnya telah menjerat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. 
Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek itu. Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pada 22 April lalu, KPK juga pernah menggeledah kantor Ditjen Dukcapil demi kepentingan serupa. Seusai digeledah, KPK pun mencegah Dirjen Dukcapil Irman bepergian ke luar negeri sejak 25 April 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso diperkirakan akan bersaing ketat dengan ketua umum “incumbent” Aburizal Bakrie untuk menduduki kursi ketua umum selama lima tahun ke depan pada musyawarah nasional (Munas) IX Partai Golkar.
“Saya memperkirakan, Priyo dan Aburizal akan bersaing ketat pada Munas mendatang, karena keduanya sama-sama mendapat dukungan yang tinggi dari para pemilik suara,” kata Ketua Umum (Ketum) Satkar Ulama (salah satu sayap Partai Golkar) Ali Yahya, Jumat (21/11).
Munas IX Partai Golkar dijadwalkan diselenggarakan di Bandung, pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014.
Ada sebanyak 544 suara resmi pada Munas IX Partai Golkar yakni dari DPP satu suara, DPD I 34 suara, DPD II 502 suara, serta Hasta Karya (Ormas mendidikan dan Ormas didirikan Partai Golkar) 10 suara.
Menurut Ali Yahya, sebelumnya Aburizal maupun Priyo sudah menunjukkan surat dukungan resmi dari para pemilik suara yang berhasil mereka kumpulkan.
Aburizal menyatakan sudah mendapat surat resmi dukungan sebanyak 460 suara, sedangkan Priyo Budi Santoso juga sudah menunjukkan surat dukungan resmi bertanda-tangan ketua dan sekretaris DPD II Partai Golkar pendukungnya, 380 suara.
Calon ketua umum lainnya, yakni HR Agung Laksono sudah menunjukkan surat dukungan resmi sebanyak 285 suara, serta Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim telah mendapat dukungan 175 suara.
“Dengan dukungan suara tersebut, hingga saat ini Aburizal dan Priyo mendapat dukungan yang sama-sama tinggi sehingga diperkirakan akan bersaing ketat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan jika pihak pimpinan sudah menerima surat pengunduran diri politisi Nasdem HM Prasetyo selaku anggota DPR RI.
Hal itu, menyusul diangkatnya HM Prasetyo  sebagai Jaksa Agung, Kamis (20/11) kemarin.
“Ya, kemarin sudah saya terima surat pengundurannya, antara jam setengah sepuluh, setengah sebelas,” ucap Setya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11)
Bendahara Umum Partai Golkar itu juga mengatakan, surat tersebut telah ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Rio Patrice Capella.
“Surat-surat sudah resmi, dan tentu ini adalah prosedur yang baik, kita harus memberikan apresiasi,” bebernya.
Oleh karena itu, sambung dia, secara teknis prosedur HM Prasetyo sudah bukan menjadi anggota dewan lagi dengan pengajuan surat tersebut.
“Jadi, itu sudah disampaikan dengan dilampiri pengunduran diri surat pak Prasetyo. Jadi, itu secara prosedur sudah dilakukan. Semuanya sudah clear,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang