Jakarta, Aktual.co — Cokelat, siapa yang tidak memfavoritkan makanan tersebut? Makanan berbahan manis ini banyak digemari oleh anak-anak bahkan hingga dewasa. Dan tahukah Anda ada kabar buruk pagi Anda penikmat coklat. Pasalnya di beberapa negara penghasil cokelat akan mengalami defisit dan hal ini akan mempengaruhi keberadaan cokelat di dunia. 
Produsen cokelat di Swiss, Barry Callebaut Group, menyebutkan bahwa mereka akan mengalami krisis dan defisit cokelat pada tahun 2020. Krisis cokelat ini bisa menyebabkan tingginya harga bahan dasar cokelat menjadi dua kali lipat dari harga 8 tahun lalu. 
Bahkan produsen coklat yang selalu mengirim produknya ke berbagai seniman dan pengolah cokelat itu mengatakan bahwa saat ini permintaan cokelat sangat tinggi, membuat harganya juga ikut melambung. 
Akibatnya cokelat yang diproduksi jadi semakin kecil dan disiasati dengan menambahkan kacang, biskuit atau wafer. 
Dan terkaitnya dengan Isu penyakit Ebola juga menjadi salah satu penyebab langkanya cokelat. Hampir 70 persen produksi cokelat berasal dari kebun cokelat di Afrika Barat. Sementara saat ini wabah Ebola yang menyebar di Afrika menyebabkan pasar jual beli cokelat menjadi terguncang. 
Sebenarnya jika dilihat dan bahkan dirasakan, coklat adalah makanan yang menyehatkan, menyenangkan. Hanya saja cokelat memang mengandung kafein. Namun efek anti oksidan dan anti stres dari cokelat boleh dibilang baik, bisa meredakan stres, mengurangi selulit dan mencerahkan kulit. 
Dan ternyata sekarang salah satu alternatif untuk pengganti cokelat yang dimakan adalah Carob. Konon rasanya mirip dengan cokelat, namun bebas dari kafein. Terbuat dari biji-bijian dan saat ini banyak dijual dalam bentuk serbuk. Nah, Anda bisa memilih cokelat atau carob, yang pasti jangan sampai berlebihan ya. Selain menghemat stok, juga untuk menjaga kesehatan Anda. Dikutip dari laman berita Wanita, Kamis (20/11). 

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP), Aburizal Bakrie sudah memberi instruksi kepada KMP di DPR untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, lantaran pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan sebulan namun sudah banyak membuat pengelolaan situasi politik‎ dan kebijakan yang meresahkan. Khusus untuk keputusan menaikkan harga BBM.

“Kita tahu persis domain keputusan menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM itu ada di tangan Pemerintah. Namun karena ada beberapa hal yang membingungkan maka kita telah menginstruksikan kepada fraksi-fraksi KMP di DPR untuk mengajukan hak bertanya kepada Pemerintah sesusi hak konstitusional yang melekat pada DPR,” kata Ical dalam sambutan deklarasi KMP Jateng, di The Sunan Hotel Solo, Kamis (20/11).

Hal yang harus dipertanyakan terkait ‎penaikan BBM itu adalah hitung-hitungan menaikan harga saat harga minyak dunia turun sebesar 30 persen.

Selain itu, program-program kompensasi yang ditawarkan Pemenrintah, apakah program kompensasi itu sesuai dengan mata anggaran di APBN-P, hingga akan dikemanakan dana yang nantinya berhasil dihemat dengan penaikan harga BBM tersebut.

“Kita ‎akan pertayakan apakah benar-benar sudah siap menjalankan kompensasi itu. Apakah juga nomenklatur dan mata anggarannya sudah sesuai. Jangan sampai ‎program dengan tujuan mulia itu tidak bisa didanai karena momenklaturnya tidak sesuai dengan mata anggaran yang ada di APBN-P. Selain itu juga harus dijelaskan dana ‎yang berhasil dihemat dengan menarik subsidi itu, yang mencapai Rp 120 triliun. Nah dana itu akan digunakan untuk apa?” kata dia.

‎”Kita berharap Pemerintah bisa menjawabnya. Pemerintah memang punya hak tunggal menentukan keputusan itu, tapi dana untuk mengadakan itu (kompensasi) kan harus dapat persetujuan DPR. Karena itulah akan kita pertanyakan. Sahabat yang setia adalah yang mau mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah dikatakan salah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penunjukan politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru menggantikan Basrief Arief dinilai sangat sarat kepentingan politik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menduga bahwa penunjukkan Jaksa Agung itu bukan untuk penegakan hukum, melainkan hanya untuk melakukan pengamanan kasus tertentu.
“Diangkatnya politisi, terjawab bukan penegakkan hukum, jadi jangan berharap banyak,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).
Oleh karena itu, sambung Ketua DPP Gerindra itu pun mengatakan tidak perlu berharap dengan penujukan Prasetyo sebagai orang nomor satu di lembaga Satya Adhi Wicaksana itu.
Pasalnya, kata dia, selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006 tidak menujukan prestasinya.
“Liat saja, konteks penegakan hukum, diangkatnya Prasetyo di kejaksaan tidak berprestasi. Pencari keadilan jangan berharap ada terobosan di institusi itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang