Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41968

Ahok Setuju Tarif Angkutan Umum Naik Seribu, Asal..

Jakarta, Aktual.co —Setelah sebelumnya tak setuju dengan kesepakatan yang dibuat Dinas Perhubungan DKI dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) kemarin mengenai kenaikan Rp1.000 di tarif baru angkutan umum, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya anggukan kepala.
Di mana dia sebelumnya mengaku hanya setuju kenaikan tarif sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya, dan bukan menyetujui kenaikan Rp1.000.
“Saya kira memang sudah ada kesepakatan kok, naik Rp 1.000,” dalihnya, di Balaikota, Kamis (20/11).
Meski setuju tarif angkot naik, tapi Ahok juga memberikan syarat. “Yang penting ke depannya angkot di Jakarta ini mau berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta.” Karena dengan begitu, maka angkutan umum yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bisa dialihkan menggunakan bahan bakar gas (BGG). Sehingga ketika harga BBM nanti naik kembali, tarif angkutan umum tidak akan ikut naik. 
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mengiming-imingi para supir angkutan umum untuk pindah ke Transjakarta dengan upah dua kali lipat. 
“Tahun depan supir bisa dapat lima juta rupiah per bulan. Caranya bagaimana, ya asal kamu harus ikut sistem rupiah per kilometer dan bukan sistem setoran yang membuat macet dengan ngetem sembarangan. Kalau pakai sistem rupiah per kilometer, maka mau ramai atau sepi supir tetap dapat gaji lima juta per bulan,” ujarnya.
Sebagai informasi, kemarin siang pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan pihak Organda mengadakan rapat mengenai kenaikan tarif angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM. Hasilnya, mereka sepakat kenaikan tarif angkutan umum  sebesar Rp1.000. 
Rencananya hari ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar akan melaporkan hasil keputusan kenaikan tarif tersebut ke Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Partai Aceh: Pemerintah Pusat Tidak Ikhlas Terhadap Aceh

Banda Aceh, Aktual.co — Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh menyayangkan pernyataan Menko polhukam Tedjo Edhi Pudjiatno yang menekan Pemerintah Aceh agar mengubah bentuk dan warna bendera Aceh yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 
Hal ini sebagai barter atau syarat mutlak pembahasan lanjutan tentang turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan mandat dari proses perdamaian Aceh sebagaimana termaktub dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menko Polhukam di Kantor Wakil Presiden pada Rabu (19/11) kemarin.
“Pernyataan tersebut bentuk pusat tidak ikhlas merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan dan menjaga perdamaian Aceh, sehingga Pemerintah Pusat harus menekankan Aceh untuk mengubah bentuk dan warna bendera sebagai syarat mutlak untuk pembahasan lanjutan aturan turunan UU PA,” sebut Juru Bicara Partai Aceh, Adi Laweung, Kamis (20/11).

Masalah bendera dan lambang Aceh sudah selesai pembahasannya dan tidak ada khilafiyah lagi, bendera Aceh sudah sah menjadi bendera Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. 
Bahkan, simbol sebagai kedaulatan dan tidak dilakukan sebagai kedaulatan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam BAB XXXVI Pasal 246 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 dan turunan dari hasil penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dalam point 1.1.5.
Pihak DPR Aceh telah memparipurnakan bendera dan lambang tersebut sebagai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Pengesahan dan penetapan bendera dan lambang tersebut berada dalam lampirannya. Fraksi-fraksi yang ada di DPR Aceh pun sudah memberikan persetujuannya secara bersama, jadi tidak ada masalah lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Menkeu Gagal Penuhi Target Penerimaan Pajak APBNP 2014

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa target penerimaan pajak pada APBN-P 2014 tidak akan tercapai mengingat hingga 14 November 2014 penerimaan Direktorat Pajak baru sebesar Rp812 triliuan atau sekitar 75 persen dari target APBN-P.

“Sisa tahun fiskal tinggal 1,5 bulan lagi, maka saya sampaikan, target penerimaan pajak tidak akan sampai 100 persen. Tapi menjelang akhir ini, kami berusaha keras, dengan dukungan semua kanwil, untuk bisa mengurangi gap antara target penerimaan pajak dengan penerimaan aktual nanti,” kata Menkeu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

Menurut Menkeu, penerimaan pajak sementara senilai Rp812 triliun itu disumbang oleh pajak penghasilan sebesar 57 persen dan pajak pertambahan nilai sebesar 40 persen.

Pada kesempatan itu ia mengakui bahwa isu terbesar dalam penerimaan pajak adalah ketidakberhasilan dalam mencapai target. Ia mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir, 2002-2012, hanya dua kali Indonesia pernah mencapai target penerimaan pajak yaitu pada 2004 dan 2008. Pada kasus 2008 dikarenakan ada kebijakan khusus “sunset policy” yang sangat membantu.

Ia juga menyoroti rendahnya jangkauan Ditjen Pajak terhadap potensi pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai alasan kegagalan pencapaian targer tersebut.

Sementara itu terkait dengan cukai yang merupakan pemasukan terbesar ketiga, Bambang mengatakan bahwa target penerimaan cukai selalu tercapai bahkan melampaui.

Ia menyebutkan bahwa hasil pemerimaan cukai didominasi oleh tembakau dan minuman keras. Pada 2014, target penerimaan cukai dari tembakau sebesar Rp111 triliun sedangkan minuman keras sebesar Rp6 triliun.

Menkeu memperkirakan, total penerimaan dari pajak dan cukai pada 2014 akan melewati Rp1.000 triliun. “Ini pencapaian sangat baik. Tapi tahun depan, target yang dikedepankan cukup berat. untuk pajak dan cukai tahun depan tahun yaitu Rp1.400 trilun,” katanya seraya menegaskan komitmen jajarannya untuk mencapai target itu dengan dukungan penuh dari pimpinan negara dan para menteri yang lain.

Lebih lanjut Bambang juga menyoroti rasio perbadingan antara petugas pajak dan para wajib pajak yang dinilainya belum maksimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bentrok Batam Tak Bisa Alihkan Isu Kenaikkan BBM

Jakarta, Aktual.co — Bentrokan yang terjadi antara TNI dengan Brimob dini hari kemarin, di Batam, Kepulauan Riau dinilai tidak akan bisa mengalihkan isu kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah Jokowi-JK.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidiq ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (20/11).
“Saya kira tidak. Kenaikan bbm isu berbeda yang tidak akan tertutup oleh isu Batam,” kata dia.
Pun demikian, sambung dia, bentrokan yang terjadi tersebut menunjukan belum ada penyelesaian komprehensif dan tuntas yang sampai pada akar masalah. Karenanya,  Mabes Polri dan Mabes TNI harus segera duduk bersama bahas serius, tidak sekedar pernyataan terbuka atau kesepahaman bersama.
“Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan. Tidak boleh ada upaya melindungi oknum siapapun yaang terlibat dan bertanggung-jawab. Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan dengan tegas,” ucapnya.
Ia pun juga mengatakan, bentrokan itu tidak bisa dipungkiri juga bermotif persaingan kepentingan pengamanan bisnis yang kadang ilegal.
“Ini yang harus dibongkar habis. Aparat  polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengaan urusan diluar tupoksi yang diatur UU,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Tak Kaget Kampung Pulo Banjir, Ahok Salahkan Pompa Air

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang baru dilantik kemarin, mengaku tak kaget mendengar Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga empat meter sejak pagi tadi. Karena wilayah itu, kata dia, memang termasuk dalam daftar 634 RW yang pasti terendam banjir saat musim hujan tiba di Jakarta.
“Memang pasti banjir. Kita udah ada 634 RW yang pasti kerendam kalau hujan. Makanya kita udah data. Saya juga mau kumpulkan laporan ketua RW, petugas pompa air, dan PU,” ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (20/11).
Namun koordinasi akan segera dilakukan dengan dinas terkait. Senin depan, Ahok akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui penyebab banjir dan cara penanggulangannya. Misal, proyek penanggulangan banjir mana yang bisa dikebut lebih dulu.
Faktor lain yang dianggap Ahok jadi penyebab banjir, yakni banyak pompa air yang tak berfungsi baik. Bahkan ada yang sudah rusak sama sekali. 
“Makanya kalau isi solar untuk pompa ya isi sendiri saja, beli sendiri. Selama ini solar aja ditender, kan lucu. Untuk sekarang kita kirim alat berat sama pompa-pompa. Jadi yang mesti dibongkar ya bongkar yang mesti dikasih sheet pile ya dipasang. Kita musti cepet. Kalau bantuan protap kita cepat. Dinsos suruh bangun tenda,” ujarnya.
Sedangkan untuk penanggulangan banjir, untuk jangka pendek Ahok mengaku hanya akan memonitor dari Balaikota kerja dari Dinas Sosial, Dinas PU dan Badan Penanggulangan Bencana yang turun langsung ke lapangan. 
Sedangkan untuk jangka panjangnya, Ahok mengatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum agar diberi keleluasaan sehingga Pemprov DKI bisa melakukan tindakan sendiri tanpa harus menunggu pusat. “Sekarang kalau kita bisa masuk ya kita masuk.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Golkar Gerak Cepat Galang Interpelasi Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Golkar di DPR RI bergerak cepat untuk menggalang dukungan penggunaan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 
Setelah masing-masing fraksi pada faksi oposisi menyatakan posisinya masing-masing, partai berlambang beringin ini akan menggalang secara kongkrit penggunaan hak interpelasi dimaksud.
“Dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi,” tegas anggota F-PG, Bambang Soesatyo, Kamis (20/11).
Penggunaan hak interpelasi, disampaikan Bambang untuk meminta penjelasan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan kenaikan harga BBM tanpa alasan yang masuk akal. Padahal disaat bersamaan harga minyak dunia sedang turun.
Tekanan beban fiskal bagi pemerintahan baru, lanjut dia, juga relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.
Anggota Komisi III DPR iitu menyesalkan langkah Presiden Jokowi mengambil jalan pintas. Jalan yang disebutnya tidak ada itikad baik terhadap permasalahan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

1...41,96741,96841,969...43,500Halaman 41,968 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya