Jakarta, Aktual.co — Para sopir angkutan kota (angkot) yang beroperasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan demonstrasi di Kantor Wali Kota Kendari, Rabu, dengan menuntut perubahan tarif penumpang menyusul adanya kenaikan harga BBM subsidi.

Mereka meminta Pemerintah Kota Kendari agar segera mengeluarkan peraturan mengenai kenaikan tarif yang baru.

“Harga BBM sudah naik, maka kami minta pemerintah untuk menerbitkan peraturan kenaikan tarif angkutan yang beroperasi di Kota Kendari,” ujar Koordinator Sopir Angkutan Kota Kendari, La Ode Agus, Rabu (19/11).

Para sopir angkot tersebut mengusulkan kenaikan tarif angkutan penumpang untuk masyarakat umum dari Rp3.900 menjadi Rp6.500, dan pelajar serta mahasisa dari Rp2.500 menjadi Rp4.500.

Dalam forum tersebut Koordinator Sopir Angkot Kendari La Ode Agus, menyampaikan agar masyarakat pengguna angkutan umum dan sopir angkutan mendapatkan kepastian akan dampak dari kenaikan BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan tarif angkutan.

Para sopir tersebut juga meminta Pemerintah Kota Kendari agar memahami kondisi lapangan dan terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran trayek di lapangan.

Setelah beberapa saat melakukan demonstrasi, beberapa perwakilan sopir angkot tersebut, melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Kendari, Musaddar Mappasomba bersama pihak Dinas Perhubungan Kota Kendari.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sultra, pengusaha angkutan kota, Organda Kota Kendari, dan perwakilan masyarakat pengguna angkutan umum.

Sementara itu, pelayanan kendaraan angkot di jalan raya terhenti sejak Selasa (18/11) hingga Rabu (19/11) karena para sopir telah melakukan aksi mogok, sehingga masyarakat dan pelajar serta mahasiswa menyewa jasa kendaraan ojek dan taksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah Provinsi Lampung akan meninjau ulang upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1,58 juta yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak inflasi setelah kenaikan bahan bakar minyak.

“Pemprov akan memfasilitasi pertemuan tri partit ulang untuk membahas hal tersebut dalam pekan ini,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Junaidi, di Bandarlampung, Rabu (19/11).

Ia mengatakan bahwa Pemprov Lampung akan mengusulkan peninjauan ulang terhadap UMP tersebut untuk mengatasi dampal inflasi pascakenaikan harga BBM.

Besaran UMP yang telah ditandatangani gubernur Lampung pada pekan lalu, lanjutnya, sebesar Rp1,58 juta yang dinilai kurang ideal karena belum mempertimbangkan dampak inflasi setelah kenaikan BBM.

Arinal mengungkapkan koordinasi dengan pihak terkait akan dilakukan secepatnya pada pekan ini dengan mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung dan serikat buruh untuk membicarakan perlu tidaknya perubahan UMP tersebut.

Kendati demikin menurutnya, Pemprov Lampung hanay berperan sebagai fasilitator dan tidak akan turut campur dalam peninjauan ulang UMP tersebut.

“Saya kira nanti akan ada evaluasi terkait UMP menyusul kenaikan harga BBM,” jelasnya.

UMP yang ditandatangani gubernur Lampung sebesar Rp1,58 juta, hanya naik sedikit dibandingkan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp1,38 juta. Besaran UMP tersebut merupakan terendah kedua di Sumatera setelah Bengkulu yang hanya Rp1,5 juta.

UMP Lampung itu dihitung berdasarkan perkirakan inflasi tahunan dengan parameter inflasi sebesar 13 persen. Apindo Lampung memperkirakan kenaikan inflasi di lampung setelah kenaikan harga BBM adalah sebesar dua persen dari lima persen menjadi tujuh persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka