Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan pemerintah segera menjelaskan alasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada DPR.
“Kami harapkan pemerintah segera menjelaskan ke DPR terkait perhitungan-perhitunganan atas kenaikan harga BBM tersebut sehingga DPR bisa menyelesaikan masalah itu,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (18/11).
Setya berharap pemanggilan pemerintah itu dilakukan dalam waktu dekat dan diharapkan pemerintah proaktif. Hal itu menurut dia harus bisa dilakukan sebelum reses berlangsung yaitu 5 Desember 2014.
“Kami harapkan pemerintah proaktif agar segera menjelaskan kepada DPR agar semuanya jelas,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah namun DPR berkepentingan agar alokasi subsidi diberikan kepada rakyat. Hal itu menurut dia berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“DPR sangat berkepentingan untuk memastikan alokasi subsidi itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut dia, DPR khususnya Komisi VII memiliki perhitungan terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia mengatakan Komisi VII DPR RI telah membahas dan telah mengevaluasi terkait sehingga ketika pemerintah memberikan penjelasannya maka DPR bisa menyampaikan pendapatnya.
“Komisi VII telah membahas dan hari ini melakukan evaluasi sehingga pada saat pemerintah menjelaskan, kami sudah bisa memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Selain itu menurut dia, masyarakat harus tetap tenang dan kondusif terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan persepsi publik terhadap figur Joko Widodo bisa terpengaruh kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan pada Senin (17/11) malam.
“Kepercayaan publik terhadap presiden Jokowi akan menurun. Logika publik akan mengatakan, masa baru satu bulan menjadi presiden sudah membebani rakyat,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (18/11).
Karyono mengatakan seharusnya pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Masalah defisit anggaran yang terjadi, seharusnya dicarikan solusi dengan mengoptimalkan pendapatan sektor pajak yang selama ini menguap hingga ratusan triliun rupiah.
Pemerintah juga bisa menutup kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di pos pengeluaran negara dan mengoptimalkan pendapatan negara melalui badan usaha milik negara (BUMN).
“Audit menyeluruh di sektor minyak dan gas dari hulu hingga hilir juga perlu dilakukan,” tutur Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti itu.
Karyono mengatakan kenaikan harga BBM berpengaruh besar pada kehidupan sosial dan ekonomi karena energi merupakan komoditas vital dalam menggerakkan kehidupan.
“Dunia ini tergantung pada energi. Oleh karenanya, tak berlebihan ungkapan yang mengatakan siapa yang menguasai energi akan menguasai dunia,” katanya.
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter sehingga harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (18/11) malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Riau Annas Maamun mengaku, telah mendapatkan restu dari mantan Menteri Kehutanan Zulkfil Hasan untuk mengajukan perubahan izin kawasan hutan di Riau.

“Waktu ulang tahun Provinsi Riau, saya waktu itu minta dia datang ke Riau. Kemudian dia itu pidato, (yang mengatakan) kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya, maka itulah saya maju,” kata Annas Maamun di gedung KPK, Selasa (18/11).

Namun demikian, Annas berkilah dalam pertemuan itu tidak ada uang yang diberikan. “Tidak ada, tidak ada (uang). Nanti bikin dosa saya, jangan bikin dosa,” tambah Anas.

Annas baru saja merampungkan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus suap alih fungsi di hutan Riau. Dia diperiksa sebagai saksi untuuk tersangka Gulat Mendali Mas Manurung. Selain Annas, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Politikus Partai Persatuan Pembangunan Mochammad Romahurmuziy.

Ketua Umum versi Muktamar PPP Surabaya itu bakal dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun, hingga saat ini Romi sapaan akrabnya belum juga menunjukan batang hidungnya ke lembaga tersebut.

(ant)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai tidak pas waktunya oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes keras, salah satunya dari lembaga legislatif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengatakan jika pihaknya akan menggunakan hak interpelasi (hak tanya) kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Fraksi PKS akan mengambil dn menggalang langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasinya,” kata Ketua Fraksi PKS,  Jazuli Juwaini dalam konferensi persnya, di Ruang Fraksi PKS, di Gedung Nusantara I, Lantai III, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana, pemerintah perlu lebih serius dan konprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.
Oleh karena itu, sambung dia, agar persoalan harga BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan dan membelenggu, maka perlu adanya sikap pemerintah, untuk membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek.
“Melakukan diversifikasi energi, membangun infrastruktur energi secara kokoh, dan memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG) hingga meningkatkan lifting minyak, dan lainnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang