Jakarta, Aktual.co —Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta penundaan pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama (Ahok).
Wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS, Triwicaksana, mengatakan siang ini KMP telah melakukan rapat kordinasi membahas surat permintaan penundaan pelantikan.
Mereka meminta pelantikan Ahok ditunda, lantaran menganggap sidang paripurna yang digelar DPRD DKI hari Jumat lalu yang mengumumkan usulan pelantikan Ahok, adalah cacat hukum dan tidak sesuai  prosedur.
Di mana undangan rapat paripurna, kata Tri, harus ditandatangani sekurang-kurangnya dua orang wakil Ketua DPRD. Selain itu sidang juga harus mencapai quorum. 
“Sedangkan sidang paripurna itu pengundangannya hanya ditandatangani Ketua DPRD saja,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Karena alasan itulah, kata Tri, KMP akan meminta Presiden Jokowi menunda pelaksanaan Ahok.
“Kita akan berkirim surat pada presiden, bahwa rapat paripurna yang kemarin tidak sah. Dan meminta presiden untuk menunda pelantikan Ahok, kita minta agar mekanisme yang ada sesuai koridor, ketentuan yang sesuai.”
KMP selanjutnya akan tetap meminta tafsiran kepada Mahkamah Agung, sebagai bagian dari kesepakatan bersama pimpinan DPRD DKI terkait polemik penafsiran payung hukum pelantikan Ahok. 
“Kita berkirim surat dulu agar Jokowi menunda pelantikan Ahok sampai kesepakatan itu terjadi di DPRD. Kesepakatan itu ya kita konsultasi dulu ke MA, baru selanjutnya kita akan melakukan paripurna ulang. Jadi surat yang kemarin ditahan Ketua DPRD sudah kita dapatkan,” pungkasnya
Diketahui, KMP menuding Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi telah melanggar kesepakatan bersama untuk berkonsultasi ke MA dan Kemendagri. 
Dari pantauan Aktual.co, sejak pukul 11.00Wib ke empat orang wakil Ketua DPRD dari KMP melakukan rapat kordinasi di Lantai sembilan Gedung DPRD DKI.
Mereka yakni, Triwicaksana dari Fraksi PKS, M. Taufik dari Fraksi Gerindra, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat-PAN, dan Abraham Lunggana dari Fraksi PPP.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ratusan massa dari Hizbut Tahrir menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara Republik Indonesia. 
Massa yang berkumpul sejak pukul 13.00Wib ini menolak keputusan Pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hizbut Tahrir mengatakan keputusan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang sangat zholim karena menyengsarakan rakyat Indonesia.
“Ini besar kemungkinan adalah tekanan dari asing. Rezim yang ngakunya merakyat tapi kenyataannya sangat mencekik rakyat, ini tidak pantas didukung. Dalam syareat Islam itu barang milik umum yang pengelolaanya diserahkan kepada negara harus diserahkan kepada rakyat,” kata juru bicara Hizbut Tahrir, Muhammad Ismail Yusanto, di Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Mereka juga menuding Jokowi sebagai antek asing karena telah terbukti sangat pro asing.
Karena dengan dinaikannya harga BBM maka Jokowi telah terbukti menyukseskan liberisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi).
“Jokowi antek Asing, yang dibiayai sembilan Taipan. Sudah ditetapkan harga BBM naik 2.000 rupiah, sangat geram kita mendengar ini, tega-teganya yang belum genap sebulan. Ini jelas antek asing untuk golkan liberalisasi sektor hilir,” ujarnya.
Akibat aksi Hitbuz Tahir siang hari ini arus lalu lintas dijalan merdeka mengalami kemacetan. Sejumlah aparat kepolisian juga telah disiagakan depan istana negara untuk mengamankan jalannya aksi unjukrasa menolak kenaikan harga BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melelang sebanyak 2.621 paket proyek yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mayoritas untuk membangun infrastruktur dan pengadaan barang.

“Saat ini proses lelang mendekati 90 persen dan sebagian ada juga yang sedang dikerjakan,” kata Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Tangerang Iskandar di Tangerang, Selasa (18/11).

Iskandar mengatakan semua proyek tersebut diperkirakan rampung hingga akhir Desember 2014, maka diharapkan bagi pemenang lelang harus dapat menuntaskan pekerjaan.

Pihaknya mencatat terdapat sebanyak 739 paket pada Dinas Cipta Karya dan saat ini sedang dalam pekerjaan proyek fisik yakni pembuatan jalan dan bangunan.

Sedangkan paket lainnya berupa pengadaan alat cetak, alat tulis, perlengkapan kantor, makan dan minum hingga kelengkapan dan pemeliharaan perkantoran di lingkup Pemkab Tangerang.

Namun paket proyek itu semuanya menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2014.

Menurut dia, bila pekerjaan proyek itu tidak rampung hingga akhir 2014, maka serapan APBD tidak tercapai.

Pihaknya mengharapkan pemenang lelang untuk mengerjakan proyek dengan mengutamakan kualitas sehingga tidak mengalami masalah hukum belakangan nantinya.

“Semua pekerjaan harus sesuai aturan dan jangan sampai menyalahi karena sangat berpotensi terhadap pelanggaran hukum bila dikerjakan asal-asalan,” katanya.

Demikian pula untuk pengadaan barang harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan menyangkut kualitas merupakan prioritas utama.

Dia menambahkan, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi akan dikembalikan dan pemenang harus menyiapkan kembali.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid