Jakarta, Aktual.co — Peneliti independen Dede Nugrogo menilai, Direksi BUMN terpilih harus orang-orang yang berkompeten.

Hal itu dia ungkapkan menanggapi proses seleksi tertutup calon Direksi BUMN, yang dilakukan Rini Soemarno.

Pemilihan tersebut, kata dia, harus terbuka atau transparan bahkan jika perlu minta bantuan head hunter.

“Bagian dari rekrutmen terbuka, transparan, cari dari seperti waktu Pak Jokowi-JK minta bantuan dari yang namanya Head Hunter (KPK dan PPATK),” kata Dede di Jakarta, Minggu (16/11).

“Minta Head Hunter itu untuk mencari kandidat-kandidat yang bagus, yang jempolan.”

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno mengadakan seleksi direksi BUMN. Namun, seleksi tersebut diadakan secara tertutup. Hal itu dinilai sejumlah pengamat politik sebagi hal yang melewati kewenangan presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemberitaan mengenai eksodus warga sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ke wilayah Sabah, Malaysia, tidak benar, demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Antara, Sabtu.

Hal itu berdasarkan informasi yang diterima Kemlu dari Plt. Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, dan dari Camat Lumbis Ogung, Daud, serta pernyataan pers pejabat Pemerintah Daerah setempat yaitu Bupati Nunukan, H. Basri, dan Komandan Korem 091, Brigjen TNI Nono Suharsono.

Pengamatan di lapangan oleh instansi teknis dan Pemda serta hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tidak ditemukan eksodus WNI dari desa Kinokod, Simantipal dan Sinapad ke wilayah Malaysia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, proses rekrutmen seleksi direksi BUMN harus dibuat secara transparan dan diketahui oleh publik.

“Bukan berarti masyarakat harus ikut memilih, tetapi sejauh mana masyarakat mempunyai akses untuk mengetahui calon-calon pemimpin tersebut,” kata dia dalam diskusi di kawasab Tebet, Jakarta, Minggu (16/11).

Ray menyarankan, dalam seleksi tersebut harus memilih orang tepat, yang memiliki misi bukan hanya untuk menyehatkan BUMN dalam keuangan tetapi juga orang yang bisa menjadikan BUMN menjadi perusahaan yang dapat memberi input yang besar untuk negara.

“Implikasi dari semua ini adalah pengelolaan BUMN yang baik, beri input yang besar untuk keuangan negara. BUMN tidak boleh lagi jadi sapi perahan dari partai-partai politik,” kata Ray.

Atas dasar itu, Ray mengatakan proses transparan itu harus dilakukan dalam proses seleksi direksi BUMN.

Artikel ini ditulis oleh: