Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi di sela rangkaian Pertemuan Puncak G20 di Brisbane, Australia, Sabtu pagi (15/11), guna membahas kerja sama di bidang ekonomi kreatif.

“(Kita meningkatkan) kerja sama berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi kreatif baik berkaitan dengan produk kulit dan produk-produk fashion,” kata Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menlu Retno LP Marsudi. Selain produk fashion juga dibahas kerja sama di bidang produk minyak kelapa sawit untuk pasar Eropa.

Selama rangkaian kunjungannya ke Tiongkok, Myanmar dan Australia, kepala negara melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat, antara lain PM Tiongkok Xi Jinping, Presiden Tiongkok Li Keqiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Vietnam Truong Tan Sang, PM Selandia Baru John Key dan Presiden AS Barack Obama.

Presiden Jokowi berada di Australia untuk menghadiri Pertemuan Puncak G20. Ini merupakan kehadiran pertama Presiden Jokowi ke forum tersebut sejak dilantik pada 20 Oktober 2014.

Pada Jumat malam (14/11) setibanya dari Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Australia Tony Abbott dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Brisbane.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik menyorot rekam jejak salah satu perusahaan besar BUMN yang bergelut di dunia maritim, Pelindo II.

Riza menilai jika perusahaan tersebut dalam lima tahun terakhir menghabiskan anggaran Rp 10 Triliun. Namun, kata dia, anggaran itu tidak digunakan secara maksimal. Sebab, masih ada beberapa proyek di Pelabuhan yang mandek.

Dia juga mengkritisi kinerja keuangan Pelindo II. Hal itu dikarenakan pada 2013 lalu Pelindo II memperoleh keuntungan diatas Rp 2 triliun, tapi pada tahun ini jumlah tersebut sulit diperoleh.

“Pelindo II 2013 lalu labanya diatas Rp 2 triliun, tapi tahun ini peluangnya tidak sampai disitu. Kinerja keuangan mereka buruk. Ditambah lagi September 2014 ini mereka dapat pinjaman USD 1,25 juta atau Rp 15 triliun dari Deutsche Bank dalam 5 tahun. Gimana mereka bisa bayar itu?” kata Riza, di Jakarta, Minggu (16/11).

Indonesia, kata Riza, harus membangun kemitraan yang kuat untuk memperbaiki sektor industri kelautan, termasuk merevisi seluruh jajaran direksi Pelindo II jika ingin menjadi poros maritim dunia. Agar perusahaan tersebut menjadi penggerak untuk meraup keuntungan negara dari sektor kelautan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seleksi tertutup para calon Direksi BUMN yang dilakukan oleh Rini Soemarno terus mendapat kritik dari berbagai kalangan.

Bahkan, aktivis Arif Susanto menyesali proses seleksi calon Direksi BUMN itu diserahkan oleh Rini Soemarno kepada perusahaan swasta, yakni PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

“Jangan sampai negara ini berubah dari republik ke korporatokrasi,” kata dia, di Jakarta, Minggu (16/11).

Arif juga mengkritik direksi BUMN yang mempunyai gaji besar sekitar Rp 100-200 juta dan pendapatan mereka yang rata-rata Rp 5-7 miliar per tahun, namun hanya menimbulkan kerugian negara.
Menurut Arif, hal ini berlawanan dengan visi BUMN sebagai tonggak perekonomian nasional.

Dia khawatir, gaji besar para direksi BUMN itu justru dimanfaatkan golongan tertentu untuk menyuap sejumlah partai politik.

“Jangan-jangan direksi BUMN diberi gaji besar memang untuk beri suap ke parpol, BUMN jadi sapi perah,” kata Arif.

BUMN, kata Arif, harus dikembalikan kepada fungsi aslinya yaitu sebagai penghasil keuntungan negara. Rini diminta harus memilih para direksi yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang mumpuni agar bisa menambah keuangan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla didesak segera menyelesaikan permasalahan tidak transparansinya rekrutmen pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. 
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan praktik pengelolaan BUMN dengan cara yang tidak sepatutnya, salah satunya disebabkan oleh tiadanya transparansi dalam rekrutmen pimpinan. Sebagai presiden, Jokowi pun diharap mampu selesaikan masalah ini. 
“Ini salah satu janji Jokowi kepada rakyat Indonesia. Selain janji untuk tidak bagi-bagi kekuasaan, tetapi Jokowi diharapkan betul akan kemampuan dirinya untuk mendesain mekanisme yang transparan,” ujarnya, dalam diskusi  bertema “Hentikan Penjarahan BUMN: Tolak Seleksi Tertutup Direksi BUMN”,di Warung Dapur Selera, Jakarta, Minggu (16/11).
Dijelaskannya lebih lanjut, BUMN selama ini paling banyak mengeluarkan dana pemerintah. Maka sudah seharusnya rakyat Indonesia memperhatikan proses rekrutmen pimpinan BUMN yang tidak transparan.
Dengan transparansi itu, ujarnya, diharapkan Pemerintahan Jokowi bisa memisahkan antara kepentingan Partai Politik dan BUMN. Karena selama ini keberadaan BUMN dan Parpol sulit dipisahkan. Di mana terjadi campur tangan yang luar biasa antara penguasa dan parpol pendukungnya di BUMN. Akibatnya, BUMN merugi lantaran jadi sapi perahan pemerintah dan parpol yang berkuasa.

Artikel ini ditulis oleh: