Jakarta, Aktual.co —  Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Musakkir diringkus aparat kepolisian saat “pesta” sabu bersama mahasiswi Nilam di kamar 312 Hotel Grand Malibu, Makassar.
“Ada informasi yang diterima kalau ada pesta narkoba di Hotel Malibu dan anggota yang mendapat laporan itu memastikan ke lokasi kejadian dan mendapati pelaku sedang nyabu di dalam kamar hotel,” ujar Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Syamsu Arib di Makassar, Jumat (14/11).
Bukan cuma Prof Musakkir yang merupakan guru besar itu tetapi juga dosen lainnya bernama Ismail Alrip SH MKN yang diamankan karena diduga ikut menikmati barang terlarang tersebut.
Bahkan, setelah penangkapan ketiga orang dari kalangan dosen dan mahasiswa Unhas itu, polisi kemudian menggeledah kamar 205 dan menangkap dua orang lagi yakni Syamsuddin (44) dan Ainun (18).
“Karena informasinya yang menggunakan narkoba bukan cuma di satu tempat, tetapi di beberapa kamar, akhirnya kita geledah kamar yang dimaksud dan mendapati mereka lagi nyabu,” katanya.
Syamsu menjelaskan penangkapan Syamsuddin dan Ainum merupakan tindak lanjut dari pengembangan kasus atas tersangka Ito yang merupakan staf Zona Cafe di daerah Daya yang lebih awal diciduk di rumahnya.
Syamsu menjelaskan jika para pengajar yang tertangkap sedang nyabu itu adalah orang terpelajar dengan disiplin ilmu hukum pidana dan bahkan salah satu dari keduanya itu adalah Ketua Lembaga Hukum (LBH) Unhas.
Kuasa hukum keduanya, Acram Mappaona Azis, menegaskan bahwa kedua kliennya yang berasal dari Fakultas Hukum Unhas itu sedang berada di hotel untuk keperluan akademik.
“Klien saya itu berada di hotel karena ada karya ilmiah yang mau dikerjakannya. Awalnya Pak Prof itu sendirian di dalam kamar, kemudian rekannya dan mahasiswanya datang belakangan,” katanya.
Mengenai kliennya terbukti atau tidak, ia menyarankan untuk menunggu hasil penyelidikan polisi karena urine yang bersangkutan masih diperiksa.
Wakil Ketua Senat Unhas Ambo Ala mengaku sudah mendapat informasi terkait tertangkapnya Pembantu Rektor III dan seorang dosen terkait kasus narkoba oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar itu.
“Senat sudah mendapat infonya. Sementara dibahas oleh Majelis Etik Unhas. Terkait sanksinya, nanti diputuskan oleh komisi. Kita tunggu saja apa hasil penyelidikan polisi,” katanya.
Selain menangkap terduga pengonsumsi sabu, polisi juga menyita dua paket sabu lengkap dengan alat hisapnya serta menyita 1 gram sabu, dua butir ekstasi dan satu alat penghisap sabu (bong).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Selain menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo juga meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Masukan tersebut, kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi disetiap lembaga kementerian Jokowi.
“Khusus Kabinet Kerja, disamping sampaikan harta, juga meminta masukan penting dalam melaksanakan tugas,” kata Zulkarnaen di kantor KPK, Jumat (14/11).
Meski begitu, sambung Zul sapaan akrabnya, diharapkan para menteri maupun jajarannya dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan LHKPN. Dia pun mengapresiasi langkah para menteri Jokowi yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.
“KPK sudah sering terima menteri-menteri kabinet kerja dan mantan menteri era SBY dan legislatif. Khusus untuk Kabinet Kerja, ada 10 menteri dan satu wamen, legislatif sudah 17 orang.”
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengaku, kementeriannya akan menekankan bahwa akan mengedepankan wajib lapor LHKPN.
“Kami tekankan soal internal kementerian, diharapkan perluas kewajiban LHKPN untuk jajaran mereka masing-masing untuk semua jabatan yang dinilai strategis. Untuk tambahan harta yang dinilai pogtensi menyimpang dan bentuk unit-unit pengendali gratifikasi di masing-masing kementerian

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama hingga periode sebelumnya.
“Kita ekspose perkara itu, ternyata setelah dilakukan penyidikan, berkembang kasusnya yang semula terkonsentrasi 2012-2013, ternyata periode 2010-2011 juga ada,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/11).
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Menteri Agama 2009-2014 Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus ini.
Namun Zulkarnain enggan menjelaskan temuan KPK mengenai modus korupsi dalam periode 2010-2011.
“Iya tentu kita putuskan, kita harus lihat juga dengan waktu,” ungkap Zulkarnain.
KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.
Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji, padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.
Dalam rombongan, selain Suryadharma Ali, ada juga mantan Wakil ketua komisi IX DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz dan mantan anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati.
Selain itu; istri Suryadharma, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono hingga total ada 34 orang dalam rombongan yang diangkut PT Al Amin Universal. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby