18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42152

Pelantikan Tertutup, Ini Tanggapan Andi Widjajanto

Jakarta, Aktual.co — Tertutupnya pelantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet di istana kepresidenan hampir-hampir tidak pernah terjadi di zaman pemerintahan sebelumnya.
Apakah tanggapan Andi Widjajanto? putra politisi PDI Perjuangan almarhum Theo Syafei ini mengatakan bahwa prosesi pelantikan itu hanya keserdehanaan saja. Dan Andi juga memastikan tidak ada rahasia yang terjadi dalam pelantikan itu.
“Berjalan seperti pelantikan pejabat biasa kok,” ucapnya di gedu. Kenapa acaranya sebelum sidang Kabinet? Andi menjawab sengaja memang dicari waktunya sebelum sidang kabinet. (Baca: Pelantikan Andi Widjajanto Tertutup)

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri Jokowi Tolak Panggilan DPR, Ini Tanggapan Aziz

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI telah menggelar rapat pleno terkait hal yang akan dikerjakan pada pekan ini. Salah satunya, memanggil Menkum HAM Yasonna Laoly, BNN dan Kapolri.
Akan tetapi, PDIP mengimbau agar para menteri Presiden Jokowi tak hadiri panggilan DPR sampai dualisme yang terjadi di parlemen selesai.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin menanggapi santai imbauan PDIP itu. Menurut dia, pihaknya hanya akan mengikuti mekanisme yang ada.
“Ada panggilan pertama, kedua, ada mekanisme,” kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Meski demikian, Aziz yakin jika menteri-menteri Jokowi akan hadir jika dipanggil Komisi III DPR. Apalagi, pemanggilan DPR juga terkait kepentingan kementerian itu sendiri.
“Saya rasa Insya Allah hadir, kalau dia paham konstitusi, hadir,” kata dia.
Dia menjelaskan, rapat Komisi III DPR tidak hanya soal pengawasan, melainkan bicara soal anggaran. Jika tak hadiri rapat anggaran, Aziz menambahkan, pihaknya akan memblok anggaran tersebut, atau tidak mencairkan anggaran itu.
“Kan rapat tidak hanya pengawasan. Ada UU anggaran, kalau anggaran tidak mau dibahas ya diblok, dibintangi nanti,” kata dia.
Sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah meminta kepada pemerintah agar tidak menghadiri panggilan DPR versi Koalisi Merah Putih. Sebab, pihaknya juga punya pimpinan DPR sendiri yang dinilai lebih konstitusional.

Artikel ini ditulis oleh:

Muhammad Husen: Pemerintah dan Pertamina Butuh Petral

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen menegaskan bahwa alasan mengapa anak usaha PT Pertamina yakni Pertamina Energi Trading Limited (Petral) tidak dibubarkan karena masih dibutuhkan oleh Pemerintah maupun Pertamina.

“Karena fungsi Petral sebagai anak perusahaan pertamina. Pertamina suruh Petral yang melakukan pembelian,” kata Husen di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mengungkapkan bahwa impor langsung dari negara produsen minyak, memang tidak dilakukan karena berbeda tujuan.

“Pembelian minyak ke Angola, saya kira sudah biasa antara goverment. Namun, tetap untuk kilang kita, sedangkan kalau produk impor kan untuk pemakaian kita,” tambah dia.

Husen mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah berpikir guna mencari cara lain yang lebih efisien.

“Kita lagi cari cara lagi, untuk lebih efisien, dengan langsung ke negaranya bukan dengan perantara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DKI Jakarta Targetkan RTH Tahun 2030

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menargetkan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota negara Indonesia itu akan tercapai pada tahun 2030.

“Saat ini ruang terbuka hijau di provinsi ini masih sepuluh persen dan masih di bawah ketentuan Undang Undang,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar di Jakarta, Senin (3/11).

Ia menjelaskan, dalam memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang setiap provinsi, kabupaten/kota dapat menyediakan area publik minimal 20 persen, pihaknya melakukan pembebasan lahan di kawasan DKI Jakarta guna memenuhi ketentuan tersebut.

“Kami terus berupaya melakukan penambahan luasan lahan melalui pembebasan tanah di wilayah DKI Jakartaka,” katanya.

Adapun prioritas pembebasan lahan itu terdiri dari peruntukkan hijau umum, peruntukan hijau taman dan peruntukkan hijau makam.

Pihaknya mengakui RTH yang ada masih berada di bawah ketentuan dan pihaknya terus berupaya mencapai ketentuan itu dengan berbagai kegiatan.

Ia mengatakan, idealnya luas kawasan area publik di DKI Jakarta itu mencapai 30 persen dari total luas wilayah di provinsi itu.

Ia menyebutkan RTH di Provinsi DKI Jakarta tersebar di 2.523 lokasi dengan luas lahan 2.734 hektare.

Pihaknya meyakini ketersediaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi itu.

“Kami optimistis RTH Provinsi DKI Jakarta akan tercapai pada tahun 2030,” katanya.

Pihaknya juga berharap kepada seluruh warga di provinsi itu untuk selalu menyediakan ruang terbuka di setiap halaman depan rumah sebagai lokasi resapan dan ruang terbuka hijau.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Wapres JK Pastikan Harga BBM Naik Bulan November

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan November 2014 setelah melalui berbagai persiapan matang, antara lain menyebarkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ke masyarakat yang berhak.

“Pokoknya kenaikan harga BBM bulan inilah,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (3/11).

Dikatakan, pemerintah masih harus menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada seluruh masyarakat yang memang berhak menerima.

Wapres mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah mengalihkan subsidi dari konsumsi ke produktif, yaitu dari masyarakat yang selama ini mampu ke masyarakat yang kurang mampu.

“Sekarang ini kan subsidi kita berikan kepada orang yang punya mobil. Itu yang akan kita ambil dan akan kita alihkan subsidi tersebut ke rakyat yang kurang mampu,” kata Jusuf Kalla.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat memberikan ruang fiskal memadai agar pemerintah memiliki dana untuk belanja infrastruktur dan sosial, mengurangi beban impor migas serta menjaga konsumsi BBM agar volume tidak terlampaui.

Dalam APBN-Perubahan 2014, pemerintahan sebelumnya bahkan telah memberikan alokasi anggaran dana risiko sebanyak kurang lebih Rp5 triliun untuk biaya perlindungan sosial, sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, apabila diberlakukan sebelum berakhirnya 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PDIP Harap MPR Carikan Solusi Bagi DPR

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah berharap MPR dapat mencarikan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang terjadi di DPR saat ini.
Dimana saat ini sedang terjadi dualisme pimpinan DPR akibat pembentukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Saya berharap MPR dapat mengayomi lembaga lain, dan diperlukan tokoh-tokoh pimpinan dan mampu keluar dari formil dan mampu mencari jalan keluar dari kamar DPR. Kita berharap seperti pak Taufik (Taufik Kiemas) dan mampu menjadi tokoh penengah,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/11).
Mantan anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu mengakui jika MPR kehilangan sosok seperti almarhum Taufik Kiemas.
“Kita merasakan ada yang hilang, sebagai pengayom lembaga sebagai fasilitas politik. Kita merasakan kehilangan figur Pak Taufik Kiemas yang melampaui tugas-tugasnya dan mampu memediasi pihak-pihak berkonflik,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain