Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri bahwa DIY tanpa kata “provinsi”.

“Setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendengarkan aspirasi rakyat sesuai dengan sikap sedari awal bahwa, penyebutan DIY tanpa kata “provinsi”, FPDIP memberikan apresiasi dan dukungan pada keputusan Mendagri ini,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Minggu (16/11).

Ia mengatakan kebijakan Mendagri secara tegas menghentikan polemik ini berdasarkan kesejarahan dan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dengan sikap resmi bahwa penyebutan DIY tanpa didahului kata “provinsi”.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 1 jelas disebutkan bawah DIY merupakan daerah Provinsi dari NKRI. Artinya meskipun tidak menggunakan kata “provinsi”, DIY adalah daerah provinsi dalam NKRI yang juga taat pada peraturan perundang-undangan lain di Indonesia,” kata Eko.

Menurut Eko, keputusan Mendagri ini sekaligus menjadi wajah sikap Presiden Joko Widodo yang mengerti suasana batin rakyat DIY dan konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

“Kami berharap gubernur dan jajarannya segera melaksanakan tugas sesuai perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, khususnya dalam lima urusan dan administrasi pemerintahan setelah tidak lagi menggunakan kata “provinsi”,” kata dia.

Momentum ini, lanjut Eko, harus dimaknai bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada DIY, sehingga harus mendorong Pemerintah Daerah DIY berjuang dan bekerja lebih keras lagi, tidak hanya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman rakyat DIY, juga DIY harus menjadi pelopor dalam menjaga keutuhan NKRI, pelaksanaan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kami mendukung pemerintah daerah dan rakyat DIY untuk menjadi pelopor dalam membangun ke-Indonesiaan kita sesuai amanat konstitusi,” kata Eko.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar menuturkan, ada keterkaitan erat antara pengentasan kemiskinan dan pariwisata. Relevansi pariwisata dan kemiskinan, kata Sapta, telah diakui dalam Konferensi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) di Uzbekistan pada 2014.

“Kemajuan pariwisata akan mengangkat kesejahtera 1 dari 10 penduduk sebuah negara,” ujarnya saat menjadi pembicara pada  lokakarya  bertajuk  IPEC 2014 (Indonesia Poverty & Empowerment Conference), Minggu (16/11).

Lantaran hal itu, potensi penting yang mesti dikembangkan adalah keberadaan desa wisata sebagai salah satu strategi unggulan dalam memutus rantai kemiskinan di pedesaan. Pada 2013, pemerintah mendukung pengembangan 490 desa menjadi desa wisata dengan bantuan finansial antara Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Menurutnya, hal itu terjadi karena pariwisata akan mengakselerasi potensi ekonomi, sehingga memberi manfaat pada pelakunya. Pariwisata, Sapta melanjutkan, juga bermanfaat langsung pada kelestarian lingkungan dan budaya, karena kedua hal tersebut menjadi potensi yang harus dijaga agar sebuah destinasi tetap layak dikunjungi.

Kelebihan lain dari pariwisata, kata dia, karena mendorong kewirausahaan di tingkat lokal sehingga potensi kreatif warga akan dihargai.

Sementara itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia Prof. Subroto mengakui kekuatan pariwisata yang bahkan bisa menjadi the enginee of growth (pendorong pertumbuhan ekonomi) yang keempat setelah perdagangan internasional, konsumsi domestik dan investasi. Namun, untuk meningkatkan kemakmuran, pariwisata harus dibangun berdasarkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak menciptakan kesenjangan baru dalam masyarakat.

“Teori ekonomi yang menyebut keserakahan individual adalah hal yang baik sudah tidak relevan. Krisis ekonomi global yang sudah berkali-kali terjadi adalah akibat penerapan teori itu,” papar dia.

Namun Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Satrio Brojonegoro menyebut, Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia perlu mewaspadai kesenjangan pertumbuhan pariwisata antara Bali  utara dan Bali selatan. Di saat pariwisata massif berkembang di Kuta, Sanur dan Nusa Dua, daerah utara nyaris tidak meneriam manfaatnya.

Karena itu, pihaknya justru mengembangkan potensi lokal di kawasan Bali utara misalnya dengan pengembangan varietas buah dan sayuran lokal di Desa Sudaji, Buleleng. Diharapkan nantinya buah dan sayuran lokal itu dapat menjadi pemasok bagi kebutuhan pariwisata. Strategi ini juga  menggambarkan bahwa tidak seluruh wilayah di Bali harus menjadi lokasi wisata untuk dapat mengakses berkah dari pariwisata.

Artikel ini ditulis oleh: