Jakarta, Aktual.co — Tersangka penghinaan terhadap Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri, Muhammad Arsyad, akhirnya dipulangkan ke rumahnya setelah sempat mendekam di tahanan Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar, penyidik memulangkan Arsyad di pagi hari tadi lantaran untuk menghindari macet.
“Kan belum macet kalau pagi, Kalau pagi sudah selesai kenapa siang,”,  kata Boy di Mabes Polri, Senin (3/11).
Selain itu, Boy menambahkan, Arsyad diharuskan wajib lapor guna melengkapi keterangan tambahan. “Seminggu satu kali, jika di dalam pelaksaan masih ada keterangan tambahan yang diperlukan penyidik untuk pemberkasan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono tetap ngotot bahwa lebih dari 600 bus transjakarta hasil pelelangan sudah sesuai persyaratan. Udar pun menolak tudingan soal adanya penyimpangan spesifikasi teknis bus transjakarta hasil pengadaan pada 2013.
Dia pun mengklaim, tidak ada penyimpangan spek teknis dari bus-bus transjakarta hasil pengadaan 2013. “Semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis seperti yang pertama,” kata Udar ketika bersaksi dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Namun demikian, jaksa penuntut umum tetap yakin ada bus-bus itu tidak sesuai spesifikasi. Sebab menurut mereka, hasil telaah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam menyusus spesifikasi teknis tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.
Jaksa berpendapat, BPPT hanya membuat telaah spek teknis berdasarkan pengadaan tahun sebelumnya. Jaksa menilai, bila mengacu pada beleid soal aturan keamanan kendaraan, bus transjakarta merek Yutong dan Angkai tidak lolos persyaratan. Terlebih lagi,  soal berat total kendaraan bus gandeng dan bus single (tunggal), termasuk kelengkapan side impact bar (penyangga benturan samping) buat melindungi tabung gas apabila ada benturan dari arah samping.
“Pas kejadian ini, saya baru baca-baca perpres lagi,” kata Udar.
Udar mengatakan, karena kasus ini terbongkar, maka Pemprov DKI hanya menyelesaikan pembayaran 125 unit bus transjakarta. Sedangkan sisanya, sambung dia, sekitar 531 unit belum lunas dan mangkrak di tempat penyimpanan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
“Ada 531 unit yang belum dibayar Pemprov DKI. Busnya masih ada di Ciputat, yang kondisinya sama dengan yang pengadaan pertama. Jadinya mangkrak dan sayang, padahal DKI butuh bus,” kata dia.
Meski begitu, Udar mengakui 14 bus transjakarta berkarat ramai diberitakan oleh media massa beberapa waktu lalu juga termasuk yang belum dibayar. Tetapi menurut dia, sebenarnya hal itu tidak masalah lantaran produsen menjamin akan bertanggung jawab akan hal itu.
“14 bus yang karatan termasuk yg 531 unit itu. Bus karat sebenarnya enggak masalah karena kan akan ada penggantian. Karena kontraktor bersedia menanggung penggantian suku cadang dan servis selama satu tahun penuh. Tapi karena pemberitaan dan opini publik yang demikian hebat, makanya jadi seperti ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yakni PDIP, PKB, PPP, NasDem, Hanura untuk bergabung dalam komisi maupun kelengkapan dewan yang ada.
“Kalau mereka rapat kumpul-kumpul enggak bisa dibilang paripurna karena prosedurnya sudah detail diatur di tata tertib. Makanya, Saya usulkan ke teman-teman (KIH), ayo gabung,” kata Fahri, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/11).
Menurut dia, pada dasarnya konsolidasi yang dilakukan oleh KIH sah saja dilakukan. Namun secara aturan, tidak ada landasan hukum yang bisa menjadi dasar. Seluruh pertemuan pun hanya dianggap sebagai lobi dan rapat fraksi yang diperluas.
“Kita bukan larang. Itu semua ada prosedurnya. Kalau kumpul-kumpul tidak boleh di ruang paripurna. Itu khusus paripurna,” kata dia.
Menurutnya, masih banyak ruang komunikasi yang bisa dilakukan. Bila KIH menginginkan posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebaiknya seluruh fraksi menyerahkan nama-nama terlebih dahulu.
“Semestinya ada perwakilan di komisi dari fraksi. Tapi mereka enggak mau setorkan nama. Daftar dulu di AKD, di sana nanti negosiasinya. Bukan di paripurna, tapi di Komisi dan AKD. Kita tunggu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang