Jakarta, Aktual.co —  Tertutupnya pelantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi – JK, menuai kritikan beberapa elemen masyarakat.
Seperti yang dikatakan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, yang menganggap pelantikan tersebut sepatutnya tidak dilakukan secara tertutup.
“Itu memang perlu dipertanyakan kenapa harus tertutup,” ucapnya kepada Aktual.co di Jakarta, Senin (11/3).
Ia juga mengatakan Presiden Jokowi memang tidak biasa melakukan seremonial seperti itu tetapi seengganya hal tersebut patut diketahui oleh media dan masyarakat.
“Mungkin seperti itu gayanya Presiden Jokowi selalu dengan tertutup, tetapi mestinya pelantikan itu diumumkanlah,” ujarnya.
Boyamin juga berharap pelantikan-pelantikan kedepannya tidak tertutup seperti ini.
“Saya berharap pelantikan pejabat setingkat menteri tidak dilakukan seperti ini lagi dengan cara tertutup,” tutupnya.
Seperti diketahui, Pelantikan Andi Widjajanto dilantik secara tertutup oleh Presiden Joko Widodo sebagai Sekretaris Kabinet, Senin (3/11). pelantikan tersebut awak media pun tidak diperkenankan mengambil gambar proses pelantikan ini. (Baca: Andi Wijajanto Dilantik Jadi Seskab)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menginginkan segera terjalin komunikasi yang baik dengan DPR tandingan yang dibentuk fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, sehingga kerja parlemen bisa berjalan dengan baik.
“Kami ingin cepat (jalin musyawarah) meskipun sudah diadakan empat kali Sidang Paripurna, namun kami tidak berhenti untuk melaksanakan koordinasi setiap saat,” kata Agus di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11).
Agus mengatakan tidak perlu ada fasilitator dalam menengahi dualisme palemen, namun yang penting melaksanakan koordinasi secepatnya.
Dia mencontohkan kejadian dualisme kepemimpinan di parlemen pernah terjadi pada 2004, namun saat itu bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik di antara dua belah pihak.
“Pada tahun 2004, situasi Partai Demokrat tidak seperti saat ini, namun kami melakukan koordinasi. Hasilnya pimpinan Alat Kelengkapan Dewan bisa berganti dengan koordinasi yang kami lakukan,” ujarnya.
Agus menegaskan pimpinan DPR siap setiap saat untuk duduk bersama dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan di parlemen tersebut.
Selain itu dia menilai tidak ada istilah DPR tandingan, sehingga DPR yang sah yaitu dibentuk dengan landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan tata tertib parlemen. Karena itu menurut dia, apabila ada DPR lain maka dirinya melihat itu bukan lembaga legislatif.
“Kami sebut DPR itu yang dibentuk dengan landasan hukum yang ada yaitu seluruh peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR,” tegasnya. (Baca: Terkait DPR Tandingan, Pengamat: DPR Ngambekan!) 
Selain itu menurut Agus, rapat pengganti Bamus yang diadakan Senin (3/11) siang sengaja dipilih nama tersebut agar seluruh anggota DPR hadir. Karena menurut dia, apabila nama adalah rapat Bamus maka yang hadir hanya anggota parlemen yang telah mengisi komisi-komisi.
Agus mengatakan rapat pengganti bamus itu sengaja dilakukan agar semua anggota DPR dapat hadir.
“Rapat nanti siang (rapat pengganti Bamus) tidak dilaksanakan dengan nama rapat Bamus karena nanti yang datang sudah terbentuk (anggota komisi),” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melakukan investigasi terkait penyimpangan asimilasi Mochtar Muhammad yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat.
“Tim gabungan dari Kanwil Jawa Barat serta dari Kementerian Hukum dan HAM Pusat masih terus melakukan investigasi. Saya masih belum dapat laporan hasil investigasi dari tim di lapangan,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Handoyo Sudrajat di Jakarta, Senin (3/11).
Dia mengaku, tim investigasi pun beberapa hari ini sudah melakukan pemeriksaan di LP Sukamiskin untuk mengumpulkan informasi terkait kasus ini. Dalam pemeriksaan tersebut tim investigasi, kata dia, telah memeriksa sejumlah orang dari pihak LP. Namun, demikian, dia enggan mengungkapkan siapa saja dan ada berapa orang dari pihak LP yang dimintai keterangan.
“Kalau soal siapa-siapa saja yang diperiksa saya rasa tidak perlu untuk diungkapkan. Intinya ada dari pihak LP yang diperiksa,” kata dia.
Dia mengaku pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap bekas Wali Kota Bekasi itu. Dari dialah akan diketahui bagaimana proses asimilasi tersebut didapat, dan bagaimana dia keluar penjara.
“Tentu Mochtar akan kita mintai keterangan. Dalam hal ini kan dia adalah pusat sorotan, jadi ya dia juga akan kita mintai keterangan terkait kasus ini,” kata dia.
Namun, dia juga lagi-lagi menolak untuk menjelaskan ketika ditanya terkait sanksi apa yang akan diterapkan pihaknya kepada pegawai LP ketika ada pelanggaran dalam kasus ini. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah merampungkan proses investigasi tersebut terlebih dahulu. 
“Ya jangan berandai-andai siapa yang salah. Kita lakukan saja dulu investigasi ini,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala LP Sukamiskin Marselina mengatakan bahwa hingga Sabtu (1/11) kemarin tim investigasi tersebut masih terus melakukan pemeriksaan di LP. Namun dia pun enggan menyebutkan siapa saja dan berapa orang dari pihaknya yang dimintai keterangan terkait kasus Mochtar.
Marselina juga mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil dari investigasi tersebut. “Kalau berapa orang yang diperiksa, itu silahkan tanyakan kepada ketua tim tersebut. Lalu mengenai hasilnya, kita juga belum dapat informasi terkini. Kita juga masih menunggu hasil investigasi tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, karena adanya indikasi penyimpangan dalam kasus ini Kementerian Hukum dan HAM mencabut hak asimilasi Mochtar Muhammad. Selain itu disebutkan bahwa penerapan sanksi tegas juga akan diberikan jika ada pegawai LP yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya terkait peristiwa ini.
Keberadaan Mochtar di salah satu rumah makan di bilangan Jakarta Selatan pada Senin (27/10) lalu dianggap sebagai sebuah kesalahan meskipun saat itu bekas Wali Kota Bekasi tersebut dalam pengawalan petugas LP. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby