Banda Aceh, Aktual.co — Murizal Hamzah, jurnalis Aceh menulis buku biografi mantan pimpinan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Buku setebal 300 halaman lebih itu mengambil judul “Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh” itu diterbitkan oleh Bandar Publishing Banda Aceh.
“Saya mulai penasaran tentang sosok misterius Wali Nanggroe dan petinggi GAM Hasan Tiro sejak tahun 1990. Sejak saat itu, saya mulai membaca banyak hal tentang Hasan Tiro,’ sebut Murizal kepada Aktual.co, Jumat (14/11).
Disebutkan, sebagian bahan buku itu telah hilang ketika tsunami terjadi di Aceh tahun 2006 lalu. Setelah itu, jurnalis salah satu media nasional itu mengumpulkan cerita-cerita tentang Hasan Tiro.
“Secara garis besa buku itu mengupas perjalanan Hasan Tiro pulang ke Aceh, mengulas kehidupan Hasan Tiro sejak lahir dan terakhir mengulas kisah Hasan Tiro selama dewasa,’ terang Murizal.
Ditambahkan, buku itu juga mengutip pandangan kritis Hasan Tiro terhadap nasionalisme Indonesia. Sehingga sambung Murizal buku ini berupaya menyajikan data dan fakta tentang tokoh yang pernah menjadi orang paling dicari militer Indonesia itu. “Semoga buku ini diterima di pasar dengan baik,” pungkas Murizal Hamzah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Permintaan KIH untuk ikut melakukan perubahan di sejumlah pasal di UU MD3 terkait hak anggota dewan, dinilai bila fraksi politik pendukung pemerintah itu sedang mengalami fase marah dan binggung. Sehingga, apapun yang dilakukan mengundang inkonsistensi.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/11).
“Inkonistensi gejalanya yah marah-marah dan bingung sendiri. Sikap KIH yang seperti ini sangat terlihat dan dipertontonkan ke masyarakat. Sudah banyak sekali inkonsistensi ini terlihat jelas,” ucap dia.
Ketua Komisi I DPR RI itu pun juga mengatakan, setidaknya ada dua inkonsistensi yang diperlihatkan oleh KIH. Pertama dalam pengubahaan UU MD3 yang tujuannya mengakomodir mereka di susunan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Kita semua sepakat, karena dari pengalaman sebelumnya cukup banyak kesimpulan rapat kerja antara DPR dan menteri tidak dijalani oleh pemerintah. Temen-teman KIH, sepakat dan setuju ada pasal yang mengatur tentang itu.Ini tidak dipersoalkan dari awal, lah sekarang kok dipersoalkan,” ujar dia heran.
Inkonsistensi kedua, lanjut dia, kalau sekarang KIH menuntut keadilan agar pembagian kursi alat kelengkapan dewan dibagi proposional di DPR. Lantas kenapa di daerah dimana mereka menguasai DPRD, mereka menyapu bersih pimpinan dewan dan alat kelengkapan.
“Di DPRD yang mereka kuasai, mereka sapu habis juga. KMP untuk hal itu tidak protes dan tidak menuntut apapun, apalagi membuat DPRD tandingan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang