Jakarta, Aktual.co — Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi minta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lebih baik memikirkan pembenahan birokrasi dari pada mempermasalahkan soal kolom agama di kartu tanda penduduk.
“Sebetulnya, masih banyak agenda pemerintahan yang masih menjadi prioritas utama untuk dibahas dari pada kita memasalahkan soal isu agama,” tegas Zainul Majdi di Mataram, Rabu (12/11).
Ia menjelaskan, permasalahan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) yang kini telah menjadi perdebatan, tidak akan menjadi permasalahan jika saja Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Mendagri dapat memberikan penjelasan secara utuh sedari awal dari ide yang telah dilontarkannya.
Sebab, bagaimanapun permasalahan agama, bagi enam agama yang telah diakui pemerintah sangat tidak relevan dengan ketentuan undang-undang. Meskipun, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemerintah sangat mengakomodir keberadaan penganut agama ataupun aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia.
“Meskipun maksudnya ingin mengakomodir penganut aliran kepercayaan yang ada, semestinya ada kejelasan dari Mendagri,” katanya.
Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahaly Fikri juga menyayangkan jika betul ada rencana penghilangan kolom agama di KTP, sebab pencantuman nama agama dari sudut pandang ajaran Islam sudah wajib hukumnya.
“Bagi umat Islam mencantumkan nama agama di KTP sudah wajib hukumnya. Karena, jika terjadi sesuatu menimpa seseorang, entah itu terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan kematian, kita tidak tahu agamanya, tidak tahu keluarganya di mana, lalu untuk mengebumikan jenazahnya dengan cara apa yang harus dipakai jika tidak ada dasar agamanya,” kata anggota DPRD yang juga merupakan tokoh agama di NTB tersebut.
Menurut dia, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, semestinya ide ataupun rencana penghilangan agama di dalam KTP tersebut tidak perlu terlontar, jika saja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memahami esensi dari namanya keimanan, lebih-lebih dalam ajaran agama Islam.
“Meski persoalan iman ada di dalam hati dan keyakinan setiap orang, namun, perlu diingat dalam Islam bagi orang yang hidup dan mati, kemudian masyarakat juga tidak tahu apakah orang tersebut Islam atau tidak, inilah yang nantinya akan menimbulkan kekacauan, kegelisahan dan keresahan bagi masyarakat yang masih hidup,” jelasnya.
Oleh karena itu, semestinya persoalan ini yang harus dipikirkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri. Sehingga, tidak asal mengeluarkan ide maupun pandangan tanpa memikirkan apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan.
“Inilah mengapa kami merasa prihatin. Masih banyak pekerjaan yang lebih penting dari sekadar penghapusan kolom agama,” pintanya.
Sebab, masih banyak persoalan yang melilit bangsa ini yang harus segera diwujudkan dan dikerjakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menyatakan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan usaha untuk mengurangi kerusakan (mitigasi) akibat bencana.
“Intinya peranan masyarakat dalam penanganan bencana itu sangat besar. Jadi kami ingin peran masyarakat ini dioptimalkan,” kata Deding Ishak seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah relawan tanggap bencana di DPR, Jakarta, Rabu (12/11).
Hal ini, kata dia, tidak hanya karena Indonesia berada di daerah rawan bencana (ring fire) melainkan perilaku masyarakat yang ramah kepada alam juga akan sangat mempengaruhi tingkat kerusakan dari bencana yang datang.
Menurut Deding, masyarakat harus senantiasa dididik agar paham dan akrab dengan bencana. Sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman dalam mitigasi bencana harus senantiasa didengungkan kepada masyarakat.
Artinya, kata dia, jika tiba-tiba bencana datang maka mereka sudah tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri.
“Saya bahkan ingin mengusulkan agar masalah mitigasi bencana ini masuk dalam kurikulum belajar anak-anak kita. Ini penting agar mereka paham dan selalu sadar bencana karena Indonesia memang terletak di kawasan rawan bencana alam,” ujar Deding yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini.
Selain mendorong optimalisasi peran masyarakat, Deding juga menilai fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik di pusat maupun di daerah harus lebih diperkuat. Selain membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di semua kota dan kabupaten di Tanah Air, peran badan penanggulangan bencana ini juga harus ditingkatkan dengan mendorong SDM yang mengerti betul tentang penanggulangan bencana.
“Jadi kita ingin BNPB ke depan diisi oleh orang-orang yang memang memahami tupoksinya (tujuan pokok dan fungsi),” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya BNPB meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dan BPBD provinsi dan kabupaten- kota, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi atas fungsi penanggulangan bencana yang dilakukan dengan basis peta bencana yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi), di hadapan para pemimpin Asia Tenggara, menyatakan rakyat harus mendapatkan manfaat dan menjadi tujuan dari kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“ASEAN harus memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara kita,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pleno Pertemuan Puncak ke-25. ASEAN, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11).
Indonesia, kata Presiden, berkepentingan terhadap pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran, mendorong pertukaran wisatawan, pelajar dan kerja sama budaya yang lebih erat.
Kebutuhan untuk menjadikan rakyat sebagai pusat kerja sama ASEAN itu selaras dengan kewajiban global ASEAN sebagai aktor internasional.
“Oleh karena itu kita harus memastikan lingkungan strategisnya di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil, sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama,” katanya.
ASEAN, tambah Presiden, harus ikut serta dalam menanggulangi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, perdagangan manusia dan bencana alam.
Untuk menjalankan semua peran itu dengan maksimal, Presiden menilai ASEAN perlu memperkuat kapasitasnya, membangun kredibilitasnya dan mempererat persatuannya.
“Tanpa kapasitas, kredibilitas dan persatuan, mustahil ASEAN mempertahankan sentralitasnya,” katanya.
Presiden menyampaikan pandangannya dengan didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno LP Marsudi dan Mendag Rahmat Gobel.
Ini adalah kehadiran pertama Presiden Jokowi di forum tersebut sejak dilantik pada 20 Oktober.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Jubir Wapres Boediono, Yopie Hidayat menilai bahwa sejak awal sudah salah dalam memulai jalannya sebuah pemerintahan.
Terutama dalam menata lembaga kepresidenan sebagai jantung pemerintahan yang kuat dan efektif.
“Tapi nyatanya sampai saat ini jantung itu masih belum beres-beres juga, ini karenaa mungkin terlalu banyaknya bicara dengan konsep yang belum matang dan ini menjadi beban apabila sudah didengar oleh rakyat,” ucap dia, dalam diskusi bertajuk “Tata kelola Pemerintahan Jokowi-JK dan Urgensi Lembaga Kepresidenan” di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Padahal, sambung dia, dengan style yang dimiliki Presiden Jokowi adalah suatu momentum sangat baik dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebab, perlu diketahui bahwa sistem yang dimiliki sekarang ini benar-benar masih tidak jelas. “Dengan keadaan seperti ini kita harus mampu merubah sistem itu menjadi suatu sistem yg baru dan lebih transparansi,” ujarnya.
“Dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keputusan dan kebijaksanaan tepat sasaran dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada ditengah publik, dan semuanya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak,” tandas Yopie.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus gencar melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakart senilai Rp 1,5 triliun yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono tahun anggaran 2013.
Hari ini, Rabu (12/11), Jaksa penyidik pidana khusus melakukan pengeledahan di sejumlah tempat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bekas anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony T Spontana mengatakan jaksa penyidik melakukan pengeledahan di 2 lokasi yakni rumah di Komplek Liga Mas Pancoran dan Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, Jakarta Selatan.
“Hasilnya jaksa penyidik menyita 2 unit (kamar) Apartement di Kuningan,” kata Tony di Kejagung, Jakarta, Rabu (12/11) malam.
Tony menjelaskan, selain menyita dua unit kamar di Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, tim penyidik juga merencanakan menggeledah sejumlah aset milik mantan Kadishub DKI era Jokowi ini. Selain di Komplek Liga Mas Blok. F/6 Rt.08/04 Kelurahan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, penyidik juga berencana geledah rumah lain di Jalan Wijaya IX No.14 Rt.01/04, Melawai, Keb Baru, Jaksel. Dan ketiga rumah di Cipinang Elok 1 Blok N Rt.05/10 Kel. Cipinang, Jakarta Timur.
Namun, lanjut Tony, tim penyidik hanya mendatangi aset di Komplek Liga Mas. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik didampingi aparat kepolisian serta pejabat kelurahan setempat. Bahkan tim penyidik baru bisa masuk ke dalam rumah Udar di Komplek Liga Mas setelah dua jam menunggu‬ dengan memanjat pagar rumah Udar.
“Sedangkan pengeledahan di kompek liga mas penyidik menyita 3 unit Handphone, serta berbagai dokumen lainnya. Dokumen-dokumen itu berupa akta jual beli, dan beberapa lembar KTP,” ungkap dia.
Tony menyampaikan penggeledahan berahkhir pada pukul 19.00 WIB. Rencananya penggeledahan akan dilanjutkan esok hari untuk menelisik aset lain milik Udar.
“Geledah dan sita akan dilanjut esok hari (Kamis) asset yang belum digeledah hari ini (kemarin) serta asset lain di luar Jakarta,” papar Tony.
Sementara di Gedung Bundar Kejagung, jaksa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Syntha Putri Satya, Staf disalah satu media televisi lokal Jak TV. Syntha diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait aliran dana Udar Pristono.
“Saksi hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 Wib dan pemeriksaan pada pokoknya terkait dengan adanya aliran dana ke rekening saksi yang diduga dikirim oleh tersangka UP,” tandasnya.
Seperti diketahui, dalam kasus dugaan mark up pengadaan bus Transjakarta dan peremajaan bus angkutan regular tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun. Udar dijebloskan ke Rutan Salemba cabang Kejagung sejak Rabu 17 September lalu. Selain Udar, jaksa juga menjebloskan tersangka Prawoto, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT yang menjadi konsultan pengadaan bus dan Pejabat Pembuat Komitmen Drajat Adhyaksa serta Ketua Panitia Pengadaan Barang Setyo Tuhu. Keduanya ditahan pada 12 Mei 2014 silam.
Sedangkan, 3 tersangka lain dari pihak swasta masih bebas berkeliaran menghirup udara segar. Mereka adalah tersangka Budi Susanto (BS), merupakan Direktur Utama (Dirut) PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang, Agus Sudiarso (AS) selaku Dirut PT Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon (CCK) selaku Dirut PT Korindo Motors.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby