Jakarta, Aktual.co — Dalam politik adalah adalah hal yang biasa jika salah satu pihak menguasai lebih banyak kursi di komisi dan alat kelengkapan DPR.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Kamis (30/10).
“Ya, memang mereka minta (jatah kursi) banyak banget. Tapi enggak jelas ini yang minta siapa? PDI-P, koalisinya, atau Pak Jokowi?,” kata politisi PKS itu.
Dalam masalah itu, Koalisi Merah Putih, telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam menyambut pemerintahan baru. (Baca: DPR Tantang Jokowi Keluarkan Perppu MD3)
“Para pimpinan KMP telah bersedia bertemu dengan Presiden Joko Widodo sejak sebelum pelantikan,” sergahnya.
Menurut Fahri, jika KIH tetap memaksakan untuk membuat pimpinan tandingan di DPR, hal itu dinilai telah menyalahi etika moral, dan merupakan suatu pelanggaran berat.
“Kalau Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sudah terbentuk, ini bisa mengarah kepada pemecatan,” kata Fahri.
Seperti diberitakan, DPR terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10), tetap melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan meski hanya dihadiri lima fraksi. Sementara lima fraksi lainnya menolak dan membentuk pimpinan tandingan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mosi tidak percaya akibat seluruh pimpinan komisi disapu bersih Koalisi Merah Putih, membuat koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk pimpinan DPR tandingan.
Namun, Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung tidak sepakat dengan manuver politik itu. Sikap politik tersebut dinilai merupakan tanda berpolitik tanpa rasionalitas.
“Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik,” tulis Pramono dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).
Dirinya menyarankan agar pimpinan DPR bersikap adil dalam memimpin setiap persidangan. Pimpinan, kata dia, tak boleh  mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri.
“Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja,” tulisnya. (Baca: KIH Bikin DPR Tandingan, KMP Bisa Bikin Kabinet Tandingan)
Sebelumnya, petinggi KIH mengijinkan pembentukan pimpinan DPR termasuk alat kelengkapan dewan tandingan.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP NasDem Victor Laiskodat, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10). 
“Iya diizinkan lah, masak fraksi di DPR bersikap seperti ini belum dapat izin. Kita dapat izin dong,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Film “Nonggup” yang mengisahkan tentang kampung pedalaman Papua segera ditayangkan di provinsi tersebut, dijadwalkan pada 31 Oktober 2014.
“Film ini mengangkat kisah keluarga Papua di daerah terpencil yakni di Ogeneten yang penduduknya mayoritas sebagai petani karet, namun kehidupan ekonominya sangat menyedihkan,” ungkap Direktur Eksekutif Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Carolina Tupamahu, di Makassar, Kamis (30/10).
Dia mengungkapkan, pemutaran film itu bertujuan memromosikan kegiatan inspiratif/praktik cerdas yang dilakukan masyarakat guna membawa perubahan ekonomi di daerah yang masih tertinggal.
Menurut dia, film tersebut menceritakan kehidupan petani karet yang hidup dengan terlilit utang tengkulak. Mereka hanya bisa pasrah menyerahkan hasil sadapan karet pada tengkulak dan pedagang yang membeli dengan harga rendah.
Di sini juga digambarkan tengkulak membeli hasil sadapan karet dengan sistem barter, walaupun pada dasarnya masyarakat lebih membutuhkan uang tunai, guna membayar uang sekolah anak-anak mereka.
Seiring berjalannya waktu, Kepala Distrik Iniyandit (kecamatan) saat itu masih berstatus sebagai wakil kepala distrik Yan Karowa berinisiatif membantu masyarakatnya degan mendirikan koperasi.
Ide yang terlintas dipikirannya itu kemudian diumumkan kepada warganya. Selaku Yan Korowa, dia lalu membicarakan hal ini dengan orang yang menurutnya baik yakni Riswanto dan Frans Upessy, fasilitator Wahana Visi Indonesia untuk membantu mewujudkan pembangunan koperasi.
Tak butuh waktu lama untuk mewujukan ide Yan, koperasi itu pun terbangun dan diberi nama “Nonggup”.
Menurut Yan, saat berinisiatif membangun koperasi, dia hanya membutuhkan orang yang baik, bukan yang cerdas atau berpendidikan tinggi.
Alasannya, orang baik baginya akan mampu melayani masyarakat dengan tulus, tanpa mengedepankan kepentingan pribadinya.
Mengenai alasan mendirikan koperasi itu, lanjut dia, karena mencermati kehidupan warga Ogeneten yang kaya dengan sumber daya alam, namun tetap terpuruk dari segi ekonomi sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini.
Koperasi Nonggup berdiri sejak 2009 dengan modal awal Rp8 juta oleh 27 anggota. Pada 2014 anggota koperasi sudah mencapai 458 orang di antaranya banyak warga kota dan kini telah memperoleh keuntungan sebesar Rp1,6 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri diam-diam memproses kasus pencemaran nama baik dalam tabloid obor rakyat terhadap Joko Widodo (Jokowi) pada saat kampanye Pilpres lalu.
Kuasa hukum Jokowi, Teguh Samudra, membenarkan bahwa kliennya sudah diperiksa penyidik tindak pidana umum polri. Dia mengaku, pemeriksaan dilakukan dirumah dinas saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Iya sudah diperiksa, di Jalan Taman Suropati. Di rumah beliau, rumah dinas Gubernur,” kata Teguh, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/10).
Teguh mengungkapkan, Jokowi diperiksa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB yang berlangsung selama tiga jam. Saat diperiksa, sambung Teguh, kliennya dimintai keterangan oleh tiga penyidik Bareskrim Polri dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu diantaranya seputar biodata, riwayat hidup, dan isi dari tabloid Obor Rakyat yang diduga menghina Presiden RI ke-7 yang baru dilantik pada 20 Oktober lalu.
“Ya ditanya seputar isi tabloid itu, benar atau tidak. Sesuai atau tidak. Ya tidak benar itu semuanya,” beber Teguh. 
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Aliyus menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. berkas pemeriksaan pun, kata dia, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk segera disidangkan. Namun, mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku lupa saat ditanyakan kapan pemeriksaan itu dilakukan.
“Sudah diperiksa, saya lupa tanggalnya. (Jokowi) sudah memberikan keterangan. Berkas sudah rampung dan sudah di Kejaksaan Agung,” ujar Suhardi Aliyus saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara saat dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Brigjen Herry Prastowo mengatakan pemeriksaan terhadap Jokowi pada 17 Oktober 2014 lalu. Bahkan, berkas penyidikan sudah kali kedua dikirimkan ke Kejagung. “Sudah kami kirim, kedua kali Senin 27 Oktober 2014) kemarin,” ungkap Herry.
Dalam berkas pertama yang dilayangkan penyidik polisi ke Kejaksaan Agung, pihak jaksa peneliti meminta polisi untuk melengkapi berkas yang pertama. “Sudah dikirim pertama, ada petunjuk sedikit,” sambungnya.
Seperti diketahui, Tabloid Obor Rakyat muncul di sejumlah pesantren di Jawa Timur dalam masa kampanye Pilpres 2014. Dalam beberapa edisi, tabloid tersebut dianggap menyudutkan dan bahkan memfitnah Jokowi, di antaranya Jokowi disebut sebagai keturunan Tionghoa.
Kasus Obor Rakyat ini sempat timbul dan tenggelam lantaran kesibukan Jokowi selama masa pilpres hingga pelantikannya resmi menjadi Presiden RI ke-7. Berdasarkan hasil penyidikan, Mabes Polri telah menetapkan Setiyardi Budiono selaku Pimpinan Redaksi dan penulis Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Kini keduanya disangkakan Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby