Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Iwan Kartiwa terkait kasus dugaan pemerasan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, Kamis (30/10).
Iwan bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisyah yang merupakan tersangka kasus tersebut. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi RAC,”kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharasa Nugraha di kantor KPK.
Selain Iwan, KPK bakal memeriksa Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Ajat Drajat Ahmad Putra. Ajat bakal dimintai keterangan sabagai saksi untuk tersebut.
Sedangkan untuk kasus pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap PNS Dinas Kesehatan Banten, Abdul Rohman. Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk Teuku Chairy Wardhana alias Wawan yang merupakan tersangka atas kasus tersebut. “Yang bersangkutan sebagai saksi TCW,”
Dalam kasus dugaan korupsi alkes Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013, KPK menetapkan Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka. Atut juga dikenai pasal pemerasan dalam kasus itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Pertanian Suswono mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/10). Siswono mengaku, kadatangannya ke KPK guna melaporkan Laporan Harta Kekayaan Peyelenggaran Negara (LHKPN).
“Mau lapor LHKPN. Nanti dulu ya,” kata Siswono yang datang secara tiba-tiba itu di Gedung KPK.
Namun, selang tak berapa lama, Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu keluar dari gedung lembaga yang dipimpin Abraham Samad cs itu. Dari hasil laporan LHKPN itu, Siswono akui ada peningkatan hartanya.
“Ada peningkatan tapi saya lupa nanti KPK akan mengungkapkan. Sudah lengkap, sudah diklarifikasi,” kata dia saat keluar dari lobi KPK.
Ketika ditanya apa tujuan melaporkan LHKPN, Siswono mengaku akan kembali mengajar sebagai dosen. “Saya aslinya dosen, saya akan kembali mengajar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Direktur PT Kaltim Parna Indutri Artha Meris Simbolon mengungkapkan, awal mula perkenalanya dengan bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini. Perkenalanya itu bermula ketika dirinya berada di tempat main golf yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Namun, dia mengaku lupa nama tempat golfnya itu.
“Saya tidak ingat. Di luar kota Jakarta, di Bandung. Saya lupa nama lapangan golfnya. Saya sedang makan siang, ada restonya, kaya club gitu,” kata Meris ketika diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/10).
Dia mengatakan, pertemuan yang berlangsung itu, Rudi Rubiandini ketika itu menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Pertemuan yang berlangsung itu pun, klaim dia, tak secara sengaja. “Saya bersalaman dengan beliau.” Dia pun membantah, tak pernah mengundang Rudi Rubiandini dalam pertemuan tersebut.
Lantas Hakim yang di Ketuai oleh Syaiful Arif itu kembali mencecar Meris soal pertemuan di lapangan golf yang berada di Pondok Indah, Jakarta. Namun, dengan tegas Meris kembali membantah. “Tidak,” kata dia.
Sebelumnya, Artha Meris didakwa menyuap bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar US$ 522,500. Artha Meris menyuap Rudi untuk menurunkan formula harga gas yang dijual Pertamina kepada perusahaannya, PT Kaltim Parna Industri. Artha melobi SKK Migas untuk mendapatkan rekomendasi penurunan harga gas, sebelum disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Uang suap diberikan kepada Rudi tiga kali dengan besaran masing-masing US$ 250 ribu pada April 2013, US$ 22,5 ribu pada Agustus 2013, dan US$ 200 ribu pada Agustus 2013. Uang tersebut diberikan melalui perantara bernama Deviardi, yang juga sebagai pelatih golf di Gunung Geulis Country Club, Bogor. Dari Deviardi, uang tersebut diberikan kepada Rudi.
Meris terancam Pasal 5 ayat (1) A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Artha diancam kurungan 1-5 tahun dan denda Rp 50-250 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — DPR RI hari ini kembali menggelar rapat pemilihan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang belum rampung.
Dimana dari 11 komisi baru sembilan yang telah selesai, yakni komisi I, II, III, VI, VI, VII, VIII, IX, X. Sedangkan komisi yang belum adalah V dan XI.
Untuk AKD, yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Lagislasi (Baleg), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) belum sama sekali terpilih. 
Pemilihan akan berlangsung di ruang masing-masing di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/10). (Baca: Berikut Nama-nama Pimpinan Komisi di DPR Periode 2014-2019)

Artikel ini ditulis oleh: