6 April 2026
Beranda blog Halaman 42185

Hamka Dicoret Dari Skuat Timnas Senior karena Cedera

Jakarta, Aktual.co — Salah satu pemain Timnas Indonesia Senior, Hamka Hamzah, dipastikan dicoret dari skuat Timnas Garuda. Hal itu dilakukan karena, Hamka belum menunjukkan pemulihan dari cedera yang dialaminya.

“Saya sudah mengusahakan untuk mempercepat pemulihan Hamka. Tapi hal itu, tidak berhasil. Jadi, Hamka dipastikan tidak akan ikut,” ungkap Riedl di Jakarta, Rabu (12/11).

Selain itu, Riedl juga belum bisa memastikan, apakah Evan Dimas Darmono akan masuk ke dalam daftar 23 pemain yang bertanding di Piala AFF 2014. Riedl beralasan, jikalau mantan kapten timnas U-19 itu masuk, bukan media yang pertama kali tahu.

“Evan belum pasti masuk. Kalaupun masuk, yang pertama tahu adalah pemain, PSSI, baru media,” kata Riedl.

Pada turnamen Suzuki Cup 2014 nanti, Indonesia berada di Grup A bersama Vietnam, Filipina dan Laos. Laga pertamanya, tim Garuda Jaya akan bertemu dengan Vietnam pada 22 November di My Dinh Stadium, Hanoi, Vietnam.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemensos Presentasi Kartu Sakti Didepan Dinsos Kabupaten Se-Banten

Jakarta, Aktual.co —Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempresentasikan tiga “kartu sakti” di depan kepala dinas sosial kabupaten/kota, camat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) se-Provinsi Banten.
Sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut disampaikan Mensos dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Banten, Rabu (12/11).
Mensos berdiri di depan para kepala dinas dan camat serta Plt Gubernur Banten Rano Karno menyampaikan presentasi dalam bentuk “slide show”.
“Saya di depan saja ya,” kata Khofifah pada saat memberikan pengarahannya.
Dalam presentasinya yang diawali dengan dasar pemikiran (nawa cita) program yang keseluruhannya bermuara pada Indonesia sejahtera.
Dalam presentasinya ia juga menyampaikan bahwa “kartu sakti” sudah mempunyai landasan hukum yaitu UU APBN yang disahkan 2013, UU MD3 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi.
Yaitu dalam Pasal 98 UU MD3, pasal17 UU APBN 2013 serta keputusan MK Nomor 35 tahun 2013. Kalau DPR terkait program sedangkan kegiatan terkait pemerintah asal tidak mengurangi volume dan output.
“Jadi pengalokasian anggaran untuk kartu itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Khofifah.
Untuk KKS, akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dengan anggaran Rp6,2 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berbekal UU, Bupati Batang Percepat Pembangunan PLTU

Jakarta, Aktual.co — Proyek PLTU Batang, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, nampaknya akan berjalan mulus. Pasalnya, warga masyarakat pemilik lahan, mendukung keputusan pemerintah untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan PLTU Batang. 
Selain itu, masyarakat Batang juga memahami dan akan mengikuti langkah PLN, dan lembaga pemerintah lainnya yang akan menggunakan UU no 2 tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  “Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek PLTU Batang memiliki arti penting bagi Kabupaten Batang. Proyek ini akan bisa mendorong dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah ini. Karena itu pemerintah bersama elemen masyarakat Batang akan membantu dan mendukung realisasi proyek PLTU ini,” ujar Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (12/12). Sosialisasi ini melibatkan tim dari PLN, Pemerintah Propinsi Jateng dan BPN Jateng. Dalam forum ini PLN sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyelesaikan pembebasan lahan PLTU, memberikan penjelasan mengenai prosedur dan tata cara pembebasan lahan serta konsekuensi hukum dari UU no 2 tahun 2012 tersebut.  Sesuai UU no 2, PLN dapat memaksa pemilik lahan untuk menyerahkan tanahnya bagi pembangunan proyek PLTU. Seandainya masyarakat belum menerima tawaran penggantian harga tanah, hal itu tidak akan menghentikan pembangunan proyek. Selanjutnya penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan.  “Nanti BPN akan menghitung kepastian luas lahannya bersama dengan pemilik lahan. Setelah itu penentuan harga akan dilakukan oleh tim appraisal independent, sehingga harganya menjadi fair dan adil,” jelas Irwanto dari  BPN Jawa Tengah. Apabila dalam proses selanjutnya tidak terjadi titik temu mengenai harga, sesuai UU no 2 tahun 2012,  PLN akan tetap memaksa untuk menggunakan lahan milik warga dan penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. General Manager PLN Jateng-DIY Djoko R. Abumanan menambahkan, pembangunan PLTU Batang bukan untuk kepentingan PLN, melainkan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dengan adanya pasokan listrik dari Batang maka ekonomi akan berkembang,  membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Proyek ini untuk kepentingan masyarakat Batang sendiri. Kami ingin bersama-sama masyarakat Batang dapat segera membangun PLTU ini demi kepentingan masyarakat,” ujarnya. Saat ini dari total lahan PLTU sebanyak 226 hektar, masih ada sekitar 13% lahan yang belum dibebaskan. Proyek PLTU Batang memiliki kapasitas 2 x 1000 MW ini menelan biaya investasi hingga US$ 4 miliar atau hampir Rp 48 triliun dan merupakan PLTU terbesar di ASEAN.  Samsudin, perwakilan warga mengatakan, sesungguhnya masyarakat Batang sangat berharap agar pembangunan PLTU agar segera dimulai agar dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di sekitarnya berjalan lebih positif. “Bagi pemilik lahan, selama proyek ini untuk kepentingan umum dan penentuan harganya adil, warga akan selalu mendukung,” kata Syamsudin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Mensos Tinjau Pelatihan Ketrampilan PKH

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meninjau peserta pelatihan keterampilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Banten.
“Ini dijual berapa, jangan sampai nanti rugi. Modalnya lebih besar tapi tidak dapat untung,” katanya saat meninjau keterampilan bagi 50 penerima manfaat PKH di Pandeglang, Rabu (12/11).
Penerima manfaat adalah lima kelompok yang masing-masing mendapat bantuan Rp20 juta. Mereka membuat makanan kecil berbahan dasar pangan lokal seperti singkong.
Dari APBD Provinsi Banten, bantuan diberikan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp600 juta untuk 30 KUBE penerima manfaat PKH dan secara simbolis diberikan kepada lima KUBE di Kecamatan Picung, Pandeglang.
Dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten, yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Rp2,2 miliar diperuntukan 120 rumah, secara simbolis diberikan untuk empat rumah penerima manfaat PKH.
Juga, bantuan jamban keluarga Rp1,8 miliar untuk 600 jamban keluarga, simbolis diberikan kepada empat rumah, yaitu Bapak Pulung Desa Cililitan; Bapak Santani, Desa dari Pasirsedang; Bapak Dedeb As’ari, Desa Pasirpanjang; dan Bapak Umin Desa Cililitan.
Untuk penyandang disabilitas diberikan 20 unit kursi roda dan secara simbolis diberikan kepada dua orang dari Pandeglang, Sakman, 34 tahun, dari Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari dan M Jaenuri dari Kampung Sanghiang, Desa Kupa Handap Kecamatan Cimanuk.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Awal Tahun, Anggaran Desa Rp1,2 Miliar Dicairkan

Semarang, Aktual.co — Pemerintah akan mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp1 miliar pada awal Januari. Alokasi besaran Rp9,1 triliun yang bersumber dari APBN 2015 diatur dalam UU 6/2014.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kemendagri Tarmizi Karim mengatakan, proses pencairan mengenai petunjuk teknis dan pedoman pemanfaatan anggaran dana desa telah diatur regulasinya. Yang diperlukan saat ini terus melakukan sosialisasi.

“Dana akan kami berikan secara bertahap, mudah-mudahan anggaran sebesar itu bisa digelontorkan awal Januari 2015,” kata dia saat berkunjung di Semarang, Rabu (12/11).

Ia mengatakan skema pencairan dana bantuan desa dititipkan melalui pemerintah daerah. Mekanisme pencairan ke desa berdasarkan rencana acuan kerja desa. Tiap desa penerima bantuan harus menyusun Rencana Panjang Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana program desa.

“Nanti, bantuan keuangan itu akan diimplementasikan untuk program-program yang sudah direncanakan tersebut. Sehingga nanti bisa harmonis,” jelas dia.

Untuk mendukung pencairan dana desa yang digadang-gadang senilai Rp1,2 miliar per desa tersebut, kata Tarmizi, sosialisasi itu dalam bentuk modul training dan pelatihan-pelatihan perangkat pendukung. “Itu kami persiapkan matang, agar (penggunaannya) tidak amburadul, ” imbuh Tarmizi.

Sementara pola pembangunan yang dipakai adalah tetap menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).

“Program ini sangat disenengi, karena mereka bisa melaksanakan program sendiri dan melakukan kontrol sendiri, sehingga muncul sikap memiliki atas pembangunan tersebut,” tegasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Tingkatkan Olahraga Nasional, Kemenpora Kerjasama dengan BUMN

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, terlihat semakin gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas olahraga di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan oleh Menpora melalui kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Selain itu Menpora juga mengungkapkan keinginannya untuk mengalokasikan dana abadi kepada atlet berprestasi.

“Saya sudah menandatangani MoU dengan Menteri BUMN agar CSR di perusahaan BUMN dimasukkan olahraga. Semua ini kita lakukan untuk kemajuan olahraga di Indonesiaa,” kata Menpora, seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora, Rabu (12/11).

Sebelumnya, pada Selasa (11/11), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sempat disambangi oleh atlet-atlet bulutangkis pengharum nama bangasa seperti Taufik Hidayat, Ricky Soebagdja serta Susi Susanti.

Beberapa mantan atlet itu, juga meminta kepada Kemepora untuk benar-benar memperhatikan kesejahteraan atlet tanah air. Karena mereka merasa, masa depan atlet Indonesia, makin hari, semakin tidak mendapatkan masa depan yang jelas.

“Menurut saya yang menjadi fokus pemerintah untuk olahraga Indonesia adalah pembinaan dan jaminan masa depan ketika memilih menjadi atlet. Perhatian dari pemerintah harus benar-benar ada,” kata Ricky.

Sementara keprihatinan datang dari pebulutangkis Taufik Hidayat yang berhasil meraih medali Emas di Olimpiade Athena 2004. Taufik mengatakan dirinya  sebagai pelaku olahraga di Indonesia sangat prihatin pada kondisi atlet kita yang masadepannya belum jelas.

“Saya sendiri sebagai pelaku olahraga, sangat prihatin dengan masa depan atlet kita. Negara lain sangat jauh dengan kita, di negara lain masa depan atlet sudaah terjamin ketika dia sudah tidak bermain. Mungkin ini menjadi masukan bagi bapak untuk ke depan sebagai wakil pemerintah memberikan jaminan masa depan terhadap atlet kita,” kata Taufik.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain