Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) mengatakan jika kabar perihal permintaan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair untuk menghentikan muktamar VIII hari ini adalah kebohongan besar.
Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa hanya untuk membuat peserta muktamar ragu hadir. (Baca: Muktamar Islah PPP)
“Itu bohong besar, karena memang pada saat ini tersebar sms-sms yang tidak memiliki dasar sama sekali yang tujuannya adalah untuk membuat ragu para peserta muktamar datang kemari (acara Muktamar VIII),” kata SDA di lokasi acara muktamar VIII PPP, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).
Masih dikatakan dia, jika dirinya mendapat laporan semalam jika muktamar yang bertema ‘Islah Nasional Untuk Rakyat’ ini disambut antusias dari para DPW PPP se Indonesia. Terbukti, sebanyak 28 DPW sudah berada di lokasi penyelenggaraan muktamar.
“Saya mendapat laporan semalam, peserta muktamar yang hadir diluar dugaan, walaupun telah terbit surat keputusan dari menkumham yang diperkirakan membuat gamang para peserta untuk datang,” seru dia.
“Nyatanya luar biasa kehadirannya,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa Muktamar PPP di Surabaya, Jawa Timur, adalah sah. Muktamar tersebut mengesahkan M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
Suharso mengklaim bahwa Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair meminta agar muktamar tandingan yang akan dilakukan Suryadharma Ali dihentikan.
“Saya tidak mengatakan dibatalkan, tetapi Mbah Maimoen mengatakan dihentikan. Muktamar islah sudah di Surabaya dan sudah selesai,” kata Suharso di sela-sela acara Rapimnas I PPP di Hotel Crowne, Jakarta, Rabu (29/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik tindak pidana umum Bareskrim Mabes Polri ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dalam tabloid Obor Rakyat, pada saat kampanye Pilpres lalu.
Dalam kasus itu, polri telah menetapkan Setiyardi Budiono selaku Pimpinan Redaksi dan penulis Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Aliyus membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. berkas pemeriksaan pun, kata dia, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk segera disidangkan.Namun, mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku lupa saat ditanyakan kapan pemeriksaan itu dilakukan.
“Sudah diperiksa, saya lupa tanggalnya. (Jokowi) sudah memberikan keterangan. Berkas sudah rampung dan sudah di Kejaksaan Agung,” ujar Suhardi Aliyus saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/10).
Lebih jauh Suhardi menjelaskan, untuk saksi-saksi lain, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Ia berdalih lamanya penanganan kasus ini lantaran lamanya pemangilan para saksi-saksi untuk dimintai keterangannya.
“Semua sudah diperiksa. Yang lama menungu pemeriksaan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Brigjen Herry Prastowo mengatakan pemeriksaan terhadap Jokowi pada 17 Oktober 2014 lalu. Bahkan, berkas penyidikan sudah kali kedua dikirimkan ke Kejagung.
“Sudah kami kirim, kedua kali Senin 27 Oktober 2014) kemarin,” ungkap Herry.
Dalam berkas pertama yang dilayangkan penyidik polisi ke Kejaksaan Agung, pihak jaksa peneliti meminta polisi untuk melengkapi berkas yang pertama.
“Sudah dikirim pertama, ada petunjuk sedikit,” sambungnya.
Tabloid Obor Rakyat muncul di sejumlah pesantren di Jawa Timur dalam masa kampanye Pilpres 2014. Dalam beberapa edisi, tabloid tersebut dianggap menyudutkan dan bahkan memfitnah Jokowi, di antaranya Jokowi disebut sebagai keturunan Tionghoa. Kedua tersangka disangkakan Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Muhammad Arief Fatullah untuk kasus dugaan korupsi penyelenggara haji di Kementerian Agama yang telah menjerat Suryadharma Alie.
Arief bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang merupakan bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali dalam kasus tersebut. “Yang bersangkutan bakal dimintai keterangan sebagai saksi SDA,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Kamis (30/10).
Belum lama ini, KPK telah menggeledah biro haji milik mantan Wakil Ketua MPR Melani Leimena, Al Amin Universal atas kasus haji. Penggeledahan itu untuk mendalami kasus yang menjerat SDA itu. Diduga penggeledahan itu untuk melengkapi bukti-bukti atas kasus tersebut.
Dalam kasus ini bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali ditetapkan tersangka pada tanggal 22 Mei 2014. SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya penyelenggaraan , pengadaan barang dan jasa serta fasilitas yang disediakan untuk peserta haji.
Total duit yang disalahgunakan SDA diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji. Dalam hal ini SDA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 5 ke 1 dengan pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU MD3 sebagaimana yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Saya tantang Jokowi berani gak keluarkan Perppu. Kalau semena-mena begitu, bisa bubar negara ini,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10).
Dirinya menegaskan, DPR tandingan yang disampaikan oleh KIH adalah makar dan contempt of parliament. 
“Kalau mereka melakukan itu, ini bisa dibilang makar, bisa dibilang contempt of parliament. Ilegal dan makar. Ngapain menanggapi yang ilegal,” kata Fadli.
Disamping itu, apa yang dilakukan oleh KIH dengan menunjuk pimpinan DPR RI baru adalah bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik.
“Ini bentuk ketidakdewasaan politik, justru mereka yang gak bisa move on, pimpinan hanya mengatur lalu lintas saja, kok repot. Kenapa mereka gak mau menyerahkan susunan anggotanya? Katanya sudah di kantong, kantong yang mana?” kata dia.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu juga menyebutkan, mosi tidak percaya yang disampaikan KIH tidak dikenal sebagai hak yang ada di DPR RI.
“DPR tidak mengenal istilah mosi tidak percaya seperti yang disampaikan oleh beberapa petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kita kan gak punya hak menyatakan mosi tidak percaya, kita hanya punya hak menyatakan pendapat, interpelasi,” kata dia.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: