6 April 2026
Beranda blog Halaman 42186

Keluarga Penyiram Air Keras Meminta Maaf Ke Korban

Jakarta, Aktual.co —Keluarga D (16), penyiram air keras terhadap siswa SMK 1 Muhammad Zulfikar, mendatangi rumah korban untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
“Minta maaf. Kami juga ingin silaturahmi,” kata Junaidi, ayah D, saat ditemui di rumah Zulfikar di daerah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Rabu.
Junaidi mengaku awalnya ia tidak mengira anaknya menyiram Zulfikar dan tidak tahu juga anaknya sempat menyimpan air keras itu di rumahnya.
“Nggak tahu kenapa bisa menyimpan di rumah, dua minggu. Kalau tahu, saya buang,” kata Junaidi yang datang berdua dengan adiknya.
D saat ini ditahan di Polres Jakarta Timur dan Junaidi mengatakan ia terakhir menjenguk anaknya Selasa (11/11) lalu dan kondisinya baik.
Sementara itu, Iriansyah, ayah Zulfikar menyambut baik kedatangan keluarga pelaku untuk meminta maaf secara langsung.
“Tapi, jalur hukum tetap jalan,” kata Iriansyah.
Menurut dia, proses hukum tetap berjalan untuk memberika efek jera pada pelaku sehingga kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi.
Polisi telah menangkap seorang pelaku berinisial D (16), siswa sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta, di rumahnya di kawasan Prumpung, Jumat lalu dan kini ia berada di tahanan Polres Jaktim.
Menurut Kasubag Humas Polres Jakarta Timur Kompol Sri Bhayakari dua pelaku lainnya masih dalam pencarian.
Zulfikar disiram air keras saat sedang melewati Pasar Prumpung, Jalan DI Panjaitan bersama teman-temannya sepulang belajar kelompok, Jumat (7/11) sekitar pukul 18.15 WIB.
Ia yang saat itu sedang diboncengi motor oleh temannya, Wahyu, disiram oleh pelaku dari bagian kanan.
Ia mengalami luka di wajah, pundak dan lengan bagian kanan dan temannya Wahyu juga terkena air keras.
Selain Zulfikar dan Wahyu, siswa bernama Irfan, yang berada di motor lain juga terkena air keras tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jokowi Diminta Buat Payung Hukum Dana Tunjangan Penyidik Tipikor Polri

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption watch (ICW) meminta agar pemerintah Jokowi-JK bisa membuat payung hukum, terkait kucuran dana tunjangan Rp80 miliar untuk penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Hal tersebut dilakukan, untuk menghindari ‘main mata’ antara penyidik dan pelaku.
“ini kita pejuangkan, salah satu isu besarnya perbaikan tunjangan profesi polisi. Berlaku juga untuk jaksa. Tunjangan fungsional ini tidak hanya berbicara soal narkoba, ” beber Emerson Yunto di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).
Menurut Emerson, pihaknya mendukung pengucuran tunjangan fungsional itu sebagai hak. Terlebih lagi, tunjangan itu dimaksudkan untuk menyetarakan gaji dan tunjangan yang diterima penyidik Polri-PPNS di KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sehingga rentan menerima suap.
Hingga kini, kata Emerson uang tunjangan tersebut telah disiapkan. Namun sayang, tak ada payung hukum yang melindungi. “Alasan kementrian bilang tidak ada pyung hukum,” ungkapnya.
Padahal kasus Tipikkor harus jadi prioritas, “jadi tunjangan-tunjangan itu suatu kewajiban untuk direalisasi,” sambungnya.
“Ini harus jadi fokus untuk pemerintah sekarang, kalau tidak, ya sama aja dengan kita minta polisi kerja optimal, cepat bersih tapi tidak didukung dengan kelengkapan,” tutup Emerson.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ternyata Keputusan Komdis Terkait Sanksi Bisa “Dipatahkan”

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, ternyata bukan merupakan sebuah keputusan mutlak. Buktinya, ketentuan Komdis mengenai laga ulang antara Pusamania Borneo FC (PBFC) dengan Persis Solo direvisi oleh Komisi Banding (Komding) PSSI.

Pada Selasa (28/10) lalu, Komdis PSSI telah memutuskan bahwa PBFC dan Persis Solo akan melakukan pertandingan ulang babak delapan besar kompetisi Divisi Utama (DU) di tempat netral dan tanpa penonton.

Namun, setelah PBFC mengajukan banding kepada Komding PSSI atas keputusan tersebut, berubahlah ketentuan Komdis sebelumnya.

Setelah mendengar klarifikasi dari dua klub yang bersangkutan, Komding memutuskan untuk tetap menggelar laga di tempat yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh PT Liga Indonesia (PT LI), yaitu di kandang PBFC. Hal ini bertolak belakang dengan keputusan Komdis.

Meski begitu, ketika dimintai tanggapan terhadap revisi yang dilakukan oleh Komding, Ketua Komdis PSSI, Hinca Pandjaitan, tidak mau berbicara soal keputusannya yang dipatahkan oleh Komding.

“Pertanyaan itu silahkan tanyakan ke Komding. Saya tidak mau jawab itu,” kata Hinca di sekretariat PSSI, Jakarta, ditulis Rabu (12/11).

Lalu, dimana pijakan kuat terhadap keputusan Komdis? Jika setiap ketentuan yang dikeluarkan selalu dapat diubah setelah mengajukan banding. Sinergi antar dua lembaga tersebut dapat diintepretasikan menjadi sebuah hal yang negatif.

Alhasil, semua klub yang di kenai sanksi, baik sanksi denda, sanksi larangan bermain, sanksi laga tanpa penonton, sanksi laga usiran, merasa itu bisa dibantah. Atau jangan-jangan sanksi tidak boleh bermain seumur hidup, masih bisa di banding?

Artikel ini ditulis oleh:

Mahasiswa USU: Jokowi Tak Serius Sejahterakan Rakyat

Medan, Aktual.co — Penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bergulir. Di Kota Medan, ratusan mahasiswa USU menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan jalan Jamin Ginting-Dr. Mansyur, menolak rencana itu, Rabu (12/11).

Dalam aksi itu mahasiswa menyatakan, bahwa dengan menaikkan harga BBM maka pemerintahan Jokowi-JK tak serius mensejahterakan rakyat.

“Presiden Jokowi tidak menempati janji-janjinya sewaktu kampanye kemarin dan ini tidak boleh dibiarkan,” tandas orator aksi, Nuel Laban.

Dikatakannya, pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga BBM. Yang perlu dilakukan adalah pemberantasan para mafia migas. Selain itu, pemerintah seharusnya mengembalikan kedaulatan negara atas aset minyak Indonesia.

“Kilang minyak Indonesia hanya sebesar 14 persen yang dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dan sisanya dikuasi oleh bangsa asing. Kedaulatan energi harus direbut,” kata dia.

Dirinya pun menyatakan heran, rencana kenaikan ini malah dilakukan disaat harga minyak dunia sedang turun. “Kami heran dengan rencana kebijakan menaikkan harga BBM padahal harga minyak sedang dunia turun,” tandasnya.

Pantauan, aksi itu menyebabkan kemacetan parah di jalan Dr. Mansyur dan Jalan Jamin Ginting Medan

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Gandeng RS Swasta Kerjasama BPJS

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak rumah sakit swasta bekerja sama menjalankan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu layanan kesehatan pesertanya yang tidak tertampung rumah sakit umum daerah.
“Kami berharap swasta dan kami dapat bekerja sama dalam menjalankan program BPJS. Swasta dan pemerintah tentu sama-sama ingin menolong orang,” kata Pelaksana tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat membuka Pertemuan Seluruh Direktur Utama Rumah Sakit Swasta DKI di Jakarta, Rabu (12/11).
Dalam pertemuan tersebut Basuki mengimbau semua pihak, khususnya rumah sakit swasta, untuk mendukung program BPJS Kesehatan demi mensejahterakan masyarakat.
Rumah sakit swasta yang bekerja sama menjalankan program BPJS, katanya, sangat membantu mengisi kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan serta mengisi kebutuhan tempat tidur yang masih kurang.
Melalui acara tersebut, ia mengharapkan rumah sakit swasta umum yang belum bergabung dengan BPJS dapat bekerja sama memenuhi kekurangan tersebut.
Dikarenakan BPJS Kesehatan tidak bisa memaksa rumah sakit swasta untuk bergabung dalam program itu, ia meminta kesadaran dari rumah sakit swasta bergabung untuk mengantisipasi terus meningkatnya jumlah pasien yang menjadi peserta program itu.
Ia berharap dengan adanya kerja sama yang saling mendukung antara rumah sakit swasta dengan BPJS, pelaksanaan progran Jaminan Kesehatan Nasional di DKI dapat menjadi percontohan di Indonesia.
“Saya yakin ke depan DKI dapat menjadi percontohan pelaksanaan program BPJS untuk Indonesia kalau rumah sakit swasta juga mendukung,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga Oktober 2014 rumah sakit swasta di DKI yang telah bekerja sama dengan BPJS sebanyak 81 dari keseluruhan 157 rumah sakit.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

REI Optimis MBR Jadi Fokus Pemerintahan Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Real Estat Indonesia (REI) menyatakan masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) mesti menjadi fokus perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo karena masih banyak warga di Tanah Air yang belum memiliki rumah.

“MBR mesti jadi fokus pemerintahan Jokowi,” kata Ketua Penyelenggara Rakernas REI Adrianto P Adhi di Jakarta, Rabu (12/11).

Adrianto memaparkan, Rakernas REI yang bakal diselenggarakan di Jakarta, 18-20 November, akan berfokus untuk mendasari agar sektor perumahan benar-benar tersedia untuk kesejahteraan rakyat.

Ia mengemukakan, acara Rakernas tersebut akan dibagi menjadi dua sesi yaitu terkait dengan sinkronisasi peraturan perundangan, serta terkait dengan implementasi kebijakan dan kepastian hukum.

Hal itu, ujar dia, karena banyak aturan yang menjadi pegangan real estat baik itu aturan pertanahan, perbankan maupun perizinan dari pihak masing-masing pemda itu sendiri.

REI juga pernah membuat penelitian dan kajian yang ditemukan bahwa terdapat lebih dari 60 jenis bisnis yang terkait dengan usaha properti. “Ketika hukum tidak pasti, kami juga susah untuk menjalankan bisnis,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain