Jakarta, Aktual.co — Sejumlah persiapan masih terlihat dilakukan panitia penyelenggara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Hotel Gran Sahid Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut panitia bagian acara dan persidangan, Mimin Austiana mengatakan jika persiapana acara sudah mencapai 95 persen.
“95 persen persiapan sudah selesai. Dan nanti sesuai jadwal 13.00 WIB akan dapat diselenggarakan,” ucap dia disela-sela kegiatannya, di Jakarta, Kamis (30/10). (Baca: Muktamar Islah Untuk Umat dan Rakyat)
Ia juga mengatakan, saat ini hanya tinggal gladi bersih yang dilakukan oleh sejumlah pengisi acara, diantaranya tim penari dan pemain musik tradisional.
“Tinggal gladi bersih dari para pengisi acara saja,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi sudah ada berapa peserta muktamar yang hadir untuk mengikuti acara ini? Ia mengatakan setidaknya dari daftar hadir ada sebanyak 33 DPW se-Indonesia.
“Untuk DPW sudah hadir dari 33 DPW seluruh Indonesia, dan semuannya sudah ada disini dan hingga pagi ini pun masih ada yang mendaftarkan dirinya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengatakan, anggota DPR RI secara politik belum bisa dikatakan memiliki kedewasaan.
Bahkan, kata dia, sentilan Presiden Gus Dur dahulu tentang DPR yang seperti Taman Kanak-kanak kini semakin jelas. Bahkan, lebih parah.
Dirinya menyayangkan terjadinya konflik dalam pemilihan pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan alat kelengkapan dewan, bahkan konflik itu sampai berlarut. Anak-anak, kata dia, jika berkonflik tidak pernah berlarut-larut. 
“Ini (elit Politik) malah sampai bikin pimpinan DPR tandingan segala,” kata Sabiq, Kamis (30/10).
Para pendukung Jokowi di DPR, kata dia, tidak bisa memanfaatkan kebekuan politik yang telah dicairkan oleh Joko Widodo sebelum dilantik sebagai Presiden RI.
“Mereka tidak mampu mengikuti secara cerdas terobosan politik Jokowi tersebut dengan membangun komunikasi politik yang efektif dengan kubu KMP (Koalisi Merah Putih) di parlemen,” kata dia.
Di sisi lain, kata dia, sangat disayangkan juga sikap KMP yang terlihat “keukeuh” atau bersikeras untuk mencukur habis Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di alat kelengkapan dewan.
Dia mengatakan bahwa semestinya kedua kubu baik KMP maupun KIH tidak berlaku seperti itu. Kualitas mereka sebagai politikus juga dilihat dari kemampuannya membangun kompromi.
“Apalagi semangat bangsa kita adalah kebersamaan sehingga tidak seharusnya politik dijalankan dengan semangat menang-menangan semata. Secara politik mereka memang belum bisa dikatakan memiliki kedewasaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Suber Daya Mineral, Dwi Dwi Hardono, dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.
Dwi dalam jadwal KPK bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk bekas Menteri ESDM Jero Wacik. “Yang bersangkutan akan bersaksi untuk JW,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Kamis (30/10).
Belum lama ini, KPK mulai mengusut dugaan penyimpangan yang dilakukan Jero Wacik ketika dia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jero menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu 2004-2011.
Terkait pengusutan dugaan penyimpangan di kementerian selain ESDM, KPK telah memeriksa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar pada Rabu (8/10).
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan jika pemeriksaan Sapta untuk menggali informasi terkait Jero ketika masih menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.  “Iya kan sebelumnya Jero di sana (Kemenbudpar, yang kini berubah nama menjadi Kemenparekraf)” kata Busyro.
Busyro mengatakan, untuk mencari modus dugaan pemerasan yang disangkakan kepada Jero, KPK memerlukan bukti dari Sapta yang diperiksa sebagai saksi. KPK memeriksa Sapta selama kurang lebih enam jam.
Sapta Bantah Diperintah Jero
Seusai diperiksa, mantan anak buah Jero tersebut mengaku tidak pernah menerima perintah dari Jero Wacik untuk menaikkan dana operasional menteri (DOM) ketika Jero menjabat Menbudpar. Sapta mengatakan, penetapan anggaran untuk operasional menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama ini sesuai dengan aturan. Terakhir, besaran DOM di Kemenparekraf, kata Sapta, kurang lebih Rp 1,2 miliar.
Informasi seputar DOM ini sudah disampaikan Sapta kepada tim penyidik KPK selama pemeriksaan. Selama diperiksa, Sapta mengaku hanya diajukan tiga pertanyaan. Dari tiga pertanyaan itu, menurut dia, tidak ada yang berkaitan dengan pemerasan yang diduga dilakukan Jero.
KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain, diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.
Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY. Hari ini, KPK memeriksa Jero sebagai tersangka. Seusai diperiksa, Jero membantah melakukan pemerasan. Petinggi Partai Demokrat itu mengaku diajukan pertanyaan seputar DOM serta gaji dan pengeluarannya selama sebulan. Menurut Jero, besaran DOM di Kementerian ESDM kurang lebih Rp 120 juta per bulan

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Masterplan PT Bukit Jonggol Asri Ardi Anwar, Kamis (30/10). Ardi bakal dimintai keterangan sebagai saksi kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Kwe Cahyadi Kumala.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk KCK,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK.
KPK resmi menetapkan Direktur PT Sentul City sekaligus Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, Cahyadi Kumala Kwee alias Swee Teng, sebagai tersangka pada Selasa, 30 September 2014 lalu. Cahyadi diduga menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait perizinan kawasan hutan seluas 2.754 hektar di Jonggol, Bogor. Selain itu, Cahyadi juga disangka berupaya menghilangkan barang bukti serta mempengaruhi saksi untuk berbohong di persidangan.
Cahyadi disangka telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cahyadi juga disangka dengan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini merupakan upaya menghalang-halangi penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, ada dua menteri di Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berasal dari PDIP untuk melakukan kerja politik demi kepentingan internal politik mereka.
Kedua menteri asal PDIP tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
“Dua menteri dari PDIP melakukan tindakan politik di hari-hari pertama untuk kepentingan internal politik,” kata Fadli Zon di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10).
Pertama, kata Fadli, soal pengesahan hasil muktamar VIII PPP. Menurut Fadli, padahal itu masih status quo menunggu muktamar islah. 
“Sehari dilantik masak langsung membuat keputusan yang akibatnya ganggu DPR,” kata Fadli.
Kedua, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta DPRD DKI Jakarta untuk melantik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Apa urusannya. Ini kan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Begitu presiden SBY mengeluarkan Perppu, ini langsung berlaku,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, menteri yang ditunjuk oleh Jokowi tidak menunjukkan right man, right place. “Harusnya Mendagri itu dari mantan gubernur kayak Gamawan Fauzi. Ini mungkin bukan kemauan pak Joko Widodo tapi ada kepentingan tarik menarik bos-bos di parpol,” kata Fadli
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: