Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengaku kedatangannnya kali ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pencemaran nama baik dan penggunaan foto tanpa izin yang dilakukan kubu Romahurmuziy dalam Muktamar di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu.
Menurut dia, penggunaan gambar dirinya tanpa persetujuan darinya itu bisa menimbulkan kesan bahwa muktamar tersebut mendapat persetujuan darinya.
“Foto-foto ini merupakan salah satu bentuk manipulasi yang seakan-akan dimunculkan foto ini saya menyetujui pelaksanaan muktamar, itu padahal saya nggak menyetujui,” kata SDA di depan gedung Bareskrim, Kamis (13/11).
SDA mengatakan, penggunaan foto tersebut tidak sah tanpa izin dan sepengatahuannya. Ia menganggap, penggunaan foto tersebut merupakan pencemaran nama baik dan sekaligus memanipulasi publik bahwa muktamar itu dilaksanakan oleh SDA.
“Saya ke sini sebagai kapasitas pribadi, yang waktu itu saya sebagai Ketum. Laporan ini bukan hanya pada fotonya, tapi akibat yang ditimbulkan karena foto itu dan akibat pelaksanaan muktamar yang nggak sah,” jelas bekas menteri Agama itu.
Laporannya ini disampaikan atas nama pribadi yang pada saat Muktamar Surabaya diselenggarakan, pihaknya masih menjabat sebagai ketua umum.
Menurut dia, selain berkeberatan atas penggunaan foto, lebih lanjut dia juga menyayangkan dampak diselenggarakannya Muktamar di Surabaya.
Laporan bernomor LP/1022/XI/2014 itu berisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau hak cipta atas potret yang digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Dua orang yang dilaporkan adalah Romahurmuziy dan Emron Pangkapi.
Pihaknya pun menegaskan bahwa perdamaian antara PPP kubu Djan Faridz dengan kubu Romi sudah tertutup.
“Islah sudah berlalu momentumnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, islah kedua belah pihak harus islah dalam tempo tujuh hari. Keputusan Mahkamah Partai terbit pada 11/10 sehingga batas akhir islah pada 18/10,” katanya.
Dia pun menyayangkan keputusan Mahkamah Partai yang tidak diindahkan oleh Romi dan Romi malah melakukan pelanggaran dengan melaksanakan Muktamar di Surabaya pada 15 Oktober 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan melakukan lelang jabatan pejabat eselon I. Oleh karenanya, Kementrian pimpinan Bambang Brodjonegoro itu, akan menggandeng KPK.
“Jadi kita dengan melakukan acara seleksi terbuka ini, kita berharap itu sudah bisa dilakukan dan tentunya bantuan kpk akan dibutuhkan,” ujar dia, usai diskusi dengam Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11).
Dikatakan Bambang, KPK memang meminta pelaksanaan promosi jabatan itu dilakukan secara terbuka.
“Tapi tidak dalam tahap awal. ketika sudah menjelang bagian akhir kita akan konsultasi dengan KPK,” ujar Bambang.
Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan Bambang yang menyinggung soal seleksi terbuka jabatan di Kementerian Keuangan.
“Ini mungkin bisa juga melibatkan tracking yang seperti dilakukan waktu menteri beberapa waktu yang lalu. Disambut dengan baik lah oleh KPK,” kata Johan.
Namun, soal nama-nama lelang jabatan tersebut, Johan mengaku pembicaraan belum pada hal tersebut.
“Tadi cuma baru bicara hal-hal yang strategis dan kemudian yang kemudian bisa ditindak lanjuti,” ujar Johan.
“Jadi, masing-masing pimpinan tadi juga berbicara untuk melihat rencana-rencana strategis,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Abdul Wahid mengatakan, pemaparan Presiden Joko Widodo terkait kerjasama regional Indonesia dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) perlu dijaga.
Sebab, kata dia, dalam forum itu Jokowi terkesan seperti ingin menjual negara Indonesia kepada asing.
“Kita tidak anti asing investasi ke Indonesia. Tapi, jangan sampai terkesan menjual negara kita kepada asing,” kata dia di gedung DPR RI, Kamis (13/11).
Dirinya berharap apa yang dilakukan Jokowi jangan sampai seperti PT Freeport, dimana hasil kekayaan alam negara ini justru dikuras untuk negara lain.
“Artinya itu merugikan rakyat,” kata dia. (Baca: Jelaskan Peluang Usaha di Indonesia, Presiden Yakinkan Investor Mudahnya Pembebasan Lahan)
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Sidik menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan visi dan sikap politik Indonesia terkait kerjasama regional Indonesia dalam forum resmi maupun tidak resmi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Menurut dia, tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih mengambarkan visi presiden sebagai marketing officer.
Bahkan dirinya mengatakan jika paparan presiden yang full marketing namun minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi.
Dalam fotum APEC Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengalamannya mengatasi pembebasan lahan saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka dari itu dia meminta para calon investor untuk tidak mengkhawatirkan masalah tersebut.
“Saya punya pengalaman dengan pembebasan lahan,” kata Presiden Jokowi dalam presentasinya di hadapan para pemimpin perusahaan-perusahaan ternama yang tergabung dalam pertemuan puncak CEO yang digelar dalam rangkaian pertemuan puncak Forum APEC di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11).
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rekonstruksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih berlangsung. 
Juru bicara KPK, Johan Budi menyatakan, pada rekontruksi ini pihaknya menghadirkan tersangka Gubernur Riau, Annas Maamun dan Pengusaha Gulat Manurung. 
“Rekonstruksi di rumah Annas Maamun tadi yang dibawa ke tempat rekonstruksi itu adalah tersangka AM (Annas Maamun), kemudian GM (Gulat Manurung), ada juga istrinya Pak AM kemudian juga ada dua orang lagi kalau ngga salah,” kata Johan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11). 
Johan menuturkan, rekonstruksi ini adalah menggambarkan bagaimana proses dugaan terjadinya tindak pidana dalam kasus ini bermula. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah ada dugaan pihak lain ikut terliat dalam kasus ini. 
“Belum, saya belum dapat informasi. Masih berlangsung,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby