24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42195

DPRD Belum Bahas Rencana DKI Kucurkan Dana ke Bodetabek

Jakarta, Aktual.co — Belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan, lagi-lagi jadi alasan DPRD DKI untuk tertundanya pembahasan mengenai penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI.  
Salah satunya, pembahasan rencana Pemprov DKI untuk mengucurkan dana Rp400 miliar ke empat daerah penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).    
“Belum ada pembahasan mengenai hal itu,” jawab Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi singkat, saat ditemui di Balaikota DKI, Rabu (29/10).
Alasannya, kata dia, DPRD masih fokus menyusun kelengkapan dewan sehingga belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. 
Jika kelengkapan dewan sudah disusun, ucap Anggota Fraksi PDI-P itu, barulah pembahasan mengenai bantuan ke daerah penyangga akan dibahas.
“Setelah kelengkapan dewan sudah selesai, baru akan dibicarakan,” ujarnya.
Yang membuat heran, Prasetyo bahkan mengatakan kalau anggota dewan di Kebon Sirih ternyata masih belum memahami soal bantuan tersebut. Sehingga perlu ada pembahasan bersama dengan pihak Pemprov.
“Makanya akan saya koordinasikan dulu dengan Pak Ahok karena belum nyambung pembahasannya,” ujarnya.
Namun Prasetyo mengaku tidak akan mempermasalahkan bantuan tersebut. Selama bantuan itu merupakan upaya untuk membuat dampak yang baik, kata dia, tentu akan diterima. 
“Tetapi tidak ada masalah kalau untuk penanganan banjir segala macem kalau untuk sesuatu yang baik. Asal anggarannya cukup ya tidak masalah. Kita lihat dulu anggarannya.” Sebagai informasi, dana yang akan dikucurkan ke empat daerah penyangga itu diperuntukan bagi upaya memperbaiki infrastruktur yang menghubungkan dengan Jakarta, agar konektivitasnya menjadi lebih baik.
Seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan layang, dan revitalisasi sungai.

Artikel ini ditulis oleh:

Megawati dan Surya Paloh Ijinkan Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

Jakarta, Aktual.co — Petinggi Koalisi Indonesia mengijinkan pembentukan pimpinan DPR termasuk alat kelengkapan dewan tandingan.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP NasDem Victor Laiskodat, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10). 
“Iya diizinkan lah, masak fraksi di DPR bersikap seperti ini belum dapat izin. Kita dapat izin dong,” katanya.
Kata dia, KIH akan solid dalam persoalan ini karena untuk menghindari dominasi parlemen satu kubu. (Baca: Ini Pimpinan DPR Versi KIH)
“Aksi membentuk ‘DPR tandingan’ ini bukan membingungkan masyarakat. Namun, aksi ini justru mempertegas kedaulatan rakyat yang tidak bisa dipermainkan,” tambahnya.
Motif politik, lanjut dia penguasaan koalisi merah putih ini bertujuan ingin menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo.
“Mereka jelas kok bertujuan ingin jatuhkan pemerintah,” demikian Viktor.
Seperti diketahui, sejumlah politisi KIH hari ini menggelar konprensi pers karena kecewa dengan pemilihan alat kelengkapan dewan DPR seperti pimpinan komisi yang berjalan tanpa melibatkan koalisi pendukung Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Teddy Renyut Terima Putusan Hakim

Direktur PT Papua Indah Perkasa (PIP), Teddy Renyut, saat mengikuti sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (29/10/2014). Terdakwa Teddy Renyut dengan perkara suap terkait rencana proyek pembangunan rekonstruksi tanggul laut (talud) dan proyek-proyek lain yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 di Biak Numfor, divonis dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan. Serta, denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebab, terbukti memberikan uang Sing$ 100.000 kepada Bupati Biak Numfor. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Bupati Biak Numfor Nonaktif Divonis 4,5 Tahun Penjara

Bupati Biak Numfor nonaktif Yesaya Sombuk saat mengikuti sidang di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (29/10/2014). Tipikor menggelar sidang dengan agenda pembacaan vonis. Yesaya Sombuk divonis pidana penjara empat tahun dan enam bulan. Serta, pidana denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Sebab, dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Sing$ 100.000 dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut. Dengan tujuan mendapatkan proyek pembangunan rekonstruksi tanggul laut (talud) untuk mencegah Abrasi Pantai dan proyek-proyek lain yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 di Biak Numfor. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

BBM Subsidi Naik, Asmindo DIY Ngarep Insentif

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap apabila pemerintah menaikkan harga BBM maka perlu diimbangi dengan menyediakan insentif beban produksi yang harus ditanggung pengusaha mebel.

“Sektor usaha mebel merupakan salah satu sumber besar penyerapan tenaga kerja di Indonesia sehingga perlu mendapatkan perhatian,” kata Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Endro Wardoyo di Yogyakarta, Rabu (29/10)

Insentif yang ia maksudkan antara lain bisa ditempuh dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit pinjaman bagi para pengusaha pemula serta memberikan beban bunga yang rendah.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa pemerintahan baru segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per liter pada November 2014, dengan harapan agar tersedia ruang fiskal yang memadai dan konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi 46 juta kiloliter sesuai kuota yang ditetapkan.

Mengenai wacana kebijakan pemerintah itu, menurut dia pelaku usaha tidak dapat menolak atau menghindar. Meski demikian, diharapkan tidak terlalu lama diputuskan untuk menghindari timbulnya ketidakpastian pasar.

Ia memperkirakan akan muncul berbagai risiko yang akan dihadapi terkait operasional produksi apabila rencana tersebut benar-benar diterapkan pemerintah.

Risiko tersebut, kata dia, antara lain berupa kenaikan harga berbagai bahan baku mebel atau kerajinan, serta mahalnya biaya transportasi distribusi barang.

“Kenaikan bahan baku jelas akan terjadi, misalnya untuk kayu lapis, kardus untuk pengepakan, serta lem,” katanya.

Selain itu, menurut dia, belum lagi ditambah dengan faktor harga kebutuhan pokok karyawan yang naik sehingga juga tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan gaji karyawan.

“Berbagai implikasi dari kebijikan penaikan harga (BBM bersubsidi) itu, jelas akan memungkinkan terjadinya penurunan daya saing di pasar,” katanya.

Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah tersebut merupakan pertimbangan matang terkait pengaturan subsidi.

“Memang sudah menjadi risiko pengusaha, tapi kami berharap subsidi bisa dialihkan untuk perbaikan berbagai infrastruktur yang dapat mempermudah gerak operasional kami misalnya infrastruktur jalan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tokoh Papua: Jokowi-JK Harus Mampu Realisasikan Janji-janji Kampanye

Jakarta, Aktual.co — Masyarakat Papua Barat berharap 34 menteri Kabinet Kerja dapat merealisasikan janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla.
“Rakyat Papua Barat berharap mudah-mudahan menteri bisa bekerja dengan baik dan merealisasikan janji-janji yang disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat kampanye pilpres lalu,” kata Tokoh Pemuda Papua Barat Edmondantes Pilipus Mandacan di Manokwari, Rabu (29/10).
Dia mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat bangga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla memilih salah satu putri Papua duduk dalam Kabinet Kerja.
“Kami rakyat Papua dan Papua Barat mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengangkat derajat Perempuan Papua di mata masyarakat Indonesia,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini belum bisa memberikan penilaian terhadap 34 menteri baru tersebut karena mereka baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi.
“Namun masyarakat Papua yakin 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK tersebut mampu merealisasikan janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla,” ujarnya.
Dia mengatakan, masyarakat Papua Barat berharap 34 menteri Kabinet Kerja selalu melakukan “blusukan” ke daerah-daerah terutama di Papua dan Papua Barat.
“‘Blusukan’ Jokowi saat menjadi Gubernur DKI harus diterapkan oleh 34 menteri Kabinet Kerja sebab sangat efektif untuk pembangunan bangsa saat ini, sebab terkadang kebijakan kepala negara untuk kesejahteraan masyarakat salah diterjemakan di pemerintah daerah apalagi di Papua dan Papua Barat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain