Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42196

PNS Berkeliaran Saat Jam Kantor, Satpol PP Jayapura Gencarkan Razia

Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Papua, akan menggencarkan razia terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang berkeliaran di luar kantor pada saat jam kerja.
“Razia ini pertama kali kami lakukan kemarin (28/10), dan akan terus kami lakukan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Dominggus Rumaropen di Jayapura, Rabu (29/10).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pihaknya bersama dengan Satpol PP Pemprov Papua.
Pada razia pertama, Satpol PP Pemkot Jayapura dan Pemprov Papua menjaring 97 PNS yang berada di mal saat jam kerja.
Mereka adalah, 47 PNS Pemerintah Provinsi Papua, 42 PNS Kota Jayapura, tiga PNS Kabupaten Keerom, dan tiga PNS dari Kabupaten Jayapura.
Razia dilakukan pada pukul 10 WIT yang merupakan jam-jam sibuk hiNgga pukul 12.00 dalam pelayanan publik.
“Seharusnya pada jam-jam tersebut, PNS seharusnya berada di kantor dan memberikan pelayanan ke publik,” ujarnya.
Mantan Kepala Kepolisian Sektor Abepura itu berharap, dari kegiatan yang dilakukan itu, PNS Kota Jayapura bisa meningkatkan disiplin kerja. Selain itu, memiliki daya tahan berada di kantor hingga selesai jam kantor.
“Diharapkan memiliki kinerja yang dari waktu-waktu terus mengalami peningkatan, tidak lagi malas lalu mendatangi mall saat jam kerja,” ujarnya.
Razia tersebut merupakan penjabaran dari Intruksi Wali Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2013 tentang penegakan disiplin dan ketertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kota Jayapura. Tapi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai.

Artikel ini ditulis oleh:

Parlemen Inggris: Pemerintah Diamkan Pencari Suaka Hingga Tujuh Tahun

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah anggota parlemen mengatakan bahwa sekitar 11.00 pencari suaka di Inggris dilaporkan masih menunggu ijin tinggal mereka di negara tersebut selama tujuh tahun.
“Sekitar 29.000 dokumen permohonan suaka dari tahun 2007 masih belum diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris,” ujar anggota parlemen tersebut, ujar Komite Akuntan Publik (PAC) Parlemen Inggris seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/10).
Bahkan, 11.00 dari para dokumen permohonan tersebut masih belum mendapatkan keputusan awal.
“Sudah timbul tekanan, dan Kementerian Dalam Negeri Inggris harus cepat mengambil tindakan atas kekacauan imimgrasi ini,” ujar ketua Komite Akuntan Publik Margaret Hodge.
Pemerintah konservatif yang dipimping Perdana Menteri David Cameron sedang mendapatkan tekanan menjelang pemilihan umum bulan Mei 2015, dan menanggapi bahwa telah mengambil alih sebuah “organisasi gagal” ketika menjabat pada tahun 2010.
“Sistem imigrasi yang kita warisi benar-benar disfungsional dengan banyak kekurangannya sehingga tidak berfungsi denagn baik,” kata Menteri Imigrasi dan Keamanan James Brokenshire.
“Ketidak becusan manajemen kemudian semakin terlihat di institusi itu, namun sekarang sudah membaik.” Kantor imigrasi Inggris, UK Border Agency (UKBA), sempat ditutup pada Maret 2013 hanya untuk menangani dokumen permohonan suaka.
Untuk menangani dokumen yang tertahan itu, tiga direktorat dikerahkan yaitu direktorat Visa dan Imigrasi, Penegakan Imigrasi dan Pasukan Perbatasan.
Tapi panitia mengatakan bahwa departemen tersebut sudah tidak memiliki target untuk memproses klaim dan bahwa antrian dokumen permohonan yang baru sudah ada, sebagian karena kesalahan penanganan dari pemotongan biaya yang merumahkan 120 pekerja sosial yang berpengalaman.
Dewan Pengungsi amal mengatakan penundaan tersebut hanya menyisakan pekerja yang ditinggalkan dalam keadaan tidak jelas, tidak mampu bekerja dan membangun kembali kehidupan mereka.
Selain itu, saat ini lebih dari 175.000 permohonan visanya ditolak terdaftar sebagai pemohon yang menunggu penghapusan dari Inggris.
Pada tahun 2012, sebuah perusahaan swasta menemukan bahwa 50.000 daftar nama yang ditolak tidak dapat dihubungi.
Masalah lain termasuk proyek teknologi informasi yang dibatalkan dan membuang hampir satu juta Pound atau USD1,6 miliar dari uang pembayar pajak.
“Ketidakbecusan pengurusan yang dramatis oleh petugas perbatasn dan imigrasi telah meninggalkan kekacauan besar untuk Kementerian Dalam Negeri Inggris, tapi tampaknya justru membuat lebih buruk,” ujar Dia Chakravarty direktur politik dari Aliansi Pembayar Pajak.
“Penundaan ini tidak hanya merugikan para pencari suaka yang dipaksa untuk menjalani penantian atas nasib nereka secara tidak jelas. Namun sudah jelas terlihat bahwa keterlambatan ini merupakan kegagalan proyek Teknologi Informasi dan penyelesaian kasus yang terlampau lama ini telah menghabiskan uang para pembayar pajak.”

Mendagri: Semarang Harus Kejar Ketertinggalan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Jawa Tengah dengan Semarang sebagai ibu kotanya bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dari kota-kota besar lainnya.
“Semarang ini sebagai kota industri kan ‘macet’ dibandingkan ibu kota provinsi lainnya. Sebagai kota transit tergolong tanggung, kota industri juga ‘nanggung’,” katanya di Semarang, Rabu (29/10).
Hal itu diungkapkannya usai menyampaikan “Pengarahan Menteri Dalam Negeri Kepada Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Lurah se-Kota Semarang” di Gedung Balai Kota Semarang.
Pria kelahiran Solo, 1 Desember 1957 yang besar di Semarang itu mengatakan semua potensi yang dimiliki Jateng harus dioptimalkan secara terpadu untuk mempercepat pembangunan.
“Ini terkait juga dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang kan ‘ribet’ antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya yang tidak ‘klop’,” katanya.
Semestinya, kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, pemerintah daerah bisa menyiapkan alternatif agar proses pembangunan bisa terus berjalan, bahkan dilakukan percepatan pembangunan.
“Kalau memang tidak mau di Batang, ya pindah ke Kendal, atau pindah ke Tambaklorok, Semarang, misalnya. Hal itu untuk mempercepat alternatif, termasuk pembebasan lahan, dan sebagainya,” katanya.
Tjahjo mengaku Kementerian Dalam Negeri yang dipimpinnya memiliki peran penting dalam berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembenahan birokrasi untuk percepatan pembangunan.
“Semua kunci ada pada Kemendagri. Makanya, kami minggu depan akan mengumpulkan gubernur, termasuk mengundang kapolda, kajati, dan pangdam sebagai bagian yang tidak terpisahkan,” katanya.
Para gubernur, kapolda, kajati, dan pangdam akan diundang untuk menyamakan visi mengenai percepatan pembangunan yang ada, kata dia, termasuk upaya-upaya untuk meredam konflik di daerah.
“Visinya harus sama. Presiden mempunyai program mempercepat proses perizinan. Ini kan perlu waktu, namun kita ingin mempercepat waktu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kasus Tukang Sate Hina Jokowi, DPR: Polisi Jangan Cari Muka

Jakarta, Aktual.co — Polisi harus bertindak adil dan bijaksana serta tidak mencari muka pada pemerintahan yang baru berjalan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (29/10).
Pernyataan Fadli Zon tersebut menanggapi tindakan aparat kepolisian yang menangkap MA karena dituduh menghina Presiden Joko Widodo. (Baca: Tukang Sate Ditangkap Polisi karena Hina Jokowi)
Fadli menjelaskan, kasus-kasus sejenis sudah pernah menimpa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Prabowo Subianto di masa kampanye Pilpres 2014. Akan tetapi, tak pernah ada pelaku yang ditindak, apalagi berlebihan seperti saat ini.
“Jangan ada abuse of power. Jangan jadikan hukum untuk alat politik dan alat cari muka,” kata Fadli dengan tegas.
Fadli menegaskan, pihaknya akan mempelajari kasus ini. Bahkan jika diperlukan, kata Fadli, ia akan mengunjungi MA untuk mendengar duduk perkara yang sebenarnya.
“Tindakan ini sangat-sangat berlebihan, kalau perlu kita kunjungi yang bersangkutan,” ujarnya.
Perlu diketahui, MA pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kamis (23/10/2014). MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Harap KPK Tak Berpolitik

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengingatkaan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpolitik terhadap rekomendasi yang dikeluarkan terkait sejumlah nama menteri yang diberi tanda merah.
Untuk itu, KPK seharusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum seperti yang diberikan kepercayan negara kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs itu.
“Kita hanya meminta KPK untuk tegak lurus menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan negara kepada dia (KPK), yakni melakukan pemberntasan korupsi tanpa pandang bulu. Dan KPK jangan mau dijadikan alat politik oleh presiden,” ucap dia, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Karenannya, sambung dia, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak mengumumkan nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah maupun kuning.
“Kita pun meminta supaya KPK secara terbuka juga mengumumkan nama-nama menteri yang sudah diberi label merah dipilih Presiden Jokowi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nilai Kontrak Soechi Lines Capai USD92 Juta

Jakarta, Aktual.co —   Perusahaan bidang pelayaran, PT Soechi Lines, Tbk pada bulan September dan Oktober tahun ini memiliki nilai kontrak senilai USD92 juta. Nilai tersebut terdiri dari 5 unit kapal dengan ukuran 17.000 DWT (Dead Weight Ton) berjumlah 3 unit, 4.500 DWT berjumlah 1 unit, dan 3.500 DWT berjumlah 1 unit.

“Nilai kontrak itu dilihat dari margin unit kapal-kapal kami tahun ini lebih baik dari tahun lalu,” ujar Paula Marlina selaku Direktur Finansial saat ditemui di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/10).

Dari laporan keuangan, PT Soechi Lines, Tbk memiliki nett profit 50% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Hingga saat ini perusahaan tetsebut mengoperasikan sebanyak 33 unit armada yang terdiri dari Oil Tanker, Chemical Tanker, Gas Carrier, dan Floating Storage Offloading (FSO).

“Kami juga memiliki 1 kapal tunda dan 2 kapal tongkang yang digunakan sendiri untuk keperluan operasional pembangunan kapal di lokasi shipyard,” tambah Paula.

Seperti diketahui bahwa perusahaan dibidang pelayaran tersebut mengadakan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum saham perdananya. Nilai nominal saham ersebut sebesar Rp 600-800 per lembar saham.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...42,19542,19642,197...43,112Halaman 42,196 dari 43,112

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya