Jakarta, Aktual.co — Jika 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan, maka bertepatan pada hari ini, Rabu (12/11) diperingati sebagai hari Ayah, sebuah momentum untuk menghormati Ayah. 
Di Amerika dan lebih 75 negara lain seperti Australia, Kanada, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Turki, Pakistan, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong dalam hari Ayah atau Father’s Day dirayakan pada hari minggu di pekan ke tiga bulan Juni dan dirayakan hampir di seluruh dunia yang dimulai pada awal abad ke-12 dan di Indonesia sendiri hari Ayah dirayakan setiap tanggal 12 November tiap tahunnya.
Biasanya hari Ayah dirayakan dengan pemberian hadiah kepada ayah dan kegiatan kekeluargaan. Selain itu Ayah adalah sosok tulang punggung keluarga, sandaran dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Peringatan hari Ayah ini juga menunjukkan bahwa orangtua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada hari Ibu untuk mengenang jasanya, maka sewajarnya sebagai penyeimbang ada Hari Ayah.
Hari Ayah pun diperingati Google hari ini. Khusus di Indonesia, peringatan hari Ayah Nasional tergolong unik. Perayaannya baru dimulai pada 12 November 2006 lalu dan kurang populer di mata kebanyakan rakyat Indonesia. 
Selamat hari Ayah untuk seluruh pembaca Aktual.co dan seluruh rakyat dunia.

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, sosok calon Jaksa Agung mendatang diharapkan pernah mengenyam pendidikan jaksa. Menurutnya, sejumlah nama yang digadang-gadang baik dari internal atau eksternal kejaksaan sudah cukup mempuni untuk menjadi orang nomor satu dikorps Adhyaksa itu.
Meski demikian menurut Margarito, baik berasal dari parpol atau non parpol, sosok jaksa agung tetap dapat diintervensi selama moralitas tidak terjaga.
“Intervensi merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh seorang jaksa agung. Sosok yang berasal dari orang politik bisa mandiri (tak tergoyah intervensi) atau non politikus bisa tak berdaya dengan intervensi. Moralitas lah kuncinya,” ujar Margarito dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (12/11).
Dia mencontohkan, Almarhum Baharudin Lopa yang sempat menjadi politikus (PPP) telah membuktikan berhasil lepas dari intervensi. “Orang seperti Baharudin Lopa siapa yang bisa intervensi?” pungkas Margarito.
Beredar kabar nama politikus Partai NasDem HM Prasetyo menjadi calon kuat jaksa agung yang sebelumnya dijabat Basrief Arief. Nama lain yang dikabarkan menjadi calon kuat adalah Ketua PPATK M Yusuf. Melihat sosok keduanya, Margarito memandang keduanya memiliki kompetensi, terlebih memiliki latar belakang sebagai jaksa.
“Dua-duanya kita tau ‘recordnya’ berasal dari kejaksaan. Satu menjadi politikus, satu ketua PPATK. Satu sempat menjadi Jaksa Agung Muda (JAM), satunya pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” demikian Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa embrio untuk menggunakan hak angket dalam kasus dugaan mark up pengadaan Bus Transjakarta sudah ada.
Namun, dirinya menunggu momentum untu menggulirkan hak tersebut kesetiap fraksi politik yang ada di DPR RI.
“Embrio sudah ada, tinggal menggulirkan saja, menurut kita momentumnya belum tepat karena masih ada tarik menarik di dewan, saya kira kalau sudah selesai saya kira bisa digulirkan,” ucap Bamsoet kepada wartawan, di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (12/11).
Kendati demikian, dirinya menyerahkan siapapun pihak baik itu anggota dewan maupun fraksi partai untuk menggulirkn hak angket terkait kasus Transjakarta yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo, sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika itu.
“Siapa yang mau menggulirkan silahkan saja, semua bahan-bahan sudah ada,” ungkap dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah hak angket untuk kasus Trans Jakarta, yang nantinya bisa berujung pada impechment terhadap Presiden Joko Widodo jika ditemui indikasi keterlibatannya? Wakil Bendahara Umum Golkar itu menjawab secara normatif.
“Ya kan syarat untuk seorang presiden itu turun dari jabatan, selain meninggal dunia, melakukan korupsi, menkhianati negara, kan melakukan perbuatan tercela. Kita gak tahu apakah Trans Jakarta menjadi suatu syarat itu,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq menilai misi pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC di Beijing minim visi politik karena seharusnya menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi dan investasi.
“Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati,” kata Mahfudz di Jakarta, Rabu (12/11).
Dia sangat menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
Hal itu menurut dia terkait kerja sama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (AS).
“Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer,” ujarnya.
Selain itu menurut dia, jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Dia mengatakan wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari berbagai perusahaan multinasional asing. “Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya,” katanya.
Mahfudz mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda.
Dia mengatakan harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi namun sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar,” pungkasnya.
“Paparan presiden yang ‘full marketing’ tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi,” katanya.
Politisi PKS ini  mengatakan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.
Perlu diketahui, Presiden Jokowi menghadiri Forum Ekonomi di kawasan Asia Pasifik pada Senin (12/11) di Beijing, Tiongkok dan berbicara di hadapan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan , termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Topik yang dibicarakan adalah “Kemitraan untuk Hubungan yang Lebih Baik dengan Asia-Pasifik: Pandangan dari Indonesia” Dari Beijing, Jokowi akan melakukan perjalanan ke Naypyidaw, Myanmar, untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Lalu, Jokowi akan bertolak ke Brisbane, Australia, untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tentang ekonomi dunia.

Artikel ini ditulis oleh: