Jakarta, Aktual.co — Para politisi akhir-akhir ini mengabaikan nilai-nilai musyawarah mufakat. Namun, lebih menonjolkan demokrasi prosedural.
Demikian disampaikan Sirra Prayuna Ketua Umum LBH Laskar Dewaruci dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (29/10).
“Untuk itu sudah waktunya kita harus menyadarkan para politisi kita bahwa demokrasi kita diambang kehancuran,” ucapnya.
Sirra menilai, politisi saat ini meletakan kepentingan negara dan bangsa adalah nilai tertinggal dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Permintaan yang diajukan fraksi partai koalisi Indonesia hebat (KIH) agar presiden mengeluarkaan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang berlaku saat ini mulai menuai tanggapan pedas.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah permintaan itu merupakan pemikiran yang sangat bahaya dalam pemahaman sistem berdemokrasi.
“Orang yang minta pemerintah untuk Perpu DPR, itu sangat bahaya cara pikirnya itu.  Bukan kerena conten of parlemen, tetapi itu sangat fatal cara berfikirnya soal berdemokrsi,” ucap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut Fahri, sebagai lembaga legislatif, DPR diberikan sejumlah kewenangan sesuai kontitusi. Salah satunya, mengawasi jalannya roda pemerintahan (eksekutif).
“Bukan hak eksekutif mengawasi DPR, tetapi hak legislatif mengawasi eksekutif bahkan yudikatif. Karena itu DPR diberikan hak lebih jauh (dari pemerintah) oleh konstitusi, yakni hak interplasi, angket, hak mendengakrkan pendapat, itu hak istimewa dewan sebagai daulat rakyat,” beber dia.
“Karena itu, kewibawaan, keistimewaan, kehormatan, indepensi dan sebagian orang mengatakan kesucian cabang kekuasaan. Tidak boleh cabang kekuasaan saling mengintervensi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Kamil Razak, mengakui pihaknya sudah memeriksa Joko Widodo terkait penyelidikan kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, pornografi, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh seorang warga Ciracas, Jakarta Timur, MA, pada 10 Oktober 2014 lalu.
Dalam kasus itu, pelaku menyebar foto-foto editan yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo  bersama Megawati Soekarnoputri lewat akun Facebook-nya, Arsyad Assegaf (Anti Jokowi).
“Pak Jokowi  baru dapat kami mintai keterangan pada tanggal 10 Oktober,” kata Kamil saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Selain Jokowi, penyidik Dirttipideksus Polri juga sudah memeriksa sejumlah saksi lainnya sebelum melakukan penangkapan tersangka.
“Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kasubdit Cyber Crime (Kombes Rahmad Wibowo) bersama anggota  melakukan pelacakan siapa yang membuat atau mencemarkan atau memuat foto pornografi itu,” kata Kamil.
Akhirnya, MA pun berhasil ditangkap di kediamannya Ciracas, Jakarta Timur, 23 Oktober 2014. Saat ini AM sudah ditahan.
AM dijerat pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selain itu juga dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan secara tertulis. “Barang bukti yang sudah kami sita, yaitu akun FB atas nama Arsyad Assegaf,” ujarnya.
Ia mengatakan, pelaku belum mengaku siapa yang menyuruhnya. “Namun dia melakukan sendiri dan terbukti dia mengedit dan membuat akun Facebooknya sendiri,” sambung Kamil.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pengacara Hendri Yosodiningrat, pada 27 Juli 2014. Sehari sebelumnya atau 26 Juli 2014, Hendri menerima pesan BBM dari temannya tentang gambar pornografi yang ada Jokowi. Karena pada saat itu baru usai pemilu, polisi polisi belum bisa langsung melakukan proses penyidikan. Polisi lebih dulu melakukan pemeriksaan kepada para saksi termasuk Jokowi sebagai saksi korban.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet yang akan dalam ruang lingkup kantor kepresidenan.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Kemensesneg, Rabu (29/10).
“Tinggal pelantikan saja,” ucapnya.
Pratikno juga mengaku bahwa dirinya juga beberapa hari ini juga bekerja bebarengan bersama dengan Andi mengurus segala kebutuhan kabinet hingga kementerian.
“Kami masih kerja bareng terus, Setkab dan Sesneg,” ungkap Pratikno.
Sementara itu, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa Jokowi berencana melakukan penguatan kantor kepresidenan yang dikelapai oleh kepala staf kepresidenan. 
“Di bawahnya adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4),” demikian Andi.

Artikel ini ditulis oleh: