14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42206

Megawati Tunjuk Hasto Sebagai Pengganti Tjahjo Kumolo

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Plt. Sekjen menggantikan Tjahjo Kumolo yang mundur setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo.
“Ibu Ketua Umum menetapkan Wakil Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai pejabat Sekjen,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (31/10).
Dia mengatakan, dirinya telah berkonsultasi dengan Megawati seusai Presiden Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada Senin (17/10) lalu.
Sehari setelah pelantikan Kabinet Kerja, kata dia, dirinya mengajukan surat pengunduran diri dari posisi sebelumnya sebagai Sekjen PDIP ke Megawati.
“Pada 28 Oktober 2014, saya mengajukan resmi pengunduran sebagai anggota DPR kepada Ibu Megawati, ketua fraksi, dan partai dapat segera menetapkan PAW pengganti saya,” kata dia.
Sedangkan keputusan penunjukan Hasto sebagai Plt. Sekjen PDI Perjuangan, kata Tjahjo, diputuskan Megawati dalam rapat pleno DPP yang digelar Kamis (30/10).
Agenda pleno itu adalah menyetujui penonaktifan Tjahjo dari kepengurusan DPP PDIP, sekaligus menunjuk Hasto sebagai Plt. Sekjen PDI Perjuangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Bikin Pimpinan DPR Tandingan, KIH Lawan Hukum

Semarang, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiono Phd menyatakan terbentuknya pimpinan DPR tandingan, menunjukkan anggota dewan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memiliki kedewasaan politik.
Sebab, proses pemilihan pimpinan DPR sebelumnya, bukan tandingan versi KIH, sudah sesuai dengan prinsip rechstaat (negara hukum) dan mengacu pada konstitusi yang sah.
“Bila suatu pembuatan kebijakan dan putusan politik telah dibentuk sesuai dengan UU, maka semua pihak harus tunduk kepada hasilnya,” kata dia saat dihubungi Aktual.co, Jum’at (31/10).
Ia menegaskan kembali, bahwa pimpinan DPR saat ini sudah sah dan legal, berdasarkan hukum. Jika ada kelompok yang menentang, seperti yang dilakukan KIH, berarti sama saja melawan hukum.
Pihaknya menyarankan atas ketidakpuasan itu dapat menempuh jalur hukum, bukan justru dengan cara membuat makar seperti membuat lembaga tandingan.
“Makar terhadap institusi negara yang sah harus dihukum. Kalau semua pihak mengikuti pola pikir KIH, maka semua proses politik mengalami delegitimasi dan negara akan hancur,” ujar dia.

Mengenal Lebih Jauh Museum Dirgantara

Jakarta, Aktual.co — Museum TNI AU diresmikan pada tanggal 4 April 1969 oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Rusmin Nuryadin berkedudukan di Makowilu V Tanah Abang Bukit, Jakarta. Dengan pertimbangan antara lain bahwa Yogyakarta merupakan tempat lahir dan pusat perjuangan TNI AU periode 1945-1949 serta tempat penggodokan Karbol AAU, maka pada bulan November 1977 Museum AURI di Jakarta dipindahkan dan diintegrasikan dengan Museum di Ksatrian AAU di Pangkalan Adisutjipto, Yogyakarta, dan tanggal 29 Juli 1978 diresmikan sebagai Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala.
Karena semakin bertambahnya koleksi, maka pada tahun 1984 Museum dipindahkan ke Wonocatur menempati sebuah gedung bersejarah. Gedung tersebut semasa penjajahan Belanda adalah sebuah pabrik gula dan pada waktu penduduk Jepang digunakan sebagai Depo Logistik. 
Pada bulan Oktober 1945 BKR dan para pejuang kemerdekaan berhasil merebut Pangkalan Udara Maguwo (sekarang Lanud Adisutjipto) dari tangan Jepang, termasuk segala unsur logistik dan fasilitasnya yang kemudian digunakan sebagai unsur kekuatan awal TNI Angkatan Udara.
Monumen Perjuangan TNI AU dahulu disebut Monumen Ngoto dibangun oleh AURI pada tanggal 1 Maret 1948. Dibangunnya monumen ini adalah untuk mengenang dan memperingati peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA akibat serangan dua pesawat pemburu Kitty Hawk Belanda pada tanggal 29 Juli 1947. 
Dalam peristiwa ini tiga tokoh perintis TNI AU gugur, diantaranya Marsda TNI (Anumerta) Agustinus Adisutjipto, Marsda TNI (Anumerta) Prof. Dr. Abdulrachman Saleh, dan Opsir Muda Udara I (Anumerta) Adisumarmo Wiryokusumo.
Monumen ini pernah dua kali mengalami renovasi, yang pertama pada bulan Juli 1981 saat Kasau dijabat oleh Marsekal TNI Ashadi Tjahjadi dan yang kedua berdasarkan Skep Kasau nomor Skep/78/VII/2000 Kasau dijabat oleh Marsekal TNI Hanafie Asnan, dan pada saat itu Monumen Ngoto diubah menjadi Monumen Perjuangan TNI AU. 
Pemberian nama tersebut adalah agar para prajurit-prajurit TNI AU dapat mengambil teladan tentang semangat juang, semangat berbakti, pengorbanan dan kepahlawanan mereka. Peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA pada tanggal 29 Juli 1947 oleh TNI Angkatan Udara dijadikan momentum sebagai Hari Bhakti TNI Angkatan Udara, sehingga tanggal 29 Juli tiap tahunnya selalu diperingati.
Pesawat Dakota VC-CLA milik perusahaan penerbangan India yang dicarter untuk mengangkut sumbangan obat-obatan untuk Palang Merah Indonesia, yang ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu Kitty Hawk Belanda saat akan mendarat di PU Maguwo. 
Museum TNI AU memiliki lebih dari 10.000 koleksi komponen alutsista dan 40 pesawat terbang dari negara barat sampai timur, serta terdapat koleksi berupa diorama-diorama, foto-foto, lukisan-lukisan, tanda-tanda kehormatan, dan lain-lain yang disusun dan ditata berdasar kronologi peristiwa. Dan koleksi pesawat anatar lain Pesawat WEL RI X merupakan produksi pertama bangsa Indonesia yang dibuat pada tahun 1948 oleh Biro Rencana dan Konstruksi, Seksi Percobaan Pembuatan Pesawat Terbang, Magetan, Madiun, dibawah pimpinan Opsir Udara III (Kapten) Wiweko Supomo. Pesawat ini memakai mesin Harley Davidson 2 Silinder model tahun 1928.
Pesawat Pembom Guntai direbut dari Jepang saat Belanda melancarkan aksi blokade terhadap dirgantara Indonesia, pesawat buatan tahun 1930 ini dengan penerbangnya Kadet Mulyono melaksanakan pemboman terhadap kedudukan lawan di Semarang pada tanggal 29 Juli 1947. 
Pesawat Jet Star merupakan pesawat kepresidenan hadiah dari pemerintah Amerika Serikat kepada Presiden RI Soekarno, pernah digunakan dalam kunjungan ke beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Berbagai jenis pesawat pemburu, latih, dan angkut periode 1950-1965. Diorama Sekbang I Taloa, Amerika Serikat, Sekbang India, Sekbang Andir, dan Sekolah Perwira Teknik Udara. Dikutip dari museum Indonesia, Jumat (31/10).

KIH Vs KMP Makin Panas, Jokowi Disarankan Turun Gunung

Medan, Aktual.co — Parodi politik yang terjadi di parlemen saat ini, menunjukkan gagalnya pemilu yang menghasilkan anggota dewan yang penuh dengan kewibawaan dan kebijaksanaan.
“Akhirnya saat ini kita mendapati pembelahan di dalam DPR yang luar biasa yang tidak memberikan pendidikan. Ini menciderai rakyat Indonesia dan ini benar-benar konyol,” kata pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan saat dihubungi Aktual.co, Jumat (31/10).
Untuk itu, Dadang menyarankan, situasi yang memanas ini sebaiknya disikapi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta sebaiknya dapat duduk bersama dengan seluruh partai yang ada di parlemen.
“Jokowi harus turun tangan untuk kembali duduk bersama dengan partai, partai tidak hanya pendukung dan KMP. Kalau tidak kita akan menghadapi deadlock pemerintahan dan itu memalukan bagi kita dan juga bagi dia. Itu saya kira,” tukasnya.

Menteri ESDM Desak DPR Putuskan ‘Nasib’ SKK Migas

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya segera mengajukan draft amandemen Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberi kepastian terhadap keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurutnya, bentuk kelembagaan SKK Migas merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pasalnya SKK Migas masih status quo berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2012 terkait Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

“Status quo berakhir sampai ada UU Migas baru. Kami mengkaji kalau bisa ada percepatan karena draftnya sudah dibahas berkali-kali,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/10).

Sudirman belum memastikan bentuk kelembagaan SKK Migas apakah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menjadi bagian dari pemerintah. Namun dia menegaskan yang terpenting ialah tugas dan fungsi SKK Migas jangan berubah.

“Bentuk kelembagaan kaitannya dengan UU. Ini masih dalam kajian. Kami jalankan apa yang diputuskan MK,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pengamat: Perpecahan DPR RI di Luar Nalar dan Konyol

Medan, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengatakan, perpecahan yang terjadi ditubuh DPR RI antara kubu KMP dan KIH di luar nalar dan konyol.
“Saya tidak terbayang, ini terjadi. Sama sekali di luar nalar, ini luar biasa terjadi di DPR terjadi dualisme. Dan ini di luar akal sehat, kedua-duanya, KMP-nya berfikir dengan KMP-nya, dan KIH-nya berfikir dengan nenek moyangnya. Indonesia ini kan bukan mereka yang 560 orang tapi 250 juta orang,” tandas Dadang.
Dadang menegaskan, terjadinya perpecahan di DPR RI oleh kedua kubu koalisi, akhirnya dinilai sebagai aroma hausnya akan kekuasaan partai-partai yang ada.
“Saya kira dua koalisi ini hanya mementingkan kekuasaan belaka, tanpa mempertimbangkan apa yang sebetulnya terjadi,” kata Dadang.

Berita Lain