Medan, Aktual.co — Kembali ke UUD 1945 naskah asli dan perubahan sejumlah UU yang diindikasikan pro asing, dinilai sebagai syarat untuk merubah tatanan masyarakat Indonesia yang dewasa ini dinilai timpang dan jauh dari cita-cita pendiri bangsa.
Demikian dikatakan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Ruben Panggabean kepada Aktual.co di Medan, Kamis (30/10).
“Kembali ke UUD 1945 dan meninjau ulang UU yang diindikasi pro asing menjadi syarat dasar mengubah tatanan masyarakat yang dewasa ini sudah timpang dan jauh dari cita-cita pendiri bangsa,” tandas Ruben.
Misalnya, kata Ruben, UU no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang memungkinkan dilakukannya privatisasi terhadap Sumber Daya Air. 
“Ini kan sangat kontradiktif dengan UUD khususnya pasal 33 bahwa segala kekayaan bumi yang berada di atas dan di dalam menjadi kekuasaan negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk hajat hidup orang banyak,” tandas Ruben.
Sektor kekayaan alam, lanjut Ruben, menjadi sasaran utama yang ingin diekplorasi dan dieksploitasi oleh kekuatan korporasi asing melalui permainan regulasi.
Sehingga, persoalan UU yang dindikasi berpihak pada kepentingan asing tidak cukup hanya ditinjau, tetapi coba didalami pihak-pihak yang disinyalir menjadi ‘kaki tangan’ para pengusaha asing di dalam parlemen.
Lebih jauh, Ruben menilai, ketidakadilan bagi masyarakat, eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang parah adalah kondisi yang masalah yang harus segera dijawab dan diselesaikan Kabinet kerja Jokowi-JK.

Banda Aceh, Aktual.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh memberlakukan hukuman cambuk bila ada tersangka yang melakukan pelanggaran. Pasalnya, selama ini hukuman cambuk hanya sering dilakukan di Banda Aceh, Pidie dan beberapa kabupaten lainnya di Aceh.
“Harus merata, tidak boleh pincang dalam pelaksanaannya. Nanti malah yang melakukan pelanggaran syariat Islam yang sama di kabupaten A misalnya, tidak dicambuk. Sementara di kabupaten B malah dicambuk,” ujar politisi Partai Aceh ini kepada Aktual.co, Kamis (30/11) saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. 
Ditambahkan, tidak meratanya pemberlakukan hukuman cambuk,  baik itu kepada pelaku maisir, khamar, dan khalwat justru dapat menimbulkan kecemburuan secara psikologis bagi masyarakat yang menerima hukuman tersebut.
“Harus disebutkan juga apa saja kendalanya sehingga masih  ada kabupaten/ kota yang tidak melaksanakan hukuman cambuk ini,” ujar alumni UIN Ar-Raniry itu. Selama ini, yang telah vakum melakukan eksekusi cambuk seperti Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
Selain itu, sambung Iskandar, jangan sampai ada pelaku pelanggaran syariat yang tidak dicambuk sama sekali. Padahal,  dia terbukti bersalah melakukan kesalahan. Kondisi ini akan melemahkan penegakan syariat Islam di Aceh, karena para pengambil kebijakan telah berlaku tidak adil.
“Kita tetap mendorong agar pelaksanaan syariat Islam secara kaffah terwujud di Aceh ,” pungkas Iskandar.