Jakarta, Aktual.co — Politikus PKS Zulkieflimansyah mengatakan, siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, dirinya berharap partai bentukan Presiden Soeharto itu agar tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
Sebab, Ketua Umum Golkar yang sekatang, Aburizal Bakrie adalah ketua presidium KMP.
Dirinya mengakui jika banyak partai, termasuk Golkar, setiap ada perubahan kepemimpinan, maka ada perubahan kebijakan.
“Saya berharap ada proses baru di Golkar (Golkar tetap di KMP),” kata anggota DPR RI ini dalam sebuah acara di televisi Nasional, Selasa (11/11).
Menurut dia, dengan Golkar tetap di KMP sebagai penyeimbang yang kuat di Parlemen, maka akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“KMP akan menjadi check and balances yang profesional bagi pemerintahan Presiden Jokowi.”
Sebagaimana diketahui, Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX pada Januari 2015. Salah satu mata acara dalam Munas tersebut adalah memilih ketua umum untuk periode mendatang.
Sampai saat ini sudah ada beberapa kader Golkar yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum, seperti Agung Laksono, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Zainudin Hambali, Airlangga, Agus Gumiwang, dan Hajrianto Tohohari.
Selain tujuh orang tersebut, incumbent Aburizal Bakrie dikabarkan juga maju sebagai calon ketum Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakaan, Presiden Joko Widodo harus segera menetapkan pengganti Kapolri, setelah dirinya menunjuk Jaksa Agung baru nanti.
Hal itu sebagai salah satu realisasi harapan rakyat Indonesia dalam penegakan hukum.
“Setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri,” kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (11/11).
Dia mengatakan, Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru. Sehingga, diharapkan para pejabat baru ini bisa bersinerji dan saling melengkapi serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan Jokowi-JK.
“IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.”
“Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih mengkoptasi negeri ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang