Surabaya, Aktual.co — Puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila (PP) Surabaya menandatangi mall Grand City Surabaya. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk amarah ormas terhadap puluhan penjaga keamanan mall yang sebelumnya memborgol anggota PP dan menghajarnya secara bergantian.
Anggota PP, Wahyu, mengatakan, penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota PP terjadi pada Rabu dinihari tadi. Bermula ketika salah satu anggota PP, Yuska menggelar acara karaoke di Happy Pappy yang berada di Grand City Surabaya bersama anggota PP lainnya yang berjumlah 10 orang.
“Di ruangan tersebut terjadi perselisihan antara anggota PP sendiri,” ujar Wahyu.
Saat itulah terjadi keributan, hingga akhirnya diamankan anggota sekuriti mall. Setelah itu, diketahui, seorang anggota PP menghilang. 
“Tahunya saat kami keluar, kami kehilangan satu teman kita. Yuska tidak bersama kita lagi. Namun, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 WIB, kita dapat telepon dari Polsek Genteng, kalau teman kita dianiaya satpam Grand City,” sahut rekan Wahyu yang lain.
Mendapat laporan itu, beberapa orang dari PP langsung mendatangi Mapolsek Genteng saat itu juga. Ternyata Polsek Genteng tidak mau teriama laporan satpam mal. Sebab, anggota PP yang diserahkan ke polsek sudah dalam kondisi babak belur, dan tangan diborgol serta tidak ada alasan jelas soal laporannya.
“Ternyata dari pengakuan Yuska, dia diculik dari kelompoknya, Yuska dibawa oleh sekitar 30 satpam mal dibawa ke tempat parkir. Tangannya diborgol ke belakang didudukkan pada kursi dan dihajar habis-habisa hingga babak belur,” lanjut Wahyu.
Nah, pada Rabu sore inilah ratusan anggota PP Surabaya, giliran menggeruduk Grand City, untuk mencari satpam-satpam yang telah memukuli Yuska. “Kita cuma ingin tanya maksud dan alasan mereka (satpam) ini apa,” tandas Wahyu.
Sementara dari pantauan, memang puluhan anggota PP bergerombol di depan pintu masuk mal dan menjadi perhatian pengunjung. Beberapa anggota polisi berseragam dan berpakaian preman juga terlihat di lokasi mal. 

Jakarta, Aktual.co — Dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut membuyarkan upaya islah di internal PPP maupun dengan kubu Jokowi.
Hal itu disampaikan Karyono Wibowo Peneliti Senior Indonesia Public Institute, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/10) “Dari parameter politik, belum ada untungnya memberikan legalitas kepada kubu Romi,” ucapnya. 
Pasalnya, suara PPP di parlemen masih belum bulat. Belum satu suara dan satu komando di bawah kepemimpinan Romi. 
“Pemandangan terbaru di sidang paripurna kemarin, PPP kembali gagal mendapatkan posisi di alat kelengkapan dewan. PPP kembali gagal setelah sebelumnya tidak mendapatkan posisi baik di pimpinan DPR maupun MPR,” jelasnya. (baca: Terkait kisruh PPP, Jokowi Lain Dimulut, Lain Dihati)
Hal itu salah satunya disebabkan karena konflik yang membelit partai berlambang Ka’bah itu. Olehnya, PPP harus menerima ‘pepesan kosong’ baik dari KMP maupun KIH.
Terkait posisi Lukman Hakim Saefudin yg masuk kabinet di pemerintahan Jokowi – JK itu bukan representasi dari perwakilan PPP.
“Menurut saya, posisi Lukman di kabinet lebih merepresentasikan dari Nadhatul Ulama dan kedekatan emosional dengan keluarga Bung Karno. Karena secara historis, ayah Lukman Hakim, pak Saefudin Zuhri pernah menjadi menteri agama di era Presiden Sukarno dan sangat dekat dengan keluarga Bung Karno,” paparnya.
Karenanya, pemerintahan Jokowi-JK lebih baik mendorong PPP untuk islah, untuk memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wataniyah dan Ukhuwah Basyariah. Karena bagaimanapun juga, PPP adalah aset bangsa yang harus dipelihara keutuhannya.

Artikel ini ditulis oleh: