Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR Zulkifli Hasan ternyata tidak hanya diperiksa untuk kasus korupsi alih fungsi hutan di Riau. Namun politisi PAN tersebut, juga akan diperiksa untuk kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
Kemarin, Senin (10/11) Zulkifli memang dijadwalkan pemeriksaannya sebagai saksi untuk Annas Maamun pada kasus alih fungsi hutan Riau tapi, ia tidak hadir pada jadwal pemeriksaannya itu.
Namun, hari ini, Selasa (11/11), menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Zulkifli akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Kwee Cahyadi Kumala dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi KCK (Kwee Cahyadi Kumala),” kata Priharsa, Selasa (11/11).
Selain Zulkifli, hari ini KPK juga memanggil Dirjen Planalogi Kehutanan pada Kemehut Bambang Soepijanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto, Anggota Komisi IV DPR periode 2009-2014 Muhammad Prakosa dan dua orang dari swasta Atar Kompoy dan Keith Steven Muljadi.
Kelimanya juga diperiksa sebagai saksi Kwee Cahyadi Kumala.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi KCK kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor,” tambah Priharsa.
Kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor ini berawal dari operasi tangkap tangan yang mengamankan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, M Zairin serta Yohan Yap, pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri pada Z Mei 2014.
Nama Kwee Cahyadi Kumala sendiri diduga bersama-sama Yohan Yap melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar hutan di Kabupaten Bogor.
Atas kesalahannya itu, Cahyadi disangkakan pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau pasan 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia juga disangkakan melanggar pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001, karena melaukan upaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR Zulkifli Hasan penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PAN ini, hadir digedung KPK sekitar pukul 09.50WIB.
“Saya diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Riau Annas Maamun,” ujar Zulkifli saat turun dari mobil Alphard hitamnya, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11).
Sebelumnya, Zulkifli memang dijadwalkan pemeriksaannya oleh KPK kemarin, Senin (10/11). Kemarin ia diperiksa terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kemenhut. 
Namun, Zulkifli tidak hadir pada panggilan yang dijadwalkan KPK kemarin. Ia pun membenarkan soal ketidakhadirannya kemarin.
“Harusnya kemarin pagi tapi, saya kemarin menjadi irup (inspektur upacara) tabur bunga di kapal KRI Banda Aceh di teluk Jakarta. Setelah itu jam 12 final cerdas cermat di MPR bersama wapres jadi saya datang pagi ini,” jelas Zulkifli yang mengenakan safari coklat.
KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini yakni Gubernur Riau Nonaktif Annas Maamun (AM) dan Pengusaha Kelapa Sawit Gulat Medali Emas Manurung (GM).
Pemeriksaan Ketua MPR Zulkifli Hasan oleh KPK dipicu oleh surat permintaan untuk mengubah lahan hutan tanaman industry (HTI) menjadi area peruntukan lain (APL) yang diterima politisi PAN yang kala itu menjabat Menteri Kehutanan. 
Gulat mempunyai kebun kelapa sawit seluas 140 hektar yang masuk kedalam Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia menginginkan kebun kelapa sawitnya diberikan izin untuk berubah wilayak menjadi Area Peruntukan Lainnya (APL)
Annas diduga menerima suap senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp 500 juta atau setara dengan Rp 2 miliar. Uang itu diduga diberikan Gulat kepada Annas terkait perizinan lahan hutan dan ijon proyek lainnya.
Sedangkan Ketua MPR Zulkifli Hasan dimintai keterangannya oleh KPK sebagai saksi Annas Maamun dalam kapasitasnya saat ia menjadi menteri kehutanan semasa itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polemik yang berlangsung hampir selama dua pekan di perlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum menemui titik terang.
Sebab, hingga saat ini belum ada kepastiaan kapan kesepakatan penyatuan dualisme DPR RI terwujud.
Ketua DPR RI Setya Novanto belum dapat memastikan kapan kesepakatan bersama itu akan ditandatangani.
“(Kapan akan tanda tangan kesepakatan?) Secepatnya,” kata Setya kepada awak media, di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut dia, penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan oleh tim negosiator KIH Pramono Anung, dengan Idrus Marham dan Hatta Rajasa dari KMP itu harus ditandatangani pimpinan fraksi.
“Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono di KIH dan KMP Idrus dan Hatta. Nanti pimpinan fraksi tandatangan bersama,” kata dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Pramono Anung menyebut akan ada revisi UU MD3, setelah kedua kubu menemui kata sepakat untuk berbagi “jatah kursi”. UU yang uji materinya sempat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu dengan mudah akan kembali diubah.
“Akan ada perubahan tatib dan MD3 yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember,” kata Wasekjen PDIP Pramono Anung yang ikut dalam lobi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang