Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus turut serta terkait suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Kwe Cahyadi Kumala atau Sui Teng.
Penyidik KPK, Selasa (11/11) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diantaranya, mantan Menteri Kehutanan RI 2009-2014 Zulkifli Hasan, Dirjen Planalogi Kehutanan pada Kemehut Bambang Soepijanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto, swasta Keith Steven Muljadi dan Anggota Komisi IV DPR periode 2009-2014 Muhammad Prakosa, swasta Atar Kompoy
“Yang bersangkutan bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk KCK,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.
Seperti diketahui, Kwe Cahyadi alias Sui Teng disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20/2001. Selain itu, Cahyadi juga dijerat dengan Pasal 21 Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang pengaturan dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi.
Kwee Cahyadi alias Sweeteng ditetapkan sebagai tersangka karena telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. 
Sebelumnya KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan pada tanggal 7 Mei 2014 lalu terkait kasus tersebut dan dari hasil OTT tersebut KPK mengamankan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin; ?Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, M Zairin; serta satu orang dari pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri, Yohan Yap.
Cahyadi Kumala lama dikenal sebagai salah satu raja properti. Bersama Haryadi Kumala, Cahyadi dikenal dengan perusahaan bernama PT Kaestindo Group. Perusahaan ini menjalankan proyek pengembangan di berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Jonggol, Kabupaten Bogor. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Hakim PN Pontianak Torowa Daeli dalam pembacaan vonis, Selasa, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp200 juta terhadap terdakwa Idha Endri Prastiono kasus perampasan barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik orang berperkara.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana korupsi bersama-sama sehingga kami menjatuhkan vonis delapan tahun penjara, denda Rp200 juta,” kata Torowa Daeli di Pontianak.
Menurut dia apabila terdakwa tidak membayar uang denda Rp200 juta, maka hukumannya ditambah selama enam bulan kurungan penjara. “Hukuman terdakwa juga dikurangi selama dia (terdakwa) menjalani masa tahanan,” ujarnya.
Adapun hal-hal yang memberatkan, yakni akibat perbuatan terdakwa berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat hukum. Sementara hal yang meringankan, selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan, kata Torowa.
Kasus Tipikor yang diperkarakan tersebut, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar, dengan pangkat AKBP Idha Endri Prastiono.
Sementara itu, terdakwa Endri Prastiono menyatakan menolak putusan hakim tersebut, sehingga mengajukan banding.
JPU Kejati Kalbar Juliantoro Hutapea menyatakan menerima putusan hakim yang telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta itu.
Menurut dia sudah hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan majelis hakim tersebut.
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Idha Endri Prastiono selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta subsidair enam bulan kurungan penjara.
JPU menuntut Indha dalam kasus dalam perampasan barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik orang berperkara, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar.
Menurut JPU terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga melanggar pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20/2001, dan pasal 374 KUHP.
Sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim PN Pontianak dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir satu jam setengah kemudian, atau sekitar pukul 10.00 WIB. Puluhan aparat kepolisian menjaga sidang Tipikor tersebut, baik di dalam maupun luar ruangan Pengadilan Negeri Pontianak.
Dalam Sidang Komisi Kode Etik (KKE) Polda Kalbar, Jumat (10/10) merekomendasikan terduga pelanggar AKBP Idha Endri Prastiono dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena dianggap perbuatan Idha sudah terbukti bersalah melanggar kode etik dan disiplin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto membantah pernyataan juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat, Pramono Anung yang menyebut Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) akan direvisi.
“Tidak ada pasal yang diubah,” kata Setya Novanto kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/11).
Pada Senin (10/11) kemarin, kedua kubu sepakat berdamai setelah lama berseteru memperebutkan jatah alat kelengkapan dewan (AKD). Kapan dan di mana kesepakatan itu akan ditandatangani masih belum diungkap.
“Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono di KIH dan di KMP Idrus serta Pak Hatta. Nanti pimpinan fraksi tanda tangan bersama,” kata dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Pramono Anung menyebut akan ada revisi UU MD3, setelah kedua kubu menemui kata sepakat untuk berbagi “jatah kursi”. UU yang uji materinya sempat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu dengan mudah akan kembali diubah.
“Akan ada perubahan tatib dan MD3 yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember,” kata Wasekjen PDIP Pramono Anung yang ikut dalam lobi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang