9 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42235

Ketimbang Patuhi Kemendagri, Tafsirkan Perpu Demokrat Tanya Pakar UI

Jakarta, Aktual.co —Surat ‘fatwa’ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang isinya secara garis besar meminta DPRD DKI untuk segera melakukan mekanisme pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI definitif, tak begitu saja dipatuhi oleh anggota dewan di Kebon Sirih. 
Persoalan tafsir menafsir Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) no 1 tahun 2014 yang dibuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pemerintah daerah, ternyata belum capai titik temu meski surat Kemendagri sudah diterima pimpinan DPRD.
Sejumlah fraksi di DPRD bahkan akan mendatangkan pakar hukum tata negara guna menelaah acuan payung hukum yang digunakan untuk pelantikan Ahok.
Ketua Fraksi Demokrat – PAN DPRD DKI Jakarta, Lucky P Sastrawiria, menegaskan fraksinya belum bisa menerima surat keputusan atau fatwa Mendagri soal mekanisme pelantikan Ahok.
“Kemendagri boleh saja mengeluarkan fatwa atau surat arahan terkait mekanisme pelantikan Ahok, tapi tidak serta merta harus  memaksa dewan untuk segera melantik Ahok. Karena surat itu hanya bagian atau arahan acuan dewan terkait penafsiran Perpu,” kata Lucky, di DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Ketimbang mematuhi surat Kemedagri, Fraksi Demokrat lebih memilih mendatangkan guru besar pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) untuk mendapatkan penafsiran lain atas Perpu SBY tersebut.
“Sambil menunggu Fatwa Mahkamah Agung (MA), ada baiknya kami meminta pendapat guru besar tata negara UI biar ada banyak perbandingan. Akan kami datangkan hari ini ke DPRD,” ungkapnya.
Namun Lucky belum mau memberi tahu siapa guru besar yang akan didatangkannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Mengapa Koki Lebih Didominasi Oleh Pria? Ini Alasannya

Jakarta, Aktual.co — Pastinya Anda sangat setuju bahwa di jaman sekarang banyak sekali ditemui Pria yang jago memasak dan koki handal pun lebih didominasi oleh kau adam. Bahkan mengikuti dan memenangkan kontes lomba masak terbesar di salah satu stasiun televisi yang membuat tercengang terutama kaum wanita. 
Mengapa mereka lebih mahir memasak? Karena Pria selalu menyukai eksperimen dengan segala bahan yang ada di dapur. Berikut adalah alasan selengkapnya.
1. Keinginan untuk memberiPria lebih terpacu untuk menghasilkan masakan terbaik, demi melihat orang tersebut tersenyum senang ketika menyantap makanan buatannya.
2. Memasak adalah seniDalam memasak, pria menganggap itu adalah sebuah seni. Banyak dari koki pria lebih berkreasi terhadap bahan-bahan yang hendak diolah. Beda dengan wanita, ketika memasak mereka lebih berpacu pada buku resep yang digenggamnya.
3. Menarik perhatian wanitaCara seorang pria untuk menarik perhatian wanita adalah dengan membuatnya terkesan. Beberapa wanita beranggapan, pria terlihat lebih seksi ketika sedang memasak. Terlebih makanan yang dibuat dipersembahkan untuk wanita pujaan.
4. Suka eksperimenPria senang bereksperimen dengan apapun yang terdengar menarik. Koki perempuan biasanya memasak dijalur yang benar sesuai panduan memasak. Beda dengan pria yang suka mencoba berbagai hal untuk bereksperimen.
5. Suka tantanganDasarnya, pria lebih mengedepankan ego dan logika. Juga dalam hal memasak, kebanyakan koki pria menganggap segala sesuatu yang ada didapur adalah sebuah tantangan. Apa yang mereka buat tentu saja dapat memacu adrenalin untuk menghasilkan kreasi yang lezat.

Begini Tanggapan Wapres JK Ketika Kabinet Kerja Dikritik

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla tak peduli dengan penilaian buruk sejumlah pakar asal Australia terhadap Kabinet Kerja. Dirinya mengatakan, kalau penilaian bisa dilakukan di akhir pemerintahan nanti.
“Jangan lihat awal, nilai nanti akhirnya,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/10).
Sebelumnya, sejumlah pakar asal Australia menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden dan Wapres Jokowi-Jusuf Kalla memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi.
Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi.
Selain itu, kata Fealy, ada tokoh yang sepertinya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi tetap masuk dalam kabinet. Fealy lantas menyebut nama Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia menilai, masuknya Rini yang merupakan orang dekat Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P.
Hal senada dikemukakan Profesor Hal Hill, juga dari ANU Canberra. Dia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.
Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok: Akar Persoalan Banjir Yakni Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau akar persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta yakni adanya tindak korupsi. Dimana menurutnya semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan bahkan diduga di korupsi.
“Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain,” katanya kepada wartawan, Kamis (30/10).
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Hotel Century Park Senayan.
Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta, tahun depan terendah minimal Rp12 juta, tapi pelayanan publik belum maksimal.
“Jadi masalahnya bukan uang, tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja,” kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, jika korupsi dapat dibereskan, kepalanya lurus, maka dibawah tidak berani untuk tidak lurus.
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir dimana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
“Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli,” kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di DKI.
Dalam mengatasi banjir kedepan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap, kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

SDA Sebut Soeharso Monoarfa Bohong

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) mengatakan jika kabar perihal permintaan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair untuk menghentikan muktamar VIII hari ini adalah kebohongan besar.
Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa hanya untuk membuat peserta muktamar ragu hadir. (Baca: Muktamar Islah PPP)
“Itu bohong besar, karena memang pada saat ini tersebar sms-sms yang tidak memiliki dasar sama sekali yang tujuannya adalah untuk membuat ragu para peserta muktamar datang kemari (acara Muktamar VIII),” kata SDA di lokasi acara muktamar VIII PPP, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).
Masih dikatakan dia, jika dirinya mendapat laporan semalam jika muktamar yang bertema ‘Islah Nasional Untuk Rakyat’ ini disambut antusias dari para DPW PPP se Indonesia. Terbukti, sebanyak 28 DPW sudah berada di lokasi penyelenggaraan muktamar.
“Saya mendapat laporan semalam, peserta muktamar yang hadir diluar dugaan, walaupun telah terbit surat keputusan dari menkumham yang diperkirakan membuat gamang para peserta untuk datang,” seru dia.
“Nyatanya luar biasa kehadirannya,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa Muktamar PPP di Surabaya, Jawa Timur, adalah sah. Muktamar tersebut mengesahkan M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
Suharso mengklaim bahwa Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair meminta agar muktamar tandingan yang akan dilakukan Suryadharma Ali dihentikan.
“Saya tidak mengatakan dibatalkan, tetapi Mbah Maimoen mengatakan dihentikan. Muktamar islah sudah di Surabaya dan sudah selesai,” kata Suharso di sela-sela acara Rapimnas I PPP di Hotel Crowne, Jakarta, Rabu (29/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jokowi Diperiksa Terkait Obor Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Penyidik tindak pidana umum Bareskrim Mabes Polri ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dalam tabloid Obor Rakyat, pada saat kampanye Pilpres lalu.
Dalam kasus itu, polri telah menetapkan Setiyardi Budiono selaku Pimpinan Redaksi dan penulis Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Aliyus membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. berkas pemeriksaan pun, kata dia, telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk segera disidangkan.Namun, mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku lupa saat ditanyakan kapan pemeriksaan itu dilakukan.
“Sudah diperiksa, saya lupa tanggalnya. (Jokowi) sudah memberikan keterangan. Berkas sudah rampung dan sudah di Kejaksaan Agung,” ujar Suhardi Aliyus saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/10).
Lebih jauh Suhardi menjelaskan, untuk saksi-saksi lain, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Ia berdalih lamanya penanganan kasus ini lantaran lamanya pemangilan para saksi-saksi untuk dimintai keterangannya.
“Semua sudah diperiksa. Yang lama menungu pemeriksaan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Brigjen Herry Prastowo mengatakan pemeriksaan terhadap Jokowi pada 17 Oktober 2014 lalu. Bahkan, berkas penyidikan sudah kali kedua dikirimkan ke Kejagung.
“Sudah kami kirim, kedua kali Senin 27 Oktober 2014) kemarin,” ungkap Herry.
Dalam berkas pertama yang dilayangkan penyidik polisi ke Kejaksaan Agung, pihak jaksa peneliti meminta polisi untuk melengkapi berkas yang pertama.
“Sudah dikirim pertama, ada petunjuk sedikit,” sambungnya.
Tabloid Obor Rakyat muncul di sejumlah pesantren di Jawa Timur dalam masa kampanye Pilpres 2014. Dalam beberapa edisi, tabloid tersebut dianggap menyudutkan dan bahkan memfitnah Jokowi, di antaranya Jokowi disebut sebagai keturunan Tionghoa. Kedua tersangka disangkakan Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain