Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar akan menghadiri sidang gugatannya terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/11).
“Acara persidangan gugatan kedua praperadilan kepada kapolri dan kapolda, terkait penyalahgunaan ITE soal SMS gelap ancaman terhadap korban Nasrudin Zulkarnaen,” kata Boyamin Saiman, Koordinator Kuasa Hukum terpidana Antasari Azhar dalam pesan singkatnya.
Menurut Boyamin, Langkah hukum praperadilan ini sebagai upaya untuk mengungkap dugaan rekayasa konspirasi kriminalisai terhadap Antasari, karena ia tidak pernah mengirim SMS tersebut kepada korban Nasrudin.
“Perkara ini pernah digugat tahun 2013, namun polisi tidak melakukan apapun untuk mencari pelaku penyalahgunaan ITE SMS gelap,” ujar Boyamin.
Maka, untuk kali keduanya, Antasari menggugat atau mempraperadilankan polisi, dalam hal ini kapolri dan kapolda Metro Jaya yang tidak menjalankan kewajiban undang-undang.
Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Didiek Setyo Handono, menolak gugatan Antasari Azhar terhadap Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, dengan alasan, Polri tidak pernah menghentikan penyidikan laporan mantan Ketua KPK itu, untuk membongkar pesan singkat (SMS) ancaman pembunuhan terhadap PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
“Termohon belum pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas perkara yang dilaporkan pemohon,” kata Didiek, dalam amar putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2013.
Didiek sependapat dengan dalil Kapolri yang disampaikan kuasa hukumnya, AKBP W Marbun, bahwa Polri sama sekali tidak pernah menghentikan penyidikan, dan kasusnya kini ditangani Polda Metro Jaya.
Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan, permohonan Antasari untuk melajutkan penyidikan ini tidak berdasarkan bukti yang kuat. Sebab, hingga saat ini tidak ada surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan pihak Polri.
“Tidak ada satu suratpun yang bisa membuktikan penghentian penyidikan. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa telah ada surat penghentian penyidikan,” ucap Didik.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pasalnya Termohon belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Permohonan bisa dilakukan bila ada surat penghentian penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai NasDem menolak kesepakatan yang dijalan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), terkait adanya perubahan Tata Tertib ataupun UU MD3 demi jatah kursi pimpinan di komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Fraksi NasDem di DPR Victor Laiskodat menjelaskan, bukan persoalan mengubah tatib ataupun UU MD3 demi mendapatkan kursi pimpinan di komisi atau AKD. Bagi NasDem, tidak dapat jatah kursi pimpinan bukanlah sebuah masalah.
“Nasdem itu tidak dapat (kursi pimpinan) gak apa-apa, tapi pembagian kursi pimpinan AKD harus proporsional, kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat apa, disaat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional, harus musyawarah,”kata dia ketika dihubungi, Selasa (11/11).
Dia menilai jika kesepakatan yang diambil oleh negosiator baik dari KIH maupun KMP, dengan mengubah ketentuan yang ada untuk mendapaatkan jabataan, merupakan cara berpolitik yang tidak elok.
“Itu kan revisi UU MD3 dan tatib untuk nambah pimpinan. Berarti semangatnya untuk nyari kursi, cara berpolotiknya tidak elok,” kata dia.
Ketika ditanya, apakah fraksi NasDem sudah melakukan komunikasi dengan juru runding dari KIH, yakni Pramono Anung, dia mengatakan Pramono sudah menyampaikan terkait kesepakatan yang ada.
“Sudah, mas Pram sudah menyampaikan ke kami, bahkan ke semua ketum. Iya kita sampaikan (keberatan itu),” kata dia.
Pramono Anung dan Olly Dondokambey yang mewakili kubu Koalisi Indonesia Hebat telah membuat kesepakatan dengan kubu Koalisi Merah Putih yang diwakili Idrus Marham dan Hatta Rajasa di hadapan pimpinan DPR.
Kesepakatan itu adalah menambah satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR dengan cara merevisi tatib dan UU MD3. Skenarionya, melalui kesepakatan itu, Koalisi Indonesia Hebat diproyeksikan mendapat 21 kursi pimpinan AKD di DPR.
Revisi akan mulai dilakukan setelah fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat menyerahkan susunan anggota di semua AKD dan ditetapkan dalam sidang paripurna yang rencananya digelar pada Kamis (13/11).
Setelah ditetapkan, Badan Legislatif (Baleg) DPR akan dibentuk. Nantinya, Baleg akan menyusun program legislasi nasional bersama pemerintah, yang didalamnya dimasukkan revisi UU MD3.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang