Jakarta, Aktual.co — Veteran RI, Wimo Sumanto, menilai perbuatan korupsi telah menyia-nyiakan perjuangan pahlawan meraih kemerdekaan selama 360 tahun karena perbuatan tersebut dinilai menyengsarakan rakyat.
“Kalau ada orang yang korupsi sama saja menyengsarakan rakyat. Buat apa pahlawan terdahulu berjuang ratusan tahun untuk memerdekakan rakyat kalau korupsi meraja lela,” kata Wimo usai mengikuti upacara Sumpah Pemuda di Gedung Sumpah Pemuda, Jakarta, Selasa (28/10).
Wimo yang berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang pada 1945-1949 itu menilai para pemimpin yang korupsi tidak mengilhami semangat perjuangan para pahlawan sehingga dengan mudahnya mengambil uang rakyat tanpa takut dosa pada rakyat dan Tuhan.
Berdasarkan data yang dirilis dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (17/8), sebanyak 308 kasus korupsi tercatat pada semester I-2014. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dibanding pada 2013 yang terdapat 560 kasus sepanjang tahun.
“Koruptor itu pantasnya ditembak mati saja meskipun itu mencederai hak hidup seseorang. Kalau tidak dihukum berat, koruptor baru pasti selalu ada,” kata Komandan Keamanan Front Nasional Pusat Pembebasan Irian Barat Itu (FNP PIB) itu.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wimo optimistis ada titik baru untuk membenani korupsi, apalagi Presiden sempat meminta rekomendasi pada KPK terkait nama calon menteri yang dilabel merah karena diduga berpotensi korupsi.
Wimo pun mengapresiasi banyaknya wanita yang diangkat menjadi menteri. Kesetaraan pada perempuan dapat dilihat mengingat sebanyak 20 persen perempuan mengisi kursi kementerian.
“Perempuan kini dapat tampil. Namun, saya tidak setuju kalau ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang benar itu menteri peranan perempuan. Kesannya kalau pemberdayaan, perempuan itu tidak berdaya,” kata kakek berusia 88 tahun itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komposisi kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo terkesan tidak mencerminkan perubahan bahkan menciderai harapan publik. Pasalnya, proses rekrutmen yang dilakukan tidak didasarkan parameter yang terukur, sehingga banyak pos kementerian tidak diisi oleh orang-orang yang kredibel dan kapabel di bidangnya.
“Saya kira wajar saja bila rakyat kecewa, termasuk PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi. Sekarang ini rakyat dipertontonkan prilaku elite PDIP yang kecewa karena tidak masuk dalam kabinet seperti Maruara Sirat, TB Hasanudin, Pramono Anung, Hasto Kistianto, Andi Widjajanto dan beberapa nama lainnya. Jangan PDIP, ada parpol yang ikut berkoalisi seperti PKPI juga tidak kebagian jatah kabinet,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Rusmin, sejak awal dirinya sudah mewanti-wanti sekitar 60 persen kabinet Jokowi-JK bakal diisi orang-orang yang tidak berkompeten, bahkan banyak yang terkait persoalan hukum. Hal itu disebabkan proses rekrutmen maupun komposisi kabinet bukan merupakan hak prerogratif Jokowi selaku presiden, melainkan lebih banyak ditentukan faktor X.
“Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan menteri yang profesional sebagaimana yang diharapkan. Kalau mau dihitung dengan jari, jumlahnya mungkin saja tidak lebih dari 5 orang. Sedangkan profesional partai justru banyak yang tidak layak dan terkesan dipaksakan,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, proses penyusunan kabinet yang dilakukan Jokowi lebih buruk lagi dibandingkan SBY, karena jumlah mereka yang kecewa lebih besar lagi. Bahkan, yang lebih parah penyusunan kabinet lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan petinggi PDIP, sehingga terkesan mereka yang direkomendasikan sarat dengan transaksional dan politik balas budi. “Saya bisa saja menyebutkan satu persatu siapa nama menteri, termasuk mahar politik yang dilakukan. Tapi kan tidak etis, biarlah nanti terbongkar sendiri,” tegas dia.
Rusmin juga memprediksikan, kabinet Jokowi ini berpotensi terjadi reshuffle di tengah jalan karena bakal menimbulkan gejolak besar, baik persoalan hukum, maupun mereka yang tak mampu bekerja maksimal. “Saya sarankan, Jokowi memberikan target kepada para menterinya bekerja maksimal, bila tidak mampu selayaknya diganti. Pergantian menteri itu kan sesuatu yang wajar saja. Itulah risiko dari pembentukan kabinet odong-odong atau campur sari yang dilakukan secara tidak cermat,” paparnya.
Dia juga menekankan KPK segera membongkar daftar nama para menteri yang sudah diberikan stabilo merah dan kuning. “Tidak ada salahnya bila KPK mengumumkan ke publik, karena hal itu bukan rahasia negara, tapi sudah menjadi rahasia umum agar tidak menimbulkan fitnah. Lebih baik lebih cepat, karena publik juga tidak sabar. Setelah mengumumkan seharusnya dilakukan tindakan hukum lanjutan mengusut kasus menteri agar kabinet benar-benar bersih dan kredibel,” ujar Rusmin.