Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memantau kinerja sejumlah kementrian yang berpotensi menimbulkan masalah dan kerugian negara. Pasalnya, ada beberapa kementerian yang saat ini menjadi incaran para mafia migas maupun parpol tertentu untuk dijadikan mesin kementerian tersebut sebagai ATM, khususnya kementerian basah seperti BUMN dan ESDM.
“Publik seharusnya sadar dua kementerian tersebut dijabat orang-orang yang bermasalah dan di back-up para mafia migas maupun parpol tertentu. Padahal, KPK/PPATK sudah memberikan rekomendasi stabilo merah kepada Rini Soemarno, tapi mengapa bisa lolos,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (28/10). 
Kalau tidak di back-up, sambungnya, mana mungkin Jokowi mampu menolaknya. Inilah kegagalan awal pemerintahan Jokowi-JK yang melakukan kebohongan publik dan gagal menempatkan orang-orang yang profesional dalam kabinet. 
Menurut Rusmin, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK tak mampu mewujudkan harapan publik dan penuh kebohongan, apalagi banyak orang-orang yang diangkat tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Padahal, ekspektasi publik menaruh harapan besar pada Jokowi untuk membuktikan ketegasan dan kemandirian. 
“Inilah catatan hitam pertama seorang presiden dimana hak prerogratif dikebiri pihak-pihak tertentu. Sejatinya, seorang menteri diangkat haruslah melalui proses rekrutmen yang sudah teruji, baik integritas, pengalaman, track record maupun multiple intelligence. Apa yang terjadi, kabinet kerja yang dibangun Jokowi tak lebih dari sebuah kabinet transaksional yang dikendalikan para mafia migas maupun parpol,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seorang Aktivitas Perempuan Ida Ayu Indra Kondi Santosa menilai sikap menjauhi dan mengucilkan terhadap seseorang yang positif terjangkit virus HIV/Aids untuk menyebarkan kembali virus tersebut kepada orang lain.
“Untuk itu meski dilakukan sikap waspada serta memberikan pemahaman dan pengawasan secara periodik bagi penderita untuk tetap melakukan pengobatan medis,” kata Ida Ayu Indra di Denpasar, Selasa (28/10).
Ia mengatakan, sikap mengucilkan dari masyarakat ataupun orang terdekat terhadap penderita HIV/Aids akan menjadikan pendertia merasa terbuang dan didepak dari lingkungannya.
Akibat tekanan batiin tidak menutup kemungkinan penderita akan mengambil sikap menyebarkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan calon korban.
Ida Ayu Indra menambahkan, sikap balas dendam dengan cara penyebaran virus hilangnya kekebalan daya tubuh itu kepada orang lain justru lebih berbahaya dibanding pengawasan terhadap sebuah kawasan prostitusi.
Hal senada juga diungkapkan mantan anggota DPRD Bali, Tuti Kusuma Wardhani bahwa, sikap waspada memang sangat diperlukan dalam bergaul dengan para penderita HIV/Aids, namun bukan berarti mengucilkan ataupun membenci mereka, tetapi lebih pada pemberian pemahaman serta upaya penyadaran agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain.
Terlebih penyebaran HIV/Aids tidaklah mudah namun melalui hal-hal tertentu seperti hubungan badan, jarum suntik, seks bebas, narkoba.
Berdasarkan data yang dikeluarkan KPA Bali hingga bulan Agustus 2014 jika dilihat daerah yang paling banyak terjangkit HIV/Aids yakni kota Denpasar sebanyak 3.919 penderita, Buleleng 1.791 penderita dan Badung 1.477 penderita.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polemik perihal masuknya menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang terindikasi terkena tanda merah terus menuai pro kontra di masyarakat. Pasalnya, banyak yang menyarankan KPK untuk membuka nama menteri terindiksi tanda merah.
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto enggan menanggapinya. Pasalnya memilih menteri adalah sepenuhnya hak preogratif dari presiden.
“Kalau untuk kabinet Jokowi, kami menyerahkan ke Jokowi. Karena ini adalah hak prerogratif Jokowi untuk menetapkan siapa-siapa nama yang duduk di kabinet tersebut,” ucap dia ketika dimintai tanggapannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10).
Namun, ia lebih menjelaskan perihal perubahan nomenklatur yang terjadi di beberapa kementerian kabinet kerja.
“Yang kami berikan kemarin adalah pertimbangan, itu tentunya pelaksananya kita serahkan kepadaa beliau (Presiden Jokowi), tapi jika ada ekses negatif kita sampaikan,” ucapnya.
Menurut dia, pasti dalam sebuah pengabungan suatu kementerian misalnya kehutanan dan lingkungan hidup. Pasti akan ada ekses-ekses atau dampak baik dari sisi politis, anggaran, maupun sosial.
“Anggaran, ga mungkin begitu bergabung terus dia akan mengeluarkan anggaran dari kementerian kehutanan dan lingkungan hidup digabung lalu dikeluarkan, ngga mungkin. Ini harus dibicarakan dengan APBN yang disebut APBNP. Jadi harus dilaksanakan perubahan APBN itu sendiri,” serunya.
“Ekses politis, kita melihat lingkungan sifatnya global, kehutanan sektoral, sektoral dan global digabung ya belum tentu bisa komplementari. Sedangkan, ekses sosial misalnya kementerian lingkungan karyawanya 10 ribu, kehutanan 10 ribu jadi 20 ribu, itu mengelola butuh efek sosial dan dampak tinggi,” tandas dia.

Jakarta, Aktual.co — Pasca melantik menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo, publik menanti siapa yang akan ditunjuk sebagai Jaksa Agung yang menggantikan Basrief Arief.
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyerahkan sepenuhnya Jaksa Agung kepada presiden. Pun demikian, sambung dia,  Jaksa Agung yang baru dapat mengimbangi ritme kerja seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau tak bisa imbangi KPK, jangan coba-coba. Apabila tidak bisa imbangi KPK yang hebat, ini masalah baru lagi nanti di Komisi III,” ucap Anggota Komisi III DPR RI itu, di gedung DPR, komplek parlemen, Jakarta, Selasa (28/10).
Dikatakan Ruhut, KPK sebagai lembaga ad hoc, namun rakyat mencintainya. Untuk itu, Jaksa Agung yang baru nanti, dapat merubah (citra) Kejaksaan.
Ia pun meyakini, jika nama calon Jaksa Agung yang baru kemungkinan sudah diterima oleh presiden. “Nama lagi ditimang pak Jokowi, kita tunggu lah,” ungkap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirttipideksus) Bareskrim Mabes Polri, mengungkap kasus pencurian dana pada bank CIMB Niaga di Cabang Pangkal Pinang. Mereka membobol bank tersebut menggunakan User ID palsu, milik salah satu karyawan berinisial NS.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Kamil Razak mengatakan, pengungkapan kasus tersebut setelah pihaknya menerima laporan dari pihak bank yang menyatakan bahwa ada perbedaan saldo dalam pencatatan internal bank, ketika mereka tengah melakukan laporan akhir bulan pada tanggal 17 Oktober 2014.
Saat ditelusuri, pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata adalah dua orang karyawan yang bekerja di CIMB Niaga Pusat, Jakarta.
“Tersangka SN dan ST bekerja di bank tersebut sebagai IT dan mereka sudah merencanakan pembobolan itu dari jauh-jauh hari,” kata Kamil dalam konferensi persnya di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa (28/10).
Tak hanya itu, ST dan SN memanfaatkan korban D yang juga pegawai CIMB bagian keuangan, untuk mendapatkan kode rekening CIMB. Kode yang sudah didapatkan itu diketahui adalah kode bank di setiap wilayah.
“Mereka beralasan pada D, kode itu untuk memperbaharui sistem hingga dipilihlah CIMB Cabang Pangkal Pinang,” ujar Kepala Subdit Perbankan Bareskrim Polri, Kombes Pol Umar Said, dalam kesempatan yang sama.
Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya, ST alias SHS dan SN alias SS tidak bekerja sendiri. Mereka dibantu oleh dua orang lainnya, yaitu WW alias MSP dan RM, dimana keduanya diberikan imbalan sebesar sebesar USD 100juta.
Rekening Fikti
Lebih jauh Kamil menjelaskan, tersangka ST dan SN meminta pada RM untuk membuka rekening fiktif di bank CIMB di kawasan Jakarta. Namun RM melimpahkannya pada tersangka WW.
Dalam hal ini, RM bertugas mencari money changer untuk menukarkan uang hasil pembobolan di CIMB Niaga Cabang Pangkal Pinang ke dalam kurs dolar. Sementara RT dan SN memantau sistem CIMB Pangkal Pinang dengan menggunakan remote desktop.
“Uang tersebut sudah masuk ke rekening fiktif sebesar Rp22,4 miliar. Namun untuk ditukarkan dalam kurs dolar, mereka meminjam dana pada PT Gada, sehingga dikirimkanlah dana sesuai permintaan,” kata Kamil.
Meski demikian, PT Gada tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan hasil pembobolan sebuah bank swasta. Ketika uang sudah masuk dalam rekening fiktif itu, SN, ST, WW, dan RM mengambil uang tersebut sebanyak USD 500 ribu.
“ST mendapat bagian USD 200ribu, SS, WW, dan RM menerima hasil kejahatan masing-masing USD 100ribu,” demikian Kamil.
Hingga saat ini, ke empat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Bahkan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, guna mendalami keterlibatan para pelaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — DPR RI akan kembali menggelar rapat paripurna terkait pembahasan mekanisme pemilihan pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Saya selaku pimpinan DPR mengharapkan hari ini bisa berlanjut dengan baik,” ucap Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).
Sidang paripurna sendiri, dijadwalkan akan digelar pada pukul 14.00 WIB. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun diminta mengirimkan wakilnya yang akan ditempatkan di komisi DPR
“Saya sudah minta kepada pimpinan dan juga fraksi-fraksi untuk melakukan ini karena rakyat sudah menunggu,” ucap Setnov, panggilannya, sembari terus berjalan.

Artikel ini ditulis oleh: