Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharap DPRD DKI bisa segera menyetujui rencana pengucuran dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke empat daerah penyangga Ibukota. 
Kata Ahok, untuk menggelontorkan dana itu saat ini tinggal menunggu ketok palu dari DPRD DKI saja.
“Tinggal nunggu DPRD aja nih. DPRD kan punya nurani, ini kan buat bersama kok, kalau buat saya kan mungkin susah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Selasa (28/10).
Lagipula, ujar Ahok, pemberian dana tersebut akan dibarengi dengan pengawasan ketat dari lembaga pengawas, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kan ada BPKP. Selain itu ada pertanggungjawaban setelah pelaksanaan, ada auditnya. Laporan kepada kami yang sudah di audit. Kalau tidak ada auditnya tidak kami beri bantuan lagi tahun depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI berencana untuk memberikan dana bantuan sebesar Rp100 miliar rupiah ke empat daerah penyangga Ibukota, yakni Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
Bantuan diberikan agar daerah-daerah tersebut melakukan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi konektivitas dengan Jakarta.
Sebagai contoh dalam revitalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur jalan. 
Namun rencana itu mendapat penolakan dari Fraksi Gerindra di DPRD DKI.  
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni tegas menolak rencana Pemprov DKI tersebut. 
Menurutnya pengucuran dana seperti itu bukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta, khususnya banjir dan macet.
Untuk urusan Jakarta sebagai Ibukota, menurutnya pemerintah pusat harusnya lebih berperan dan turun tangan di masalah pendanaannya.
“Jadi tidak perlu Pemprov DKI Jakarta yang memberikan bantuan itu,” kata dia, 14 Oktober lalu.
Kebijakan itu, menurutnya membebani anggaran daerah dan dana itu seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih tepat. 
Terkait persoalan banjir di Jakarta, kata politisi asli Betawi tersebut, penyebab utamanya adalah di soal penanganan Sungai Ciliwung. 
“Solusinya itu hanya satu, untuk mencegah banjir itu. Buat waduk di Ciawi, Bogor untuk menampung air dari Sungai Ciliwung,” kata dia.
Selain menganggap kebijakan itu tidak tepat, Ghoni juga mempermasalahkan sikap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang lebih dulu gencar menyampaikan rencana pengucuran dana itu, tanpa lebih dulu membicarakannya ke DPRD DKI.
“Sekarang itu jadi topik yang hangat dibicarakan di dewan. Padahal belum tentu DPRD menyetujui itu,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Puluhan penghuni rumah susun Pulogebang Jakarta Timur berdemo di depan gedung DPRD DKI Jakarta. 
Kelompok warga yang menamakan dirinya Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) bersama warga miskin penghuni rusun menuntut agar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI memberi solusi atas permasalahan yang ada di rusun.
Koordinator aksi Haryanto menyampaikan ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan.
Yakni mereka meminta adanya standarisasi harga sewa rusun, menuntut diberikannya lapangan kerja dan bantuan modal usaha untuk penghuni rusun. 
Selain itu, mereka juga menuntut Pemprov DKI agar segera memperbaiki sarana dan prasana yang sudah tidak layak di rusun dan memperbaiki manajeman dan tata kelola rusun. 
“Karena saat ini kita bukan enak di rumah susun malah makin susah, hutang tambah banyak, kerja juga susah,” kata Haryanto, saat orasi di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).
Mereka juga menuntut agar Ahok memberi perhatian kepada warga korban gusuran yang ditempatkan di tiap rusun.
“Selama ini kita gak diperhatiin, pindah rumah bukan enak malah tambah susah. Kita minta diperhatikanlah sama pak Ahok yang bentar lagi jadi gubernur,” tegas Haryanto.
Saat ini sepuluh perwakilan dari SPRI telah diterima Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono di lantai delapan gedung DPRD DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: