1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42270

“Kami Berharap Arsip Konferensi Asia Afrika Bisa Jadi Warisan Budaya”

Jakarta, Aktual.co — Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung tanggal 18 sampai 25 April 1955, menghasilkan Dasasila Bandung, yang intinya mendukung hak asasi manusia, mengakui integritas setiap bangsa dan negara, mengutamakan perdamaian dunia, serta pengakuan hukum internasional. Arsip KAA yang monumental tersebut bernilai tinggi dari sisi sejarah diharapkan bisa menjadi warisan kenangan dunia atau Memory of the World (MoW).
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, di Jakarta beberapa hari yang lalu.
“Kami berharap arsip KAA bisa menjadi warisan dunia,” jelasnya.
Ia melanjutkan, begitu dahsyatnya pengaruh KAA dalam kehidupan internasional memberikan bukti nyata kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang patut diperhitungkan.
Di tengah riuhnya seruan revolusi mental, ia mengemukakan, KAA juga berkontribusi bagi bangsa Indonesia.
“Masyarakat dapat mengambil nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pelaksanaan KAA sebagai nilai yang diwariskan para pendahulu bangsa bagi generasi penerusnya,” ujarnya.
ANRI, dikemukakannya, telah mengajukan arsip KAA sebagai Memory of the World ke organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO).
“Arsip KAA telah diajukan ke UNESCO pada Maret lalu,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, selama menanti hasil tersebut, ANRI menggelar kajian akademis dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD).
“FGD digelar untuk menyelami dan menyebarluaskan nilai-nilai universal KAA yang harus dilestarikan,” katanya.
ANRI bersama Komite MoW Indonesia mengajak sejumlah pakar, antara lain Prof. Dr.Ing. Wardiman Djojonegoro, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr, Prof. Arief Rachman, M.Pd, dan Dr. Mukhlis Paeni yang akan menggelar kegiatan pada Senin mendatang (27/10).

Serah Terima Jabatan Menteri Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah (kiri) bersama Mantan Menteri Sosial, Salim Segap (kanan), berbincang-bincang usai melaksanakan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Khofifah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Sosial pada Kabinet Kerja yang akan bekerja selama periode 2014-2019. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Dukung KSB, Briptu Tanggam Terancam Dipecat

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengaku akan segera mengusulkan pemecatan Briptu Tanggam Jikwa, anggota Polsek Nduga, Kabupaten Jayawijaya, karena terindikasi mendukung gerakan kelompok sipil bersenjata (KSB).
“Dalam waktu dekat, Briptu Tanggam Jikwa akan disidang kode etik dan diusulkan untuk dipecat dari kepolisian,” kata Irjen Pol Mende, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (28/10).
Ia mengatakan, selain diusulkan untuk dipecat, Briptu Tanggam Jikwa juga akan diajukan ke pengadilan sipil untuk disidangkan.
Saat dilakukan penggeledahan di rumah Briptu Tanggam Jikwa diperoleh 231 butir amunisi, yang diduga akan diberikan dengan cara dijual ke kelompok sipil bersenjata yang sering membuat keresahan di pegunungan tengah Papua.
Bahkan dari pengakuan salah satu anggota KSB yakni Rambo Wonda, terungkap kalau mereka membeli peluru dari aparat keamanan.
“Selain 231 butir peluru yang ditemukan di rumah kos oknum anggota polisi itu, juga ditemukan 29 Butir peluru yang dibeli dengan harga Rp3 juta,” kata Mende.
Diakuinya, tidak tertutup kemungkinan ada anggota polisi lain yang terlibat dalam kasus penjualan amunisi ke kelompok bersenjata.
Kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para anggota KSB itu TN, istri Rambo Wonda.
Keenam anggota kelompok bersenjata termasuk oknum polisi itu yakni Pinus Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor alias Engaranggo Wonda (27), Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara (30), AW (18), MW (20), NT (16) isteri Rambo Wonda dan Briptu Tanggam Jikwa (27).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Aksi Berjalan di Atas Pecahan Kaca Warnai Peringatan Sumpah Pemuda

Jakarta, Aktual.co — Ratusan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar aksi berjalan di atas pecahan kaca sepanjang 28 meter di Gedung Sumpah Pemuda, Kramat, Jakarta, guna memperingati tahun ke-86 Sumpah Pemuda.
“Dua ratus orang akan berjalan di lintasan pecahan beling berbentuk huruf ‘U’ sepanjang 28 meter. Kami berniat memecahkan rekor MURI lewat aksi ini,” kata salah satu relawan Karomi Abdul Wahid di Gedung Sumpah Pemuda, Selasa (28/10).
Romi mengatakan relawan yang berjumlah dua ratus orang itu berasal dari Yayasan Padepokan Revolusi Mental Jakarta. Para relawan tersebut terlebih dahulu melakukan gladi resik sebelum pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana, tiba pukul 14.00 WIB untuk menilai kelayakan aksi tersebut untuk masuk dalam catatan rekor MURI.
Aksi berjalan di atas pecahan kaca itu selain memperingati Sumpah Pemuda secara simbolis juga menyadarkan pemuda agar tidak mengeluhkan rasa sakit ketika menemui hambatan dalam proses kehidupan.
Saat pelatihan, menurut Romi, relawan menuliskan impian dan cita-cita mereka di selembar kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca.
Botol kaca itu diartikan sebagai kendala atau hambatan yang menghambat manusia dalam berkarya dan berusaha sehingga hambatan yang dilambangkan dari botol itu harus dipecahkan.
“Ketika menginjak pecahan beling tersebut, sugesti akan rasa sakit harus dihilangkan. Secara tidak langsung akan menyadarkan alam bawah sadar kita bahwa rasa sakit tidak boleh dikeluhkan, yang ada hanyalah usaha dan kerja keras,” kata relawan yang memakai seragam putih tersebut.
Romi menambahkan aksi berbahaya ini bukan berasal dari tenaga dalam, seperti debus dan semacamnya. Sugesti dan pikiran positif yang akan membangun relawan agar tidak merasakan tajamnya ujung-ujung kaca.
Lagu nasional “Maju Tak Gentar” diputar untuk mengiringi relawan saat berjalan di atas pecahan kaca tersebut. Acara itu berlangsung selama lebih kurang satu jam, antara pukul 14.00 sampai 15.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Akui Serapan APBD DKI 2014 Rendah

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 sangat rendah. 
Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Selasa (28/10).
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. 
“Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Penghematan anggaran, ujarnya, justru telah dilakukan Pemprov DKI. “Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS Rifkoh menilai pengelolaan APBD DKI Jakarta 2014 terburuk se-Indonesia. 
Penilaian itu berdasarkan pada rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2014 ini dan penerimaan yang berkurang hingga Rp12 triliun.
Kata Rifkoh, kalangan dewan saja memprediksi sampai akhir tahun 2014 nanti penyerapan APBD DKI maksimal hanya tembus di kisaran 60-65 persen saja.
“Ya, saya kira terburuk se-Indonesia, bahkan mungkin se-dunia. Sebab yang saya tahu semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum pernah ada yang mengalami penyerapan anggaran serendah yang dialami Jakarta seperti sekarang ini,” ujarnya, Senin (27/10) kemarin.

Artikel ini ditulis oleh:

Taufik Apresiasi Mendagri Turun Tangan di Polemik Perpu No 1

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik menyambut baik keinginan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk ikut turun tangan menengahi polemik beda tafsiran antara dirinya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.
Taufik mengaku senang dan mengapresiasi rencana Mendagri dalam polemik payung hukum pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI.
“Saya sangat senang dan mengapresiasi Pak Tjahjo Kumolo untuk turun langsung. Ya memang begitu seharusnya ada dialog dengan DPRD untuk menafsirkan payung hukumnya. Tau sendiri kan kita juga sudah mengajukan tafsiran ke Mahkamah Agung (MA),” kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Dia mengaku tak berpikir kalau ikut turun tangannya Tjahjo dalam polemik ini sebagai upaya PDI-P untuk memuluskan Ahok agar jadi Gubernur DKI. 
“Saya gak berpikir gitu, Ya baguslah saya mengapresiasi (turun tangannya Mendagri) karena memang seharusnya begitu. Terlepas nanti Undang-Undang apa yang akan dipakai ya kita terima. Gerindra tuh partai yang taat aturan,” ujarnya. 
Selain itu, Taufik juga membantah kalau dirinya ngotot mengajukan tafsirannya agar dirinya bisa menduduki posisi Gubernur DKI. Kata dia, dirinya tak punya kewenangan untuk mengatur itu.
“Ya saya gak ada kewenangannya, emang saya yang ngatur. Kan aturannya ada di DPP Gerindra. Itu pimpinan yang menentukan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain